Celah Rasa

VGA dan Chipset Travelmate 2420 Windows 7

2010-10-01T10:56:00.003+09:00

Bagi anda pengguna laptop Acer TravelMate 2420, dan ingin upgrade OS ke Windows 7, khusus untuk driver VGA dan Chipset tidak tersedia dalam diver pack CD bawa'an. Silahkan download melalui link dibawah ini :
Chipset
VGA
Silahkan bagikan kesulitan anda kalau ada masalah yang lain.

Driver Audio Acer Aspire 4732z bermasalah

2010-03-06T03:20:00.006+09:00

Bagi pengguna laptop Acer Aspire 4732z sebenarnya sudah disertai CD driver untuk pengguna windows Vista dan XP. Namun ketika akan melakukan instal untuk XP, ada beberapa masalah yang timbul. Pengalaman saya, ketika semua driver terinstal, ternyata audionya tidak berfungsi sama sekali. Saya coba mencari di website resminya namun permasalahan tersebut belum juga terselesaikan. Akhirnya saya coba bertanya pada mbah google, dan ternyata banyak terjadi masalah yang sama pada type acer yang satu ini. Setelah ditelusuri, saya menemukan compatibility untuk audio Acer Aspire 4732z yakni MS UAA (Microsoft Universal Audio) (dengan ekstensi sp33867.exe) dan HD Audio driver yang kebanyakan dipakai oleh laptop merk Compaq HP. Permasalahan belum selesai, ketika akan unduh ke website milik HP, ternyata ftp-nya kadang kala sulit di akses. Alternatif lain adalah mencari link download yang menyediakan unduh untuk driver tersebut. Silahkan coba unduh di :

MS UAA : Rapidshare - Badongo atau di Freestorage

HD Audio : HP atau Ziddu

Setelah unduh selesai, silahkan instal terlebih dahulu MS UAA tersebut, baru kemudian instal driver audio yang terdapat pada CD driver atau hasil unduh dari website resmi Acer.

Link download diatas bukan upload file pribadi, melainkan hasil pencarian melalui mbah google. Saya hanya ingin berbagi untuk anda yang merasa kesulitan mencari jalan keluar permasalahan seperti yang saya alami. Selamat mencoba.

Umat Katolik Papua Terima Amanat Idul Fitri Vatikan

2009-09-16T09:03:00.000+09:00

Umat Katolik di Papua-wilayah paling timur dari Republik Indonesia menerima amanat Idul Fitri yang dikeluarkan Dewan Kepausan Vatikan untuk Dialog Antar-Umat Beragama bertemakan "Umat Kristiani dan Umat Islam Bersama Mengentaskan Kemiskinan".

Dari Jayapura, Rabu, ANTARA melaporkan, amanat Takhta Suci Vatikan untuk akhir bulan suci Ramadhan - Hari Raya Idul Fitri 1430 H/2009 AD itu mulai dibaca dan didiskusikan serta didalami banyak warga Gereja Katolik di wilayah ini.

Amanat Vatikan ini pun mendapat perhatian serius dari para mahasiswa Katolik yang sedang belajar di berbagai Perguruan Tinggi di tanah Papua khususnya para mahasiswa yang sedang menekuni ilmu-ilmu agama di lembaga pendidikan para calon pastor, biarawan-biarawati dan calon guru agama Katolik.

Di dalam perkumpulan-perkumpulan keluarga-keluarga Katolik, amanat Vatikan ini dibahas para anggota keluarga dan diperdalam isi amanat itu untuk dilaksanakan dalam kehidupan setiap hari di tengah kemajemukan umat beragama di tanah Papua.

Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-Umat Beragama yang diketuai Jean-Louis Cardinal Tauran dan Sekretaris, Uskup Agung Pier Luigi Celata itu mengawali pesan Idul Fitri 1430 H dengan menyapa umat Islam sebagai Saudara yang terkasih.

"Saudara Umat Islam yang terkasih, pada Hari Raya, ketika Anda sekalian meng akhiri bulan suci Ramadhan ini, kami ingin menyampaikan kepada Anda sekalian Ucapan Selamat kami, disertai dengan harapan akan kedamaian dan kebahagiaan bagi Anda sekalian. Melalui Ucapan Selamat ini pula kami ingin menyampaikan tema yang kiranya dapat menjadi bahan permenungan kita bersama: Umat Kristiani dan Umat Islam: Bersama Mengentaskan Kemiskinan," kata Jean-Louis Cardinal Tauran

Berkaitan dengan tema pesan Idul Fitri tahun ini, masalah manusia yang berada dalam situasi kemiskinan adalah sebuah topik yang, dalam pelbagai iman kepercayaan, justru berada di jantung perintah-perintah agama yang kita junjung tinggi.

Perhatian, belarasa dan bantuan yang kita semua, sebagai sesama saudara dan saudari dalam kemanusiaan, dapat memberikan kepada mereka yang miskin untuk membantu mereka mendapatkan tempat mereka yang sebenarnya di dalam tatanan masyar ak at yang ada, adalah sebuah bukti yang hidup dari Cinta kasih Allah yang Mahatinggi, sebab justru itulah yang menjadi kehendak -Nya, bahwa kita dipanggil-Nya untuk mengasihi dan membantu mereka sebagai sesama manusia tanpa pembedaan yang mengkotak-kotakkan.

Kita semua mengetahui, bahwa kemiskinan memiliki kekuatan untuk merendahkan martabat manusia dan menyebabkan penderitaan yang t ak -tertanggungkan. Tidak jarang hal itu menjadi penyebab keterasingan, kemarahan, bahkan kebencian dan hasrat untuk membalas dendam.

Hal itu dapat memancing tind ak an-tind ak an permusuhan dengan mempergun ak an segala macam cara yang mungkin, bahkan tidak tanggung-tanggung memberinya pembenaran diri melalui landasan-landasan keagamaan, atau dengan merampas kekayaan seseorang bersama dengan kedamaian dan rasa amannya, atas nama apa yang dianggapnya sebagai ?keadilan ilahi?.

Itulah sebabnya, mengapa apabila kita memperhadapkan gejala-gejala ekstremisme dan kekerasan, tidak boleh tidak, kita harus mengikutsertakan juga perihal penanganan kemiskinan dengan memajukan pengembangan manusia seutuhnya.

Dalam pidatonya pada kesempatan Hari Perdamaian Sedunia, pada 1 Januari 2009, Paus Benediktus XVI membedakan dua macam kemiskinan yakni kemiskinan yang harus diperangi dan kemiskinan yang harus dirangkul.

Kemiskinan yang harus diperangi ini diketahui oleh semua orang: misalnya kelaparan, tidak adanya air bersih, pelayanan kesehatan yang sangat terbatas, papan tempat tinggal yang kurang memadai, tatanan pend id ikan dan kebudayaan yang t ak memadai, tuna-aksara, belum lagi bentuk-bentuk baru kemiskinan "di dalam masyar ak at-masyar ak at yang kaya, di mana terdapat pula bukti-bukti masih adanya marginalisasi, seperti juga adanya kemiskinan afektif, moral dan spiritual?" (Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia, 2009).

Adapun kemiskinan yang harus dirangkul adalah gaya h id up sederhana dan mendasar, yang menghindarkan pemborosan dan menghormati lingkungan serta kebaikan ciptaan. Kemiskinan ini dapat juga, sekurang-kurangnya pada saat-saat tertentu dalam satu tahun, mengambil bentuk berupa laku matiraga dan puasa. Ini adalah kemiskinan yang menjadi pilihan sadar kita dan yang memungkinkan kita untuk melewati batas diri sendiri, dan memperluas wawasan hati kita.

Sebagai orang beriman, kerinduan untuk menjalin kerja-sama untuk mencari cara yang tepat dan dapat bertahan lama untuk memecahkan masalah pengentasan kemiskinan, tentu juga harus disertai dengan refleksi terhadap masalah-masalah berat jaman kita sekarang ini dan, apabila mungkin, juga dengan saling berbagi keprihatinan yang sama untuk mencabut sampai ke akar- akarnya permasalahan itu.

Dalam pandangan ini, pembahasan tentang segi-segi kemiskinan yang terkait dengan gejala globalisasi dalam masyar ak at-masyar ak at kita dewasa ini, memiliki pula damp ak spiritual dan moral, karena kita semua turut mengambil-bagian dalam panggilan yang sama untuk membangun satu keluarga umat manusia, di mana semuanya, baik pribadi-pribadi perseorangan, maupun suku dan bangsa, masing-masing bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip persaudaraan dan rasa tanggungjawabnya.

Dengan mempelajari secara seksama gejala-gejala kemiskinan tersebut, kita bukan saja ak an dibawa sampai kepada asal-usul permasalahannya, yakni kurangnya rasa hormat kepada martabat koderati manusia, tetapi juga seharusnya mengundang kita untuk membentuk suatu sol id aritas global, misalnya melalui penerapan suatu "kode etik bersama" yang norma-normanya bukan saja memiliki kar ak ter konvensional, tetapi yang t id ak boleh t id ak harus juga ber ak ar pada hukum alam yang telah disuratkan oleh Sang Khalik sendiri di dalam hati nurani setiap orang.

Rupanya, di pelbagai tempat di dunia ini, kita sudah melewati jenjang toleransi dan memasuki era pertemuan bersama, mulai dengan pengalaman-pengalam an h id up yang kita hayati bersama dan dengan berbagi keprihatinan nyata yang sama pula. Ini merup ak an sebuah langkah maju yang penting.

Dalam membagikan kepada setiap orang kekayaan hid up doa kita, puasa kita dan saling cintakasih kita satu sama lain, t id ak mungkinkah hal ini semua akan semakin menjadi daya dorong bagi dialog dari orang-orang yang justru sedang berada dalam ziarah menuju kepada Allah?

Kaum miskin bertanya kepada kita, menantang kita, tetapi di atas semuanya itu mereka mengundang kita untuk bekerja-sama untuk urusan masalah yang mulia ini, yakni mengentaskan kemiskinan.

"Ucapan Selamat Idul Fitri yang dikeluarkan oleh Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-Umat Beragama seperti ini, telah menjadi tradisi yang kita pupuk bersama dan yang senantiasa menjadi kerinduan yang dinantikan setiap tahunnya. Dan ini sungguh-sungguh telah menjadi sumber kegembiraan kita bersama," tulis Dewan Kepausan itu.

Dari tahun ke tahun, di banyak negara, hal ini telah menjadi suatu kesempatan untuk perjumpaan dari hati ke hati antara bany ak Umat Kristiani dan Umat Islam. T id ak jarang pula perjumpaan itu menyapa suatu masalah yang menjadi keprihatinan bersama, dan dengan demikian membuka suatu jalan yang kondusif ke arah pergaulan yang ditandai oleh rasa saling percaya dan keterbukaan.

"Bukankah semua unsur ini secara langsung dapat dipahami sebagai tanda-tanda persaudaraan di antara kita, yang harus kita syukuri di hadapan Allah?" kata Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-Umat Beragama itu. (*)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/1253051892/umat-katolik-papua-terima-amanat-idul-fitri-vatikan

REVOLUSI NASIONAL ATAS PENEGAKAN HUKUM

2009-09-16T07:13:00.002+09:00

BERKABUNG NASIONAL... !!!!

KORUPTOR BERJAYA ATAS PEMBELAAN APARAT KEPOLISIAN DENGAN MENGATASNAMAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA ANTI KORUPSI.

INDONESIA BERDUKA... !!!

ANTEK-ANTEK KORUPTOR DI LEMBAGA PENEGAK HUKUM TELAH MELEGITIMASI KORUPSI DENGAN TAMENG PERUNDANG-UNDANGAN YANG ABSURB...!!!!

REVOLUSI NASIONAL ATAS PENEGAKAN HUKUM
INDONESIA ....!!!!

DUKUNG KPK ATAU JARAH KEMERDEKAAN BANGSA...!!!!!

Selayang duka, mengenang Kak Cay

2009-07-31T00:12:00.001+09:00

Membaca tulisan ini yang aku temukan tanpa sengaja, rasanya bilur, kelu dan kesedihan kembali menekan relung hati. Tulisan yang sepertinya ditulis oleh sahabatku, Yulia.

Terlintas seorang sahabat, kakak, guru dan panutan yang buatku belum tergantikan sampai sekarang. Sosok sederhana, pandai, pantang menyerah masih sangat jelas dalam ingatanku. Titus Cahyadi Gardjito, kakak kelas di SMU dan Asrama Sedes Sapientiae Bedono angkatan 1995 yang biasa aku panggil “ kak Cay”, memang pribadi yang unik. Meski cenderung pendiam, tapi menyimpan segudang keistimewaan yang jarang dimiliki anak-anak SMU sebaya kami waktu itu. Matematika, fisika dan kimia adalah mata pelajaran yang paling dikuasainya. Sosok pantang menyerah ini memang tidak begitu menonjol dalam kegiatan sekolah maupun asrama, tetapi tidak sedikit prestasi akademik yang patut dibanggakan dari dirinya.

Sebagai sesama penghuni asrama, persahabatan kami bisa dibilang cukup dekat, bila dibandingkan dengan penghuni asrama lainnya. Meski aku dekat juga dengan beberapa kakak kelas yang lainnya, tapi ada sesuatu yang lain dari persahabatan kami. Motivasi dan dorongan yang dia berikan buatku bukan sekedar omong kosong belaka tanpa ada pembuktian nyata dari dirinya. Dukungan tidak hanya dia berikan lewat kata-kata, tetapi juga dalam wujud nyata dengan caranya sendiri meski kadang sulit aku pahami. Pelajaran matematika dan bahasa inggris yang menjadi “momok” menakutkan buatku, perlahan tapi pasti, dia menuntunku untuk membuang jauh justifikasi itu.

Kak Cay, sosok pendiam itu seakan berubah menjadi seorang guru yang bisa dengan sabar menuntun muridnya untuk memahami sesuatu yang sulit untuk dipahami sang murid.

Satu hal yang masih aku ingat sampai sekarang, yakni ketika dia sudah lulus dari SMU dan melanjutkan study di Universitas, tidak pernah lepas dia berbagi kabar dan tetap memberi motivasi meski keberadaannya nun jauh di Ibukota sana. Dan ketika dia berkunjung ke Asrama Sedes beberapa bulan kemudian, sosoknya masih belum berubah seperti yang aku kenal. Masih saja menanyakan bagaimana perkembangan studiku. Menanyakan bagaimana aku memupuk cita-citaku untuk menjadi seorang biarawan. Memotivasi dengan cara yang sama seperti ketika dia masih menjadi bagian dari keluarga Asrama Sedes.

Sungguh, kesan mendalam masih membekas dari setiap jeda kata yang dia sampaikan. Masih sama... masih penuh harapan... masih lekat dalam ingatan....

Semua sudah menjadi takdir sang Kuasa, dia harus lebih dahulu menghadap Yang Kuasa mendahului aku, Yulia, Edo, beberapa sahabat dekatnya dan semua orang yang dia cintai.... Semoga arwahmu tenang di sisi-Nya.... Selamat berbahagia sahabatku....

New 7 Wonders of Nature

2009-07-23T04:14:00.005+09:00

Tanggal 21 Juli 2009, The New Wonders Foundation telah merilis 28 Finalis ;

New7Wonders of Nature Finalists

	Amazon	VENEZUELA SURINAME PERU GUYANA FRENCH GUIANA ECUADOR COLOMBIA BRAZIL BOLIVIA
	Angel Falls	VENEZUELA
	Bay of Fundy	CANADA
	Black Forest	GERMANY
	Bu Tinah Shoals	UNITED ARAB EMIRATES
	Cliffs of Moher	IRELAND
	Dead Sea	PALESTINE ISRAEL JORDAN
	El Yunque	PUERTO RICO
	Galapagos	ECUADOR
	Grand Canyon	UNITED STATES
	Great Barrier Reef	PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIA
	Halong Bay	VIET NAM
	Iguazu Falls	BRAZIL ARGENTINA
	Jeita Grotto	LEBANON
	Jeju Island	KOREA (SOUTH)
	Kilimanjaro	TANZANIA
	Komodo	INDONESIA
	Maldives	MALDIVES
	Masurian Lake District	POLAND
	Matterhorn/Cervino	SWITZERLAND ITALY
	Milford Sound	NEW ZEALAND
	Mud Volcanoes	AZERBAIJAN
	Puerto Princesa Underground River	PHILIPPINES
	Sundarbans	INDIA BANGLADESH
	Table Mountain	SOUTH AFRICA
	Uluru	AUSTRALIA
	Vesuvius	ITALY
	Yushan	CHINESE TAIPEI

Lakukan Vote dengan cara memilih langsung melalui website http://www.new7wonders.com atau melalui telephone (SLI) dengan menekan +41 77 312 4041. Setelah pesan selesai dan terdengar bunyi beep tekan kode 7717 untuk memilih Taman Nasional Komodo.

Mari dukung keindahan alam asli Indonesia untuk masuk dalam salah satu jajaran keindahan alam dunia.

Wasit, PSSI dan BLI, Pemenang Final Copa Dji Sam Soe 2009

2009-06-29T03:00:00.003+09:00

Akhirnya kesebelasan Sriwijaya FC mempertahankan gelar juara Copa Dji Sam Soe meski tidak dengan permainan full time 90 menit dengan kemenangan walk out atas Persipura Jayapura. Gol tunggal Sriwijaya FC diciptakan oleh Anoure Obiora di menit 51. Kemenangan atas nama peraturan dan kemenangan atas nama harga diri wasit. Begitukah?

Walk Out Tim Persipura setelah kejadian dalam babak ke dua menit ke 59 dimana Ian Kabes yang memperoleh dilanggar oleh penjaga gawang Ferry Rotinsulu dari arah belakang sehingga menyebabkan Ernest Jeremiah terjatuh. Bola muntah dimanfaatkan oleh Boaz Salosa dengan mengarahkan bola langsung ke gawang, namun mengenai tangan Tsimi Joel Patrick, pemain Sriwijaya FC. Kejadian ini tidak cermat dilihat oleh wasit maupun hakim garis sehingga pelanggaran itu tidak dianggap. Permainan tetap dilanjutkan dan hal ini memicu protes dari Ernest Jeremiah hingga berbuah kartu merah karena melakukan protes keras kepada wasit.

Hal inilah yang memicu kekecewaan para pemain Persipura hingga melakukan walk out dan tidak bersedia melanjutkan permainan.

Itulah kilasan tragis kekalahan Persipura Jayapura atas Sriwijaya FC. Kekalahan yang sebenarnya imbas dari semangat untuk bermain fair play. Kekalahan atas ketidakcermatan wasit dan hakim garis. Pelanggaran yang jelas terlihat lewat tayangan siaran langsung televisi rasanya tidak akan menutup mata para pemirsa untuk memberi penilaian siapa sebenarnya yang bermain “fair play”. Keputusan tentang lokasi penyelenggaraan final Copa Indonesia yang baru diputuskan menjelang final dilakukan, apakah itu tindakan yang tepat? PSSI dan BLI hendaknya tidak hanya menuntut pihak lain untuk profesional dan taat peraturan. Tetapi berkaca diri dan memperbaiki manajemen internal dalam mengelola persepakbola’an nasional. Masih ingat kasus kontroversial kepemimpinan Nurdin Halid sebagai ketua PSSI ketika masih dalam penjara?

Wasit sebagai bagian dari pertandingan rasanya memang harus mendapat sorotan lebih dari PSSI dan BLI sebagai penangungjawab dan penyelenggara Copa Indonesia. Komisi disiplin hendaknya tidak hanya melihat aksi walk out oleh para pemain Persipura tetapi melihat sebab dari tindakan tersebut dari awal.

Pernyataan Nurdin Halid "Aturan harus saya tegakkan. Dan sudah ada peraturannya bila ada tim yang menolak untuk bermain maka kemenangan akan diserahkan pada lawannya," rasanya bukan sabda Tuhan yang bisa menafikan kenyataan dilapangan tentang apa yang terjadi.Peraturan memang harus ditegakkan dan sebuah pertandingan memang harus menetukan salah satu sebagai pemenang tetapi apakah hanya berhenti sampai disitu?

Fair play hendaknya tidak hanya menjadi tuntutan bagi para pemain, tetapi wasit pun harus profesional dan fair. Meski keputusan dilapangan ada ditangan wasit, bukan berarti kesalahan wasit mendapat pembenaran hanya karena kekuasaannya dalam mengatur pertandingan.

Rasanya lebih menarik melihat pertandingan sepakbola antar kampung (tarkam) dari pada pertandingan kelas nasional yang penuh dengan kontroversial. Persepakbolaan nasional rasanya memang belum layak menjadi bagian dari sebuah industri kalau manajemen dan pengelolaan oleh lembaga yang memiliki otoritas masih belum profesional.

Persipura pulang dengan kesatria karena ingin bermain fair play meski harus kalah dan dianggap melanggar peraturan PSSI dan BLI.

“SELAMAT ATAS PERSIPURA... PAPUA MENYAMBUT DENGAN SENYUM BANGGA.”

Ekonomi Kerakyatan sebuah harapan atau keniscayaan!?

2009-06-07T22:14:00.012+09:00

Seiring dengan makin dekatnya pemilihan presiden juli mendatang, berbagai cara dilakukan para kandidat maupun Tim Sukses (Timses) nya untuk mengambil hati rakyat. Beberapa waktu lalu, gencar diberitakan bahwa calon wakil presiden dari partai demokrat, Budiono adalah penganut paham neoliberal, antek kapitalis dan tidak pro rakyat. Sanggahan dan adu pembuktian pun marak diberbagai media disertai argumentasi yang pada dasarnya ingin meyakinkan rakyat bahwa asumsi masing-masing kubu adalah benar adanya. Munculnya wacana ekonomi kerakyatan sebagai bentuk perlawanan dari sistem ekonomi neo liberal yang disangkakan pada pasangan tertentu menjadi modal “perang” menuju RI 1 dan RI 2.

Hal ini semakin menarik ketika wacana ekonomi kerakyatan coba diejawantahkan dalam bentuk riil dengan caranya masing-masing. Ada yang merambah pasar tradisional, peresmian di area kumuh, dan berbagai cara lain yang seakan dicitrakan sebagai wujud keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan. Namun, bagaimana konteks dan hakekat yang sesungguhnya dari ekonomi kerakyatan seakan dikebiri dengan bentuk-bentuk pencitraan yang hanya mengedepanknan simbol. Eksploitasi kemiskinan dan pengerahan kaum miskin seakan menjadi modal untuk merapat kebarisan kaum miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi, bagaimana pemahaman dan bentuk riil dari wacana ekonomi kerakyatan yang diusung seakan dilupakan begitu saja. Hanya mengedepankan platform semu tanpa menggali lebih dalam mengenai wacana ekonomi kerakyatan itu sendiri. Meski sudah mengangkat opini bahwa bangsa indonesia kaya dengan berbagai sumber alam, rasanya naif sekali ketika hal itu semakin memperjelas bahwa opini tersebut hanya bentuk penyederhanaan masalah yang sesungguhnya. Ya, bangsa Indonesia memang kaya..tapi bagaimana mengelola dan mengolah kekayaan itu, kita tidak akan bisa berdiri sendiri dan lepas dari pemilik modal serta sumber-sumber teknologi.

Kalau kita mau melihat sejenak perjalanan munculnya ekonomi kerakyatan, kita akan dihadapkan pada kenyataan yang sungguh berbeda dengan simbol-simbol yang saat ini dikedepankan untuk membangun opini tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang pada awalnya tidak diperhitungkan sama sekali, seakan menjadi mutiara terpendam yang sekarang “baru” akan digali. Terlambatkah? Atau hanya bumbu dari pesta demokrasi menuju tampuk kekuasaan?

Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya konsep ekonomi kerakyatan itu?

Sebelum munculnya wacana ekonomi kerakyatan, terlebih dahulu Mubyarto menggagas konsep ekonomi rakyat yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan disektor informal oleh masyarakat ekonomi kelas bawah atau kegiatan produksi yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan bagi kebutuhan sendiri. Contohnya petani, peternak, nelayan, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dll, yang modal usahanya merupakan modal sendiri tanpa mengandalkan tenaga dari luar untuk kegiatan usahanya. Ekonomi kerakyatan baru mengemuka semenjak rumusannya dipertegas dalam TAP MPR yaitu TAP Ekonomi Kerakyatan No. XVI/1998. Ekonomi kerakyatan merujuk pada kegiatan ekonomi yang berlandaskan asas demokratis yang dilakukan oleh seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengedepankan kepentingan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan mandat undang-undang dasar dan pasal ke empat Pancasila sebagai dasar negara.

Ekonomi kerakyatan yang merupakan sub sistem dari ekonomi Pancasila memiliki semangat dan cita-cita mensejahterakan rakyat secara menyeluruh. Menggerakkan berbagai aspek ekonomi untuk bersama-sama mencapai kemakmuran tanpa ada campur tangan kepentingan luar. Ekonomi Pancasila adalah kerangka besar yang menjadi patron kehidupan ekonomi dan hubungan-hubungan ekonomu para pelakunya yang didasarkan pada etika dan moral seperti yang termaktup dalam butir-butir Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Sehingga jelas bahwa yang ingin ditekankan dalam ekonomi kerakyatan sebagai sebuah alur ekonomi dan ekonomi Pancasila sebagai kerangka besarnya adalah rasa nasionalisme dengan menjunjung tinggi dasar negara dan mengedepankan keadilan sosial sebagai perwujudan kegotong royongan dan kekeluargaan.

*Sistem Ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan aturan main etika dan moral sesuai dengan butir-butir Pancasila sebagai berikut:

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional;

3. Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi; dan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

(*sumber : ekonomirakyat.org)

*Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(*Sumber:http://id.wikisource.org)

Pertanyaan berikutnya, mampukah cita-cita luhur dan semangat yang terkandung dalam ekonomi kerakyatan diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi di Indonesia?

Yang jelas, tidak hanya berlandaskan kemauan politik saja, tetapi perlu dilandasi komitmen kuat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang tetap berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Apalagi menjelang Pilpres saat ini, rasanya tidak pada tempatnya kalau ekonomi kerakyatan hanya dijadikan sebagai “mantel politik” untuk menarik simpati rakyat dengan jargon “populis” tanpa ada agenda ekonomi konkrit yang menyentuh sendi-sendi dasar ekonomi bangsa secara menyeluruh.

Tidak mudah memang, apalagi cengkraman liberalisasi ekonomi semakin kuat mengekang pergerakan ekonomi nasional. Perundang-undangan kita pun nyatanya tidak lepas dari tuntutan sinkronisasi dengan perkembangan ekonomi global yang mau tidak mau bersentuhan dengan pasar bebas dan liberalisasi ekonomi. Contohnya, undang-undang tentang penanaman modal/investasi, perbankan, ekspor impor, suku bunga dan masih banyak perundangan yang merujuk pada pergerakan ekonomi global. Menjadi aneh apabila dalam masa kampanye Pilpres ini ada kandidat yang mendiskreditkan pasangan lainnya dengan stempel menganut asas neo-liberalisme.

Lalu, siapa yang sebenarnya menganut liberalisme? Pemerintah (eksekutif) atau bangsa Indonesia sendiri secara keseluruhan? Siapa yang membuat produk undang-undang kita? Siapa pelaku –pelaku ekonomi yang terlibat dalam percaturan ekonomi nasional? Siapa para pemodal besar nasional yang membangun kerajaan dan gurita bisnis di Indonesia? Apakah hal ini tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari kapitalisme global? Patut kita renungkan bersama...

Mungkin masih sangat dangkal, dan hanya melihat segala sesuatunya dalam kaca mata awam. Tetapi, ini adalah sekelumit wacana yang berkembang di otak seorang rakyat jelata di sudut bagian timur Indonesia.

Keadilan bagi Prita Mulyasari atau RS OMNI !?

2009-06-05T02:12:00.001+09:00

Tidak habis dalam sekejap mata rasanya ketika kita mencermati pemberitaan akhir-akhir ini terkait dengan berbagai hal yang cukup menyita perhatian masyarakat. Kasus KDRT yang di alami Manohara, memanasnya kembali sengketa ambalat antara Indonesia dengan Malaysia, kisruh DPT serta yang paling mencolok adalah kasus yang dialami Prita Mulyasari yang berseteru dengan RS OMNI tangerang. Menariknya, berbagai kisah dan kasus itu seakan menjadi bumbu Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sudah memasuki masa kampanye saat ini. Berbagai cara dilakukan oleh Tim Sukses maupun kontestan Pilpres sendiri untuk menjadi yang pertama dalam mengambil sikap , bersimpati dan inisiatif untuk menunjukkan bahwa ada keberpihakan yang diberikan sebagai wujud kedekatan dengan rakyat sebagai konstituen. Sebuah sikap yang patut diacungi jempol kalau memang empati dan simpati tidak hanya sekedar pemanis untuk meraih dukungan dalam Pilpres yang akan datang. Namun, rasanya kita perlu lebih jeli dan cermat melihat bumbu-bumbu Pilpres yang terjadi itu sebagai sesuatu yang tidak saja dipandang sebagai publisitas dan euforia “penzaliman” saja tetapi benar-benar memilah kasus mana yang hanya sekedar di blow-up untuk meningkatkan elektabilitas dengan kasus yang benar-benar perwujudan dari perlawanan terhadap ketidakadilan yang “terlembagakan”.

Satu contoh, kasus yang menjerat Prita Mulyasari yang berseteru dengan RS OMNI Tangerang patut dicermati lebih dalam karena hal ini “rasanya” tidak saja bicara masalah pencemaran nama baik, tetapi banyak hal bisa digali dari kasus ini. Kebebasan berpendapat, persamaan hak dimata hukum, keberpihakan terhadap pencari keadilan, perundang-undangan yang “nyatanya” belum dipahami secara mendalam oleh penegak hukum sendiri serta banyak hal krusial yang masih bisa digali lebih jauh.

Terlepas dari perdebatan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Prita Mulyasari dalam surat pembaca dan email yang disampaikan ke rekan-rekannya, serta sanggahan yang diberikan pihak RS OMNI Tangerang, rasanya sebagai bagian dari masyarakat awan, empati dan simpati patut diberikan kepada Ibu Prita Mulyasari yang harus berhadapan dengan hukum ditengah usahanya untuk mencari keadilan dan memberikan himbauan kepada masyarakat lainnya untuk berhati-hati ketika berhadapan dengan layanan publik yang tidak transparan. Dan menunggu bukti-bukti dari pihak RS OMNI terkait sanggahan yang disampaikan melalui media massa dan dunia maya. Siapa yang benar dan siapa yang salah bukanlah klimaks dari perseteruan ini, melainkan bukti dan kenyataan yang sebenarnya terjadi itulah yang ditunggu-tunggu.

Mengapa? .........

Mmmmm, sebagai seorang Ibu dengan 2 orang anak yang masih balita, rasanya miris sekali harus masuk dalam jeruji besi dengan meninggalkan perannya sebagai seorang Ibu harus mengasuh anak-anak yang masih balita tersebut. Rasa kemanusiaan yang seakan “hilang” dimata hukum meski dalam BAP dinyatakan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan kemudian oleh kejaksaan dibebani dengan pasal tambahan telah melanggar Pasal 27 UU no. 11/2008 tentang ITE.

Apakah hak Ibu Prita untuk memperoleh penjelasan sebagai konsumen sudah terpenuhi?

Melihat dan membaca sanggahan yang disampaikan oleh pihak RS OMNI rasanya tidak ada sesuatu yang substansial merujuk dan memberi jawab pada keberatan dan pernyataan yang disampaikan Ibu Prita. Namun, sebagai orang luar yang hanya mencermati, rasanya perlu menunggu kelanjutan dari kasus ini yang sudah memasuki tahap persidangan.

Mengapa kasus ini menjadi menarik untuk dicermati?

Menurut saya, ada lima hal utama yang mendasarinya. Pertama, sebagai seorang warga negara Ibu Prita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan kejelasan mengenai hal yang dialaminya. Dan RS OMNI sebagai penyedia jasa memiliki kewajiban untuk memberi jawaban atas keberatan dan keluhan yang disampaikan oleh Ibu Prita. Kedua, pernyataan saksi ahli bahwa email memenuhi syarat untuk dikenakan delik pasal 27 junto pasal 45 UU ITE harus diuji lebih lanjut dengan maksud untuk menghindari penafsiran yang salah terhadap pasal tersebut sehingga secara yuridis penetapan tersebut tidak cacat hukum. Ketiga, apabila tindakan Ibu Prita tersebut benar-benar memenuhi unsur pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP, 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, haruskah sebagai tersangka pantas dilakukan penahanan? Kalaupun harus dilakukan penahanan, ketentuan apa yang menjadi rujukan penahanan tersebut? Keempat, melihat kenyataan bahwa Ibu Prita masih memiliki 2 orang anak yang masih balita, mustahil untuk menghilangkan barang bukti dan kecil kemungkinan untuk melarikan diri, apakah layak untuk dilakukan penahanan? Kelima, melihat persyaratan pencabutan tuntutan yang disampaikan kuasa hukum RS OMNI bahwa apabila Ibu Prita tidak meminta salinan hasil tes laboratorium dengan kadar trombosit 27.000 dan meminta maaf kepada pihak RS OMNI maka tuntutan terhadapnya akan di cabut. Ada apa ini?

Biar persidangan berlangsung tanpa ada tendensi tertentu dan keadilan terwujud ditengah terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Dan harapannya adalah kasus ini tidak menjadi komoditas politik untuk kepentingan Pilpres semata, tetapi sebagai bentuk keberpihakan pada penegakan hukum yang berkeadilan dan persamaan hak dihadapan hukum.

Arogansi dan Keadilan dimuka hukum

2008-11-18T21:52:00.002+09:00

Tanggal 17 November 2008 tepat pukul 11.30 WIT, ruang kerja yang awalnya senyap tanpa ada satu user pun yang bermain internet ataupun kolega yang biasa bertandang berubah menjadi gaduh tanpa ada sedetik pun waktu untuk menyadarinya.

Berada di komplek lembaga pemasyarakatan (Lapas) Biak, ditengah suasana malam yang beranjak mengganti bentang waktu, banyak wajah beringas memasuki ruang kerja ditempatku tanpa ada patah kata permisi, hanya suara gertakan dan dentum tangan dan kaki mendarat didada dan wajah seorang sahabatku, yang juga karyawan ditempat kerjaku ini.

Dengan berlahan dan tak lepas dari rasa kaget, aku melangkah keluar dengan berbagai pertanyaan dikepala, ada apakah gerangan. Satu persatu mulai aku lihat wajah-wajah tak bersahabat itu menginterogasi sahabatku, memaki dan memukul tanpa memberi kesempatan sedikitpun untuknya bicara. Aku coba menengahi bersama dengan saudaraku, tapi apalah daya, dua orang harus menghadapi puluhan orang yang pikirannya diracuni minuman keras.

Yach, inilah arogansi sekelompok orang yang hanya karena permasalahan sepele berani bertindak tanpa berfikir logis dengan mengandalkan kekuatan fisik dan intimidasi. Sahabatku yang tidak membayangkan akan mendapat perlakuan seperti itupun terlihat shock, aku dan saudaraku hanya bisa sedikit memberi pengertian pada mereka yang jumlahnya puluhan orang. Dengan sedikit kekhawatiran, mau tidak mau harus berani bersikap menghadapi arogansi orang-orang yang tidak memiliki etika dan kedewasaan. Masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah baik-baik tapi diselesaikan dengan pemukulan dan intimidasi. Lebih ironis lagi, ternyata diketahui bahwa mereka adalah oknum-oknum dari sebuah kesatuan TNI yang ada di biak.

Mereka yang seharusnya melindungi masyarakat, mengayomi dan bisa lebih bersikap bijak menghadapi permasalahan malah bertindak brutal seakan mereka tidak pernah di didik etika dan moral sebagai warga bangsa yang menjunjung tinggi asas musyawarah.

Atas dasar kesetiakawanan, mereka mengesampingkan tugas dan keberadaan mereka sebagai bagian dari pengayom masyarakat tanpa mengerti duduk permasalahan yang sebenarnya. Dan lebih brutalnya lagi, penganiayaan itu dilakukan didalam rumah, datang tanpa permisi pulang dengan keangkuhan.

Sekarang, hukum akan berlaku untuk arogansi dan kesewenangan. Mengatasi sekat antara masyarakat sipil dengan korps pengabdi Negara.

Sebagai bagian dari tuan rumah sekaligus saksi, aku hanya ingin melihat sampai dimana hukum mampu menyentuh sudut dan titik dimana keadilan dan kebenaran menjadi sangat buram ketika dihadapkan dengan otoritas dan kekuasaan. Mengharap tidak hanya idealism hukum dalam tataran wacana yang mengemuka, tetapi wujud nyata dari sebuah produk hukum yang tidak memandang sekat strata dalam masyarakat bernegara.

Semoga keadilan benar-benar menjadi milik semua orang…

Obama, Amerika dan Demokrasi Indonesia

2008-11-06T03:32:00.002+09:00

Transisi politik, atau hanya sekedar euphoria demokrasi dalam periode tertentu yang dilangsungkan sebagai wujud demokratisasi kepemimpinan publik di Negara adidaya Amerika Serikat itu telah manjadi konsumsi masyarakat dunia selama beberapa bulan terkahir.

Obama, akhirnya terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang ke 44 setelah mengalahkan John McCain dalam pemilihan Presiden Rabu, 5 november 2008 lalu.

Pemilihan yang menyita perhatian dunia ini tidak lepas dari sosok Obama yang muncul sebagai Capres dari Partai Demokrat dengan berbagai argumentasi publik yang bermacam-macam. Dari mulai masalah ras, keterwakilan, hegemoni politik sampai gonjang-ganjing perekonomian yang sedang melanda dunia sebagai akibat dari resesi ekonomi Amerika dalam bulan-bulan terakhir ini.

Sosok Obama yang memiliki pandangan berbeda dengan calon Presiden Partai Republik telah menggiring perhatian dunia untuk terus memantau perkambangan hajat demokrasi di negeri adidaya tersebut. Isu perang yang selalu menimbulkan dikotomi antara Negara-negara barat dan timur seakan memiliki magnet tersendiri untuk melihat sosok Obama. Obama yang menginginkan adanya penyelesaian damai tanpa perang menjadi titik utama perhatian dunia. Bagaimana pandangan dan penyelesaian Obama terkait dengan perang Irak pun dilihat sebagai suatu perubahan mendasar sudut pandang seorang calon negarawan di Amerika Serikat. Keinginan untuk duduk bersama dengan “musuh” untuk menyelesaikan perseteruan pun sempat mendapat kecaman dari pengamat politik dan inteligen di Amerika Serikat yang beranggapan bahwa hal itu merupakan titik dimana Amerika Serikat akan dianggap sebagai Negara yang mulai melunak pada terorisme dan penjahat perang oleh dunia.

Pandangan Obama terkait dengan isu ekonomi pun tidak kalah menyita perhatian. Konsep ekonomi Obama yang condong pada konsep ekonomi kerakyatan membuat analis ekonomi Amerika pesimis dengan pandangan Obama tersebut. Mereka melihat ekonomi Amerika lebih memerlukan sosok pemimpin yang mampu mengelola perekonomian lebih agresif. Sedangkan dalam pandangan Obama, yang dibutuhkan ekonomi di Amerika adalah manajemen yang rasional dan berpijak pada pembangunan ekonomi menengah sebagai salah satu kunci keluar dari resesi global. Raksasa ekonomi Amerika satu persatu tumbang karena perencanaan jangka panjang yang tidak tepat sasaran. Melihat kultur masyarakat perkotaan sebagai sasaran bisnis tanpa melihat dampak sosio ekonomi telah menjadikan Amerika sebagai bangsa yang mengalami tsunami karena riak-riak kecil yang dibuatnya sendiri. Dan buruknya, hal itu berimbas pada dunia internasional yang notabene berkiblat ke Amerika sebagai pusat ekonomi dunia.

Dan inilah yang memerlukan pembuktian dari sosok Obama dari janji-janjinya saat kampanye. Slogan “perubahan” yang diusung Obama dan menjadi magnet bagi warga pemilih di Amerika harus dibuktikan dalam kepemimpinannya kedepan. Menegaskan kalau apa yang disebutnya “perubahan” bukanlah omong kosong dan pemanis demokrasi semata.

Tak pelak, ini pun dapat menjadi pelajaran demokrasi bagi masyarakat Indonesia dan mereka yang hendak berkompetisi dalam Pemilu 2009 yang akan datang.

Tidak hanya cara mengimplementasikan demokrasi yang perlu dicontoh, melainkan lebih pada bagaimana Pemilu bisa membawa masyarakat sadar dengan wacana demokrasi itu sendiri. Merangsang masyarakat untuk berperan tidak hanya sebagai alat pendulang suara tapi sebagai wujud partisipasi aktif warga Negara untuk turut serta menentukan arah perjalanan bangsa.

Belajar demokrasi tidak cukup hanya berhitung tahun demi tahun, tetapi bagaimana dalam setiap tahun itu masyarakat diajak untuk berperan dan membangun euphoria kebangsaan tidak saja sebagai patron politis belaka tetapi lebih pada bagaimana nasionalisme tumbuh tidak hanya sebagai wujud pengejawantahan patriotism modern tetapi menjadi ajang aktualisasi demokrasi ala “Indonesia” dalam kebhinekaan yang semakin matang.

Sekat idelogi, ras dan kultur tidak lagi menjadi alat politisasi massa tetapi menjadi bekal untuk menunjukkan semakin dewasanya masyarakat bangsa dalam berdemokrasi.

RUU Pornografi disahkan

2008-10-30T23:33:00.003+09:00

Hari ini 30 oktober 2008, RUU Pornografi telah disahkan oleh DPR menjadi UU Pornografi setelah kemaren (29 oktober 2008) Bamus DPR selesai membahasnya.

Sesuatu yang aneh dan terkesan dipaksakan ketika sebuah RUU yang masih menjadi kontroversi dan mengundang banyak kecaman, disahkan dalam waktu yang sangat singkat. Pembahasan oleh Bamus seakan hanya menjadi formalitas belaka bila melihat begitu bersikukuhnya para pengusung RUU Pornografi tersebut untuk secepatnya mengesahkan.

Tanpa melihat pro kontra yang ada, dalam hitungan jam setelah pembahasan Bamus, RUU itu disahkan menjadi UU meski tanpa dua fraksi yang selama ini menolak disahkannya RUU Pornografi yakni Fraksi PDI.P dan Fraksi PDS dan dua orang anggota fraksi golkar dari daerah pemilihan Bali.

Pertanyaan pun muncul ketika adat, budaya dan seni menjadi pengecualian yang seakan hak asasi dan heterogenitas dibatasi oleh ketiga hal tersebut. Hak asasi dikesampingkan dengan mengatasnamakan menjaga moral bangsa dan pikiran sempit tentang makna pornografi. Heterogenitas terdistorsi oleh etika sosial yang seakan menjadi momok dalam pergaulan berbangsa dan bernegara.

Sungguh ironis, ketika wacana demokratisasi dan kebebasan atas hak individu dikumandangkan, belenggu baru telah disiapkan untuk membatasi ruang gerak kebebasan itu sendiri. Bukannya mengkaji ulang, memperbaiki, dan mengawasi pelaksanaan perundangan yang ada, malah memunculkan polemik baru dengan UU yang cacat secara hukum dan sosial.

Mungkin perlu adanya pendalaman pemahaman terhadap makna kebhinekaan, keindonesiaan, heterogenitas, tatanan sosial dan wawasan nusantara bagi anggota DPR yang mengesahkan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi, meski secara intelektual mereka tidaklah bisa disebut kurang pandai.

Belum terlambat bagi saya, anda dan mereka (anggota dewan) untuk berfikir dan melihat diri lebih dalam sebelum menepuk bahu oranglain dan memberi batasan tentang etika dan moral.

Bersikap rasional dan melihat peristiwa tidak dengan kacamata kuda, tetapi belajar dari pengalaman bagaimana menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Mengemban hak, tanggungjawab sesuai dengan porsi masing-masing tanpa membuat batas terhadap berbagai perbedaan yang ada.

Sri Sultan HB X maju dalam Pilpres 2009

2008-10-28T23:15:00.004+09:00

Kabar terakhir dari jogja, kabar yang cukup menyita perhatian banyak orang terkait dengan pernyataan Sri Sultan BH X yang menyatakan diri siap maju dalam Pilpres 2009 yang akan datang dalam Pisowanan Agung ke-2 yang berlangsung di Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta hari ini 28 oktober 2008.

Pernyataan yang mengandung banyak interpretasi, banyak pertanyaan tak terjawab sejak beliau menyatakan diri tidak mau lagi diangkat sebagai Gubernur DIY dalam Pisowanan Agung beberapa waktu yang lalu.

Di satu sisi, heterogenitas calon pemimpin bangsa yang selama ini muncul akan semakin berwarna, dan hal itu pun akan memberi banyak pilihan bagi rakyat Indonesia dalam menentukan calon pemimpinnya. Disisi lain, keberadaan Sri Sultan sebagai raja Yogyakarta akan menimbulkan gejolak psikologis tersendiri bagi warga Yogyakarta antara setuju dan tidak setuju, dimana Sang Raja yang notabene menjadi pemimpin kultural harus melebur sebagai calon pemimpin nasional yang mau tidak mau harus masuk dalam kancah politik nasional yang sarat dengan kepentingan. Meski menjadi hak beliau secara pribadi pula untuk memutuskan diri mau terjun ke dunia politik praktis atau tidak, toch selama ini beliau memang sudah menjadi bagian dari pemimpin politik ketika mandat sebagai Gubernur masih beliau emban.

Langkah yang mencengangkan bagi sebagian warga Yogyakarta yang masih menginginkan identitas Yogyakarta tidak lebur dengan kepentingan politik. Tapi juga harus berfikir rasional ketika seorang pemimpin tidaklah harus terkungkung dalam satu dunia sebagai pemimpin kultural belaka tetapi juga membuka diri untuk kepentingan yang lebih besar. Dan apabila yang menjadi dasar keinginan beliau untuk maju dalam Pilpres 2009 adalah benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak, maka sudah selayaknya didukung semua pihak agar apa yang menjadi cita-cita dan idealisme beliau sebagai seorang pemimpin mampu diejawantahkan dalam konteks yang lebih besar dan berguna bagi kepentingan bangsa secara utuh. Namun apabila dasar dari keinginan beliau hanyalah mengikuti euforia politik maka hakekat kepemimpinan beliau akan terdistorsi oleh hegemoni kekuasaan yang secara tidak langsung akan berdampak pula bagi keberadaan beliau sebagai Raja Keraton Yogyakarta. Keagungan kerajaan akan luntur dengan sendirinya karena citra Raja akan membawa aura kepada keraton sebagai sebuah tonggak kekuasaan tradisional budaya.yang selama ini melekat.

Apapun yang menjadi dasar majunya Sri Sultan HB X dalam Pilpres 2009 yang akan datang, semoga dapat membawa angin segar bagi perubahan perjalanan politik nasional.

Mengkritisi RUU Pornografi

2008-10-17T02:08:00.004+09:00

RUU Pornografi yang awalnya bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi kembali dibahas di DPR, setalah tahun 2006 lalu dewan menyatakan RUU itu tidak akan dibahas lagi. Meski mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai dari aktifis, budayawan, pelaku seni, dan berbagai elemen masyarakat, bahkan secara bulat, DPRD dan Gubernur Bali menolak secara tegas disahkannya RUU pornografi menjadi Undang-undang. RUU ini tetap digulirkan dengan mengadakan uji publik ke daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya menentang RUU tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat di daerah tentang materi dalam RUU tersebut.

Namun bukan berarti penolakan berhenti begitu saja, bahkan semakin mendekati deadline pembahasan lebih lanjut dalam Badan Musyawarah (Bamus) oleh DPR, masyarakat yang menentang RUU Pornografi semakin lantang meneriakkan penolakan. Bahkan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang notabene Permaisuri Sutan Hamengku Buwono X pun turut melakukan aksi penolakan bersama dengan beberapa budayawan, tokoh nasional dan tokoh-tokoh adat Bali beserta berbagai elemen masyarakat dari berbagai daerah yang sejak awal memang menentang kehadiran RUU Pornografi tersebut. Perwakilan dari berbagai daerah itu diantaranya Yogyakarta, Jakarta, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan yang bergabung dan melakukan long mars dari Lapangan Puputan Margarana Renon menuju Lapangan Puputan Badung.

Esensi yang ditolak masih sama yakni materi dari RUU tersebut dinilai melecehkan kebhinekaan yang selama ini terbangun dari sabang sampai merauke. Mempersepsikan budaya setiap daerah dengan satu tolok ukur yang dirangkum dalam RUU Pornografi. RUU yang tujuannya untuk mengatur dan membatasi berbagai hal yang berbau pornografi seakan malah terdistorsi oleh kepentingan beberapa pihak yang secara eksplisit ngotot untuk mengesahkan RUU tersebut dengan mengatas namakan menjaga akhlag bangsa dari kemaksiatan. Hak anak-anak dan kaum wanita yang ingin dibela dengan RUU Pornografi ini malah menjadi buram ketika definisi dan ketentuan yang termaktum didalamnya tidak memberi pemahaman secara tegas. Pasal-pasal yang tercantum cenderung multi interpretasi dan seakan mengesampingkan heterogenitas budaya, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung turun temurun.

Meski menolak RUU Pornografi, bukan berarti ada pembenaran terhadap tindak asusila dan eksploitasi terhadap anak dan kaum perempuan. Tidak juga membiarkan terjadinya tindak porno aksi ditengah masyarakat secara terbuka.

Yang menjadi ketakutan selama ini adalah, terjadinya tindak main hakim sendiri dan kesalahan dalam implementasi dan menterjemahkan pasal-pasal RUU tersebut oleh beberapa kalangan yang selama ini gencar mengatasnamakan perbaikan moral bangsa tetapi tindakan yang mereka lakukan sendiri jauh dari tindakan bermoral.

Solusi yang dimunculkan untuk memberi pengecualian terhadap beberapa daerah dalam pelaksanaannya nanti pun malah semakin mempertegas bahwa RUU tersebut cacat secara hukum karena tidak mampu mengakomodir seluruh masyarakat bangsa. Memandang pengecualian sebagai solusi adalah menistakan kebhinekaan. Mengkebiri hak masyarakat lain untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan dalam mengimplementasikan undang-undang.

Mungkin DPR menjadi amnesia karena banyak sekali membuat RUU yang sampai detik ini masih banyak yang terbengkalai. Mengesahkan Undang-Undang tetapi tidak paham dengan materi didalamnya. Kelelahan berfikir karena setiap RUU memiliki muatan politis yang berbeda-beda. Lupa kalau selama ini sudah mengesahkan berbagai undang-undang yang lebih berkaitan langsung dengan ketakutan yang mendasari dirumuskannya RUU Pornografi sehingga yang terjadi adalah tumpang tindih dengan peraturan perundangan lainnya.

Dengan adanya RUU Pornografi tersebut seakan DPR ingin mengusir tikus dengan membakar ladang.

Lalu dimanakah perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama dengan materi dalam RUU Pornografi? Undang –undang yang mengatur tentang kesusilaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyebaran materi melalui informasi dan dokumen elektronik yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan anak yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kebebasan pers yang diatur dengan Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang Pers, dan masih banyak lagi perundangan yang terkait langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat didepan hukum secara individu, kolompok maupun korporasi.

Jadi dimana letak esensi RUU Pornografi!?

Mungkin lebih baik anggota DPR membenahi undang-undang yang telah disahkan selama ini dan mengatur kembali prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan perundang-undangan. Mengeliminasi kesalahan penafsiran dengan membuat perundang-undangan secara cermat.

Hak asasi dan kebebasan mengaktualisasikan diri tidak seharusnya diatur dengan perundangan yang terkesan memaksakan kehendak. Norma dan nilai kehidupan berbangsa sudah ditanamkan sejak anak masih balita. Jadi optimalisasi peran dalam pendampingan dan pembelajaran harusnya menjadi subyek kajian yang lebih penting dari pada mengurusi hal yang sebenarnya tidak begitu mendesak untuk diatur dengan perundang-undangan.

Dan tidak ada salahnya juga kalau anggota dewan berkaca diri, bahwa rumah yang selama ini mereka tempati pun tidak luput dari sampah. Korupsi, kolusi, nepotisme dan pengingkaran terhadap amanat rakyat, lebih penting untuk dibenahi sehingga kewibawaan dan kehormatan sebagai anggota dewan tercermin dalam setiap produk perundangan yang dihasilkan. Mengkikis kristal kebobrokan dengan dimulai dari dalam diri sendiri.

Mengemban amanat rakyat Yogyakarta

2008-10-08T04:27:00.001+09:00

Sabar, sabar, dan bersabar… Itulah yang harus tetap dilakukan masyarakat Yogya dalam menunggu RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Keistimewaan yang melekat kepada propinsi D.I. Yogyakarta tidak dapat dipandang sebagai bentuk keistimewaan secara politis. Tidak juga sebagai bentuk penghargaan atas sebuah kesepakatan yang disepakati sebagai timbal balik dari sebuah proses kompromi.

Keistimewaan Yogyakarta tidak terlepas dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Memperjuangkan hak atas sebuah kemandirian/kemerdekaan bangsa tanpa campur tangan pemerintahan bangsa lain.

Eksistensi Yogyakarta sebagai daerah/wilayah merdeka, sudah dimaklumatkan sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda. Namun dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan RI, Yogyakarta menyatakan diri bergabung atau berintegrasi dengan NKRI sebagai wujud kesatuan tekad dan perjuangan kala itu. Hal ini dipertegas dengan Dekrit/maklumat kerajaan dalam bentuk amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII. Dan kemudian keluar amanat 30 Oktober 1945, sebagai ketetapan kerajaan untuk menyerahkan kekuasaan legislatif kepada Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta. Dan untuk mengukuhkan hal ini, pada 18 Mei 1946 secara resmi nama daerah Istimewa Yogyakarta mulai digunakan dalam urusan pemerintahan yang dikeluarkan melalui Maklumat No 18 tentang Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta piagam kedudukan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 yang diserah terimakan pada 6 September 1945 dengan pemahaman bahwa pemerintahan Negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Kadipaten Pakualaman bertanggungjawab langsung kepada Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan secara legal formal dalam tatanan pemerintahan negara, Yogyakarta berbentuk pemerintahan propinsi dengan pemerintahan dipegang oleh Sultan, disahkan dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 yang kemudian diubah menjadi UU No 19 Tahun 1950.

Hal ini pun selalu ditegaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam setiap kesempatan berbicara terkait dengan RUU keistimewaan Yogyakarta.

Wajar memang, apabila kita melihat perjalanan sejarah bangsa sejak sebelum merdeka sampai saat dimana bangsa Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, Yogyakarta sebagai sebuah wilayah kerajaan tidak dapat dilupakan begitu saja. Wilayah yang diakui pula oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai wilayah yang berdaulat. Oleh karenanya, ketika pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, semakin mempertegas bahwa eksistensi pemerintahan wilayah Yogyakarta sudah dilebur ke dalam satu kesatuan dengan pemerintahan NKRI.

Dan inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Meletakkan batu pijakan dengan tetap melihat keistimewaan sebagai bagian yang melekat. Dan hal ini tidak boleh disamakan dengan keistimewaan daerah lainnya seperti Aceh dan Papua. Atau bahkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

D.I. Yogyakarta memiliki kekhususan yang benar-benar tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya. Eksistensi pemerintahan kerajaan masih dipegang sebagai wujud eksistensi budaya yang masih dipertahankan. Jangan sampai keistimewaan menjadi hambar dengan RUU yang hanya mengedepankan aspek struktural pemerintahan negara belaka. Tradisi, budaya dan kekhususan adalah milik setiap warga masyarakat. Ketika hal itu bersinggungan dengan tatanan sosial yang mengkikis kultur tersebut, maka tidak dapat dipersalahkan apabila keresahan timbul didalamnya.

Dan inilah yang perlu di jaga oleh pemerintah pusat agar kelangsungan pemerintahan di D.I.Yogyakarta tetap berjalan. Mengawal kedaulatan rakyat Yogyakarta sebagai wujud pengejawantahan makna demokratisasi. Tidak sekedar membuat undang-undang keistimewaan tanpa melihat hal ikhwal apa yang menjadi titik keistimewaan itu sendiri. Dan jawaban atas keistimewaan itu hendaknya bisa kita lihat dari hasil pembahasan RUU Keistimewaan DIY yang akan dibahas di DPR.

Perpanjangan masa jabatan Sultan sebagai Gubernur DIY hendaknya tidak dimaknai sebagai bentuk politisasi amanat rakyat. Perpanjangan jabatan sebagai jembatan dalam menuntaskan RUU Keistimewaan DIY diharapkan tidak hanya untuk mengulur waktu saja tetapi kembali digunakan untuk menjaring aspirasi rakyat Yogyakarta, agar hasil dari RUU Keistimewaan tersebut tidak cacat di mata rakyat. Tidak menjadi demokratisasi massal yang mengkikis hak setiap warga negara.

Hari ini Keputusan Presiden (Kepres) terkait dengan perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY diserahkan (secara resmi baru hari ini, 08 okt 2008) oleh Presiden kepada Sri Sultan dan Sri Paku Alam agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan pemerintahan di DIY.

Demokrasi adalah simbol kedaulatan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan itu yang harus dipegang oleh pemerintah dan DPR dalam merumuskan keistimewaan Yogyakarta. Apa yang di inginkan masyarakat Yogyakarta dengan keistimewaa itu, harus ditanyakan kembali kepada rakyat. Wujud/bentuk dan konsep keistimewaan adalah hal krusial dalam rancangan undang-undang ini, maka tidak ada salahnya apabila semuanya dirumuskan kembali sesuai dengan keinginan rakyat.

Dari sudut RSUD Biak Numfor

2008-10-06T03:02:00.002+09:00

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor beralamat di Jl Sriwijaya Ridge 1, Distrik Samofa, Biak. Dengan luas areal yang cukup untuk ukuran RSUD daerah, dilengkapi dengan beberapa lokasi bangsal, ruang operasi khusus, dan beberapa ruang khusus dengan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan bangsal yang pemakaiannya dilakukan secara masal, rasanya layak kalau RSUD ini menjadi salah satu tempat rujukan pasien dari beberapa kabupaten di sekitar pulau Biak.

Peralatan medis yang lebih lengkap dibanding dengan RS di kabupaten lain membuat RSUD Biak tidak saja menjadi tempat rujukan, tetapi juga menjadi pusat penanganan penyakit yang memiliki spesifikasi khusus, HIV AIDS salah satunya.
Namun sebagai RS di daerah terpencil, RSUD Biak juga mengalami kendala klasik dalam penyediaan pelayanan kesehatan, yakni kekurangan dokter untuk spesialiasi khusus. Karena kendala tersebut. RSUD Biak masih kesulitan dalam menangani penyakit tertentu sehingga untuk tidak pencegahan dan perawatan, masih dilakukan oleh dokter umum yang notabene kurang memiliki spesialisasi terhadap penyakit tertentu.
Keluar dari hal teknis terkait dengan kelengkapan tidak medis dalam melayani masyarakat, rasanya tidak ada salahnya melihat pemeliharaan kondisi fisik bangunan dan tingkat kebersihan.
Entah karena alasan kekurangan tenaga teknis lapangan, atau ketersediaan dana pemeliharaan dan kebersihan yang minim, sepertinya tingkat kebersihan di RSUD Biak masih jauh dari baik. Standar kebersihan sebagai tempat perawatan dan pengobatan rasanya masih jauh dari memadai.
Kesadaran akan pentingnya kebersihan rasanya masih perlu ditanamkan kepada setiap pengunjung dan penghuni RSUD.
Ketika menginjakkan kaki di dalam kompleks RS, kita dapat menjumpai beberapa sudut yang rasanya jauh dari perawatan. Sampah dan rerumputan bertebaran disetiap tanah lapang. Bahkan untuk tempat pembuangan sampah pun dibiarkan begitu saja dengan berbagai kotoran berserekan dilantai dan sudut-sudut tempat yang tidak terjamah pegawai kebersihan.
Hewan peliharaan pun dibiarkan bebas berkeliaran disetiap lorong RS sehingga kenyamanan dan kebersihan dirasa masih belum memadai sebagai sebuah RS yang menjadi rujukan RS atau klinik kesehatan lainnya.
Hal ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pengelola RS, sehingga korelasi antara kesehatan dan kebersihan tidak saja menjadi milik penghuni RS tetapi menjadi contoh bagi masyarakat bahwa kebersihan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan begitu saja.
Sudah waktunya untuk maju dan tumbuh menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar mumpuni. Tidak saja dalam penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan/medis tetapi memperhatikan juga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kesehatan it sendiri.

Dari Krisis AS sampai Gedung DPR

2008-10-04T03:22:00.005+09:00

Apakah ini awal dari resesi global? Krisis finansial di AS rasanya cukup menyita perhatian dunia, bahkan negara-negara di eropa pun sejak dini sudah melakukan antisipasi untuk menahan kemungkinan terburuk sebagai akibat krisis finansial di AS. Bahkan kepala perbankan di negara-negara Eropa, secara tegas mendesak DPR AS atau House of Representatives untuk segera menyetujui rencana pemerintah AS ( George W Bush ) yang meminta kucuran dana talangan atau bailout senilai US$ 700 miliar untuk menghindari krisis “kejatuhan” ekonomi AS yang kedua setelah sebelumnya tragedi ekonomi great depression pada tahun 1929 yang membawa rakyat AS kepada ambang kemiskinan massal.

Krisis yang terjadi sebagai dampak dari kredit macet dalam bisnis properti (perumahan) oleh perbankan nasional AS maupun perbankan eropa yang bermain dalam pasar modal AS tersebut, memaksa pemerintah AS untuk campur tangan agar perekonomian nasional tetap stabil meski tindakan penyelamatan perbankan itu harus mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Menggunakan pajak untuk dana talangan perbankan yang notabene berorientasi provit, ketika hendak mengucurkan dana ke bisnis properti. Kondisi semakin menyulitkan ketika perbankan harus membayar dana kepada kreditur sedangkan modal cadangan perbankan masih dalam bentuk kredit macet di sektor properti. Tidak seimbangnya antara penawaran dan permintaan membuat sektor properti semakin lesu, bangunan fisik terbangkalai dengan resiko penyusutan dan biaya perawatan yang tetap harus disediakan membuat perbankan yang mengucurkan modal pinjaman semakin goncang.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia ketika mengalami krisis finansial perbankan nasional tahun 1998 lalu. Waktu itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai bentuk kebijakan untuk menyelamatkan perbankan swasta nasional. Namun, karena kebijakan yang tidak diawasi secara ketat, BLBI menjadi ajang “bagi-bagi duit” oleh konglomerat perbankan yang menerima bantuan tersebut. Rakyat yang sejak awal pesimis dengan kebijakan tersebut semakin terpuruk dengan kondisi yang tidak juga berubah meski trilyunan rupiah digelontorkan untuk menyelamatkan perbankan nasional. Restrukturisasi hanya omong kosong belaka, talangan BLBI diselewengkan begitu saja tanpa ada pengawasan jelas dari pembuat kebijakan. Yang terjadi kemudian adalah semakin terpuruknya kondisi ekonomi, rush terhadap sistem perbankan nasional tetap memukul perekonomian secara menyeluruh

Yang membedakan dengan Indonesia adalah pertama, krisis di Indonesia tidak berdampak pada negara manapun selain Indonesia sendiri, sedangkan krisis finansial di AS saat ini dapat di ibaratkan sebagai tsunami ke dua setelah Aceh. Tsunami ekonomi yang berpusat di AS tapi akan berdampak secara global. Bahkan kepada negara-negara yang menyatakan diri tidak akan terpengaruh oleh krisis finansial AS. Kedua, kepentingan politik di AS cenderung mengerucut pada tarik ulur legitimasi, bukan pada arogansi untuk meraih kekuasaan seperti yang terjadi di Indonesia. Meskipun ada, tarik ulur politik di AS cenderung lebih elegan dibandingkan dengan Indonesia. Lebih sistemik dan terkonsep dengan jelas. Parlemen pun memiliki wibawa dalam menentukan setiap kebijakan sehingga produk yang dihasilkan memang benar-benar menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Dampak yang paling jelas akan terjadi di Indonesia adalah, turunnya volume ekspor ke AS, terhambatnya arus investasi dari AS dan penarikan kembali pinjaman dalam bentuk dolar AS yang akan mempengaruhi fluktuasi rupiah. Kalau tidak belajar dari pengalaman krisis 1998, Indonesia akan terpengaruh oleh gelombang krisis finansial di AS tersebut.

Apalagi menjelang Pemilu 2009 yang akan datang, tarik ulur kepentingan politik akan semakin merunyamkan kondisi nasional. Tekanan kepada pemerintah yang kadang tidak rasional akan menjadi makanan sehari-hari di media apabila para elit politik tidak sama-sama melihat kepentingan yang lebih besar.

Kebiasaan elit politik kita yang tidak pernah hilang adalah, mengkritik tanpa bisa memberi solusi yang komprehensif. Berdialektika hanya untuk mencari popularitas demi kepentingan sesaat.

Dan tak luput pula ketika kita menoleh ke tempat wakil rakyat berada, penyusunan kebijakan pun bisa menjadi sarana untuk meraup rupiah. Loby dan kompromi menjadi makanan sehari-hari meski harus mengesampingkan kepentingan rakyat.

Masih hangat diingatan kita tentang kasus suksesi Miranda S. Goeltom dan anggota Komisi IX dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, polah anggota DPR dengan petinggi BI untuk memuluskan undang-undang BI, penangkapan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Iqbal saat menerima uang Rp 500 juta dari Billy Sundoro, bos PT First Media Tbk, perusahaan yang terkait dekat dengan Grup Lippo dalam kasus dugaan praktek monopoli siaran Liga Enggris PT Direct Vision yang dilaporkan oleh Indovision, Tekomvision, dan PT Indosat Mega Media (IM2).

Pembahasan UU Mahkamah Agung, undang-undang tentang Pemilu dan masih banyak produk “gagal” undang-undang yang telah disahkan atau pun masih dalam pembahasan di gedung dewan yang terhormat.

Bagaimana akan membangun sistem yang benar apabila dalam perjalanannya saja sudah banyak terjadi hal yang a moral!?

Entahlah, bagaimana wajah bangsa Indonesia yang akan datang apabila sikap dan mental para pejabat publik masih seperti sekarang ini. Perlukah diajarkan penataran P4 untuk mereka? Atau Pendidikan Agama dan Pendidikan Moral Pancasila seperti ketika kita masih duduk dibangku sekolah?

Kita refleksikan bersama...

Geram, meski jauh dari kota itu.

2008-09-27T04:09:00.010+09:00

Waktu sudah menunjukkan pukul 03.00 WIT, meski mataku sudah capek seharian didepan komputer, rasanya belum puas juga klik browser kesayangan ini untuk merujuk ke belahan dunia sana. Kota “napak tilas” yang sampai detik ini masih membuatku jungkir balik dengan berbagai nostalgia yang selama ini ada. Merenda kembali masa dan masa yang membentang sekian lama ketika aku masihlah aku yang tanpa status jelas. Bukan sarjana, bukan pekerja, bukan pula usahawan. Tapi entah dengan kata apa aku harus mendefinisikan kehidupanku selama di jogja. Yang jelas, diantara riuh rendah kota, gemericik air disudut sana aku membangun kehidupan dengan berlahan. Menapak dengan kaki yang masih enggan untuk melangkah. Melihat dengan mata yang makin terasa buram.

Masih dikursi yang sama, PC yang sejak semalam tidak pernah turn off, menyelami kata demi kata tentang jogja, tentang torehan masa lalu jogja. Membaca satu demi satu segala hal yang terkait tentangnya. Bukan hanya sekedar merasa memiliki, merasa sebagai bagian dari sampah untuk kota tercinta, tapi bangga dengan apa yang ada padanya. Menepis kenyataan bahwa jogja tidak lagi senyaman dulu, tidak seramah yang tergambar dalam guratan masa yang lalu. Tidak lagi setulus kehidupan lalu yang selalu nyaman untuk setiap jiwa yang bertandang. Jogja sudah usang, jogja sudah lebur dengan tuntutan hidup. Iya, meski begitu…masih ada senyum disana, masih ada identitas yang coba dipertahankan.

Memangkas kait yang makin menyengsarakan. Geram dan geram bukan hanya dikepala, tapi juga diranah kehidupan nyata. Mengapa jogja dilupakan orang? Mengapa jogja tidaklah menjadi seistimewa dulu? Lalu apa yang harus dilakukan? Mengapa penghargaan terhadap sejarah pupus oleh gersangnya politik kekuasaan? Makin membuat geram, makin tidak bisa berfikir jernih. Makin meraba apa yang akan terjadi bila… dan bila….

Wajah kota jogja dengan kota lain memang sebentuk, tapi apa yang mengiringi selama ini tidaklah bisa disamakan. Jogja adalah jogja, meski mulai terkikis oleh kerakusan kebutuhan ekonomi, tapi tetaplah apa yang ada disana tidak bisa dipandang remeh begitu saja. Sejarah mencatatnya, sejarah melukiskan bahwa jogja adalah bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Kota istimewa yang tidak sekedar istimewa. Nilai dan norma yang ada bukanlah bentukan instan kehidupan manusia, tetapi pembelajaran hidup dan tonggak sejarah yang turut meretas berdirinya sebuah bangsa. Ah, dimanakah otak para penguasa disana? Mengapa RUU keistimewaan diandang hanya sebagai sebentuk piagam konstitusi belaka? Jogja tidak membutuhkan penghargaan, tapi sudah sewajarnya diberi sedikit tanda bahwa apa yang sekarang ada adalah bagian dari sekelumit cerita dan tetesan darah yang tak pernah dihargai. Tidak layak’kah untuk ditulis dengan tinta emas, terhadap apa yang telah terjadi di bumi jogja tempo dulu?

Lagunya Cake, I Will Survive yang baru aku dengar seakan hanya sebentuk syair lagu belaka. Demikian juga’kah kenyataan yang akan terjadi dengan jogja? Hanya sebait syair hidup tentang dongeng masa lalu. Dongeng perjalanan bangsa yang tidak bisa menghargai sejarah!? Tinggal menunggu waktunya saja, detik setelah tanggal 09 oktober 2008 dimana Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DI. Yogyakarta selesai masa jabatannya. Menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap kelangsungan pemerintahan di propinsi DI. Yogyakarta.

Tapi sudahlah, sekarang aku hanya bisa melihat dari seberang, mengikuti apa yang terjadi dari sudut mata saja. Berharap yang terbaik untuk kota tercinta.

NB: foto dari tembi.org

Kembali padamu, sudut kota....

2008-09-12T19:39:00.010+09:00

Inget temen-temen lama, kost Hadi Djaya yang selama ini menjadi tempat berteduh dan mencari makan selama hampir 10 tahun. Miris memang, masa kuliah habis begitu saja diantara sekian waktu yang tersisa. Banyak kisah menyertai, banyak suka duka mengiringi. Banyak rindu, banyak kenangan yang terpendam diantaranya.
Yach, satu sisi kehidupan yang membentukku untuk menjadi lebih berani menatap hari esok, keluar dari bayangan semu dan menapaki masa yang entah akan sampai dimana muaranya.

Bersama mereka ada suka, ada semangat kebersamaan yang tak pernah hilang sampai detik ini. Rasa saling mengerti, memahami dan menjaga kebersamaan meski jarak memisahkan masing-masing, membuat kenangan bukanlah kenangan belaka, tapi bayangan nyata yang membangkitkan semangat untuk terus membangun kerbesamaan. Bertanya kabar dan berbagi cerita tentang kisah yang kini sudah saling berbeda. Menebar tawa dengan rasa yang sama, jiwa yang sama dan keinginan yang sama untuk selalu berbagi.

Selamat menapaki alur kehidupan yang baru kawan, katakan pada mereka bahwa kalian pernah ada disana, disudut yang mendewasakan kita.
Hadi Djaya, sudut kota yang akan selalu hidup dan menebar senyum ketika pikiran membawa kembali pada kenangan bersamamu.
Do the best... GBU All

Inikah Idealisme?

2008-09-09T16:09:00.004+09:00

"........ Txxs (09/09/2008 11:37:01) : mendingan ngelih timbang kelimpahan duit sing kudune iso dirasake wong sak indonesia (lebih baik lapar, daripada kelimpahan uang yang seharusnya dirasakan masyarakat Indonesia)

"......." Txxs (09/09/2008 11:39:59) : aku wis ora duwe opo2 (aku sudah tidak punya apa-apa)

Txxs (09/09/2008 11:40:06): gari idealisme neng ndasku (tinggal idealisme yang ada dikepala) ........"

Petikan percakapan dengan seorang kawan yang sampai detik ini masih sulit untuk dimengerti. Bergelut dengan ide, pemikiran dan konsistensi yang kadang harus mempertaruhkan jati diri untuk tetap melihat hitam adalah hitam, putih adalah putih. Bertahan diantara sempitnya ruang idealisme dalam masyarakat saat ini.

Sulit, berliku, dan kadang harus bertaruh dengan hidup untuk menjadi orang yang konsisten dengan adanya ketidakadilan, ketimpangan dan kesewenang-wenangan.

Yach, berharap terhadap sesuatu yang temaram kadang mengharuskan kita untuk bertaruh dengan berbagai macam kenyataan hidup. Melihat dengan apa adanya, merasakan seperti apa yang memang harus dirasa.dan membela sesuatu yang memang pantas untuk dibela.

Semoga makin banyak orang yang sadar dengan idealisme. Berdiri diantara ketimpangan dan kemapanan. Mengasah nurani menjadi lebih peka terhadap apa yang ada didepan mata.

Piramida Kehidupan

2008-09-06T00:20:00.003+09:00

Kehidupan memang tidak bisa ditebak seperti saat kita bermain teka teki atau bersimulasi dengan permainan anak – anak. Begitu rumit dan kadang menyesakkan ketika apa yang terjadi sungguh diluar harapan. Meski segala sesuatu bisa dinikmati seiring dengan berjalannya waktu, tapi waktu tidak mungkin selamanya menjadi patokan untuk sebuah kehidupan. Waktu bukanlah Tuhan yang membuat kehidupan itu ada, bukan pula sepasang mata kaki yang selamanya bisa diandalkan. Begitu cepat berubahnya hidup kadang membuat kita lupa dengan apa yang kita lalui ketika kehidupan itu kita rasakan stagnan. Menjadi muskil dengan keadaan yang sebenarnya pernah pula kita alami. Wajarkah? Atau karena logika yang sudah berubah dalam menterjemahkan rotasi kehidupan?

Ah, sulit rasanya menjelaskan bagaimana dan mengapa kehidupan itu mewujud dalam diri seseorang dan membentuk sesuatu yang kadang diluar logika materiil (psikologi imaginatif). Terlalu sederhana kalau hanya dikisahkan seperti dongeng tentang si kancil yang mencuri ketimun, atau mitologi lain yang melekat dalam benak anak – anak kecil pada jamannya. Tapi juga tidak serumit membicarakan psikologi transformatif atau hermeneutika. Segala sesuatunya menjadi rumit dan sulit ketika dipandang dari sudut pandang yang analogis. Dan sebaliknya, akan begitu sederhana bila dipandang dengan sudut pandang harafiah tanpa dialektika berkepanjangan.

Kembali lagi, semuanya tergantung dari mana kita melihatnya. Mempersepsikan tanpa menghilangkan makna sebenarnya.

Satu contoh riil, ketika perjalanan jalinan kasihku selama 3 tahun (meski dengan dinamika yang kadang rumit) tapi setelah beberapa waktu berlalu, ternyata ada banyak hal yang bisa ditarik benang merahnya. Menilik satu persatu bagaimana kehidupan itu membuat hirarki tersendiri tanpa aku sadari. Membentuk piramida kilas balik dan prototipe yang sangat jelas ketika segala sesuatunya direnungkan dengan pikiran jernih. Tanpa harus mempersalahkan satu sama lain, tetapi melihat kehidupan dibalik sebuah kisah. Melihat ringkas cerita dibalik suka duka. Dan semakin jelas terlihat bahwa bukan waktu yang menentukan semuanya itu. Bukan waktu pula yang mengakhiri jalinan kasihku dulu, tetapi kehidupanlah yang membentuk bangunannya sendiri tanpa aku dan dia (ex-pacar) sadari. Dan itulah yang sekarang mewujud dalam sebentuk bangunan baru dimana segala sesuatunya berubah tanpa aku sadari. Tapak baru yang awalnya belum tergambar sama sekali dalam benak. Ringkas tapi padat tanpa meninggalkan makna nohtah hidup yang selama ini dilalui.

Semakin sadar, semakin mampu memahami bahwa apa yang selama ini ada didepan mata bukanlah skema hidup yang sesungguhnya. Masih ada banyak goresan yang masih belum jelas, temaram dan kadang harus berputar – putar dengan logika kemanusiaan (meski kadang egois) yang serba terbatas.

Seperti yang ditulis mas A. Indra, “Ing samubarang gawe aja sok wani mesthekake, awit akeh lelakon kang akeh banget sambekalane sing ora bisa dinuga tumibane.“Dalam setiap perbuatan hendaknya jangan sok berani memastikan, sebab banyak sambekala (halangan) yang tidak bisa diramal datangnya pada “perjalanan hidup” (lelakon) manusia”. Makin jelas bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang pasti, bukan pula sesuatu yang absurb, karena kehidupan dan hidup adalah medio rasionalisasi jangkauan kemanusiaan dan ke”hakikian” sang khalik.
Mari belajar tentang kehidupan, dan belajar pula dari kehidupan. Meretas kemanusiaan dengan logika dan menitik ke”hakikian” dengan kesadaran.

Terbawa, bernostal-gila

2008-08-14T17:17:00.000+09:00

Masih dengan kaki yang sama, dengan jiwa yang sama aku menapaki hari – hari di pulau yang asing ini. Berlahan mencoba menerka setiap peristiwa, menikmati rasa yang coba menyapa.

Iya, disini aku berada, disini aku bangun kembali setelah tidur panjang dengan kenyamanan semu. Jogja sudah memberiku banyak sekali bekal, menawanku dengan keindahannya. Tapi, mungkinkah semu untuk saat ini? Mungkinkah jogja hanya menghipnotisku? Atau, aku saja yang selama ini pura – pura tertidur!? Ah, diantara sadar dan tidak sadar…. Diantara bersyukur dan bergumam. Semuanya sudah aku lalui dengan selaksa rasa.

Jejakku terhapus samudra raya, terhempas gulungan ombak yang senantiasa menawarkan keangkuhan. Keangkuhan yang lembut, gemericik yang menggulung, gulungan yang menafikan alam raya.

Semuanya sudah tergariskan, terlukis dalam gurat hidup yang tak semestinya dipungkiri. Biarkan berlalu, menghapus dusta dan nafsu, menghempas rasa dan suka cita. Mengubur cinta dan keangkuhan.

Jejakku tak kentara lagi, tak berbentuk seperti gulungan ombak disana. Jauh terhempas bersama tingginya gelombang samudra raya.

Ah, kotaku sekarang mungil, berotasi bersama pagi yang menjemput pagi kembali. Mengubur petang bersama petang. Berlalu dan berjalan selalu, tak seperti waktuku yang dulu.

Tak ada lagi noda, tak ada lagi lenguhan nafsu dipetang dan menjelang pagi. Tak ada, ya…tak ada lagi. Indah, dan indah dengan sendirinya. Bebas dan bebas sebebas bebasnya.

Mmmmm, alunan lagu Katon Bagaskara dan Doel Sumbang membuatku terbuai dengan nostal-gila… yogyakarta… kota yang selalu tersenyum ditengah pengapnya suasana…

Hari Kartini

2008-04-21T10:53:00.000+09:00

Kasih sejati seorang Ibu, kasih sejati seorang perempuan, kasih yang tulus seorang berhati Ibu.... Semoga tidak sekedar emansipasi, tapi lebih pada pembentukan karakter manusia yang penuh penghargaan terhadap kemanusiaan.

Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia.

Nostalgia "Bumi Manusia"

2008-04-14T02:51:00.001+09:00

Sore tadi sempet jalan-jalan ke “shopping”, gudang bukunya jogja yang tidak saja menyediakan buku-buku bekas, majalah, kliping, tetapi juga buku-buku baru dengan berbagai kajian ilmu. Melihat banyak sekali buku-buku baru dengan judul dan tema yang beragam, mataku kembali tertumbuk pada tumpukan buku tebal yang seakan tidak asing lagi buatku.

“Anak semua Bangsa...!!!! “ “Jejak Langkah...!!!” yach, dua buku dari 4 buah buku yang lebih sering disebut dengan rangkaian “Tetralogi Buru”. Aku raih dan membolak balik untuk mengembalikan ingatan akan isi buku-buku itu. Meraba kembali rangkaian cerita dibalik fenomenal-nya karya (Alm) Pramoedya tersebut meski belum sempat menyelesaikan kisah dibalik Rumah Kaca.

Aku tanya ke sang penjual buku pertama, Bumi Manusia yang merupakan titik awal dari kisah panjang pergulatan ide sang maestro Pramoedya dalam tetralogi. Ternyata sudah tidak tersedia, dan dengan mimik wajah kecewa aku telusuri lorong penjaja buku satu demi satu, tapi tetap saja nihil.

Yach, tujuan terakhir adalah toko buku deket kompas jogja yang paling lengkap diantara toko buku lainnya. Yupe, akhirnya dapat juga buku itu meski dengan harga yang sedikit mahal dibanding kalau beli di shopping.

Pulang, membuka kembali lembar demi lembar dengan sedikit ingatan yang masih tersisa bagaimana alur cerita dibalik buku tebal itu. Nostalgia dengan Minke, Nyai Ontosoroh, serta Anneliesse sang anak serta tuan Millema dengan gambaran sisi pribadi masing-masing. Menarik dan tetap penuh gelegak yang sulit untuk dilukiskan. Gambaran dan ilusi pikiran yang seakan terbawa pada kisah mereka yang tidak hanya penuh dengan intrik tetapi juga nilai kemanusiaan yang sungguh dalam. Membaca sang penulis melalui tulisan, membaca watak dibalik rangkaian kata.

Ah, yang jelas aku masih ingin membaca lagi semua kisah dibalik ribuan kata dalam buku itu. Menukik kedalam dan menemukan kembali apa yang pernah aku dapat setelah membaca rangkaian tetralogi itu. Sekarang tidak hanya meminjam, tapi aku ingin memiliki satu demi satu meski dengan jangka waktu yang belum jelas kapan semuanya akan terbeli.

Belajar lagi dan lagi....melupakan waktu yang selama ini hanya berkutat dengan alur tak jelas. Biar tak lagi sunyi karena kealpaan dan kesalahan, tetapi mengalir kembali dan menyusuri lagi apa yang dulu pernah aku tinggalkan.

Bersikap bijak terhadap film "Fitna".

2008-03-31T10:35:00.000+09:00

Film “Fitna” yang digarap Geert Wilders menggemparkan dunia internasional dan seakan tidak dapat dibendung berbagai komentar positif dan negatif atas diluncurkannya film tersebut. Situs http://liveleak.com/ yang awalnya telah mempublikasikan film tersebut pun serta merta menutup share video film tersebut dengan tujuan agar keresahan yang muncul tidak semakin besar.

Pemerintah belanda yang sejak awal sudah mengantisipasi pun seakan dibuat harus turut bertanggungjawab dengan dirilisnya film tersebut. Hal ini semakin jelas bahwa mereka (belanda) pun tidak menginginkan film tersebut beredar. Bahkan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende menyatakan "Kami yakin [film] itu tidak memiliki tujuan lain, kecuali menyinggung,"(http://www.bbc.co.uk/indonesian/)

Dunia seakan dibawa ke ajang perang opini dimana dengan adanya film tersebut, seakan umat Kristiani melakukan penetrasi negatif dengan cara-cara yang tidak elegan. Menafikan hukum HAM Internasional yang memberi kebebasan setiap ras, suku dan agama berkembang tanpa adanya intimidasi. Film tersebut seolah menyudutkan kaum muslimin dan memaksa kaum Kristiani untuk memberi pembelaan dengan caranya sendiri meski sebenarnya bukan itu yang seharusnya dilakukan. Opini digiring untuk terjadinya silang pendapat antar umat beragama, terlebih dalam negara yang religiusitas masih dijaga untuk kepentingan heterogenitas dan kesamaan hak didepan hukum kenegaraan. Kearifan dibawa kedalam nuansa ekslusifitas yang mengharuskan mengedepankan dalil-dalil agama untuk memberi pembenaran.
Hendaknya kita menyikapi film tersebut dengan cara dan pemahaman yang tepat, mengedepankan rasionalitas tanpa terkontaminasi dengan asumsi-asumsi yang salah dalam menterjemahkan maksud dibalik rilisnya film tersebut. Jelas..!!! Film tersebut tidak hanya melukai kaum muslim, melainkan seluruh umat manusia yang merasa dirinya memiliki keberpihakan terhadap hakekat keTuhanan. Menyajikan aura permusuhan diantara pemeluk agama yang akhirnya akan terjadi sikap saling menyalahkan.

Jangan sampai kita sebagai warga bangsa “Indonesia” terjebak dalam hal itu. Kita sikapi kehadiran film tersebut dengan kepala dingin, menempatkan sikap saling toleran sebagai sesuatu yang lebih tinggi dibanding hanya menyikapi secara emosional film tersebut tanpa melihat lebih jauh apa yang sebenarnya harus dikedepankan sebagai warga yang menjunjung tinggi pruralitas.
Apa yang dilakukan sebuah sekolah Muhamadiyah di Sawangan, Muntilan, sepertinya cukup baik untuk dilakukan, dimana siswa diajak untuk melihat film tersebut tetapi diberikan pemahaman bagaimana seharusnya menyikapi film tersebut secara proporsional, mengambil hikmah dan kemudian mengajak anak didik mereka agar tidak cepat terprovokasi dengan film dengan muatan yang tidak sehat untuk pruralisme dan membangkitkan kebencian seperti itu.

Jujur, sebagai pribadi pun saya menyayangkan kehadiran film tersebut, yang secara tidak langsung membawa ketakutan akan terjadinya sikap saling curiga dan memperdalam sikap eksklusif yang pada akhirnya akan memunculkan gerakan sosial religius yang tidak sehat.
Marilah belajar untuk menjadi umat yang sungguh beriman tanpa harus bersikap saling curiga, menyikapi provokasi sebagai bagian dari pendewasaan iman dan hubungan kemasyarakatan yang semakin erat. Mari belajar bersama...

Pernik Paskah: Pembubaran rencana Malam Paskah di Tulangkuning

2008-03-26T09:47:00.000+09:00

Tuhan tak lewat di Tulangkuning?

Isak tangis itu pun akhirnya pecah. Para Ibu yang mendominasi kapel dipinggir lapangan di kampung Tulangkuning, Parung, Bogor, Jawa Barat, sabtu malam lalu, tak kuasa menahan air mata. Beberapa pria tak bisa menyamarkan raut merah dalam tatapan mata mereka. Bahkan sang Pastor pun ikut tergetar dalam kalimat – kalimatnya.
Beberapa kali misa malam Paskah dalam kapel yang tidak lebih luas dari dua rumah berukuran sederhana itu sempat terhenti. Sampai akhirnya misa, atau yang lebih tepat disebut renungan, itu pun dibuat tuntas dalam isak yang lebih keras.
Malam Paskah di kapel Paroki Santo Johannes Baptista itu nyata tak sesemarak ditempat – tempat lainnya pada malam yang sama. Dibawah guyuran hujan gerimis, mereka satu per satu masuk ke kapel dalam sepi.
Panggung altar dimuka kapel, dipinggir lapangan, urung di hias. Sebagian umat yang datang pun harus kembali pulang, atau mencari gereja lain yang jaraknya bisa puluhan kilometer.
Malam itu, di Tulangkuning, misa malam Paskah akhirnya diganti menjadi sebatas renungan oleh umat yang masih bertahan. Tak ada lagu – lagu sukacita seperti yang biasa mengiringi perayaan Tuhan lewat atau keselamatan manusia pemberian Tuhan pada malam itu. Yang tersisa hanya usapan air mata. “Kita harus tetap kuat dan tabah” begitu kata sebagian umat.
Sabtu siang lalu sekitar 200 pemuda yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Remaja Muslim menggeruduk kesana. Tenda yang sudah siap dihalaman kapel terpaksa dibongkar sebelum waktunya. Mereka berteriak, berseru dan mengancam. “Pokoknya gereja dan segala kegiatannya tidak boleh ada disini,” begitu kata Alfonsius Sutarto, Pastor paroki setempat, mengulangi seruan itu.
Menurut Indarto,umat paroki, warga yang berunjuk rasa tidak berasal dari lingkungan sekitar kapel. “Kami sudah melakukan sosialisasi dengan warga sini dan melibatkan mereka dalam ketertiban sejak Minggu Palem (16 Maret) lalu,” ujarnya sambil menambahkan, “Minggu, Kamis (Putih) dan Jumat (Agung) kami bisa melakukan misa.”
Alfonsius mengungkapkan, ada 2. 500 jiwa yang bisa ditampung di sana untuk beribadah. Mereka selama ini menumpang disebuah area restoran di Kecamatan Lebak Wangi ditepi jalan raya Parung. Di sana boleh dibilang misa digelar dibawah rindang pepohonan.
Cita – cita untuk menggelar peribadatan di “rumah” sendiri sudah dirintis sejak enam tahun lalu di Tulangkuning. Meski tempat ini pun kondisinya tidak lebih baik karena 6.000 meterpersegi luas tanah yang dimiliki sebagian besar masih berupa lapangan rumput.
Di sini mereka mengandalkan tenda – tenda parasut dengan altar sederhana diatas panggung papan. Meski begitu, umat sangat antusias. “Mudah – mudahan kami bisa disini terus”, kata umat saat misa Minggu Palem lalu.
Sayang, Sabtu lalu harapan mereka pupus. Benih cita – cita memiliki gereja sendiri terinjak kembali. “Kalau sudah begini, rasanya sulit,” kata Alfonsius seusai renungan.

Salinan dari ; Koran Tempo, Selasa 25 Maret 2008, Edisi No. 2431 Tahun VII halaman A6. Atau silahkan baca di http://www.korantempo.com

NB : Maaf kalau tulisan diatas sengaja saya tulis ulang dari koran tempo dari edisi kemaren. Bagi saya bukan hanya sebatas menyalin tulisan, melainkan lebih jauh dari esensi tulisan tersebut. Sang penulislah yang mengetahui detail kejadian disana dari kesaksian para nara sumber, tidak laik bagi saya untuk menterjemahkan tulisan diatas dalam bentuk tulisan saya kalau saya sendiri tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Yang bisa dilakukan dari tulisan itu adalah, membacanya kembali kemudian menjadikannya permenungan. Itulah yang menjadi pertimbangan saya, mengapa kemudian menyalin ulang tulisan diatas. Tulisan yang mengandung makna mendalam ketika nuansa hidup dan perayaan upacara keagamaan di pelbagai aliran keagamaan dapat berlangsung lancar tanpa ada dinamika seperti yang terjadi diTulangkuning ini. Tulisan yang menggambarkan bagaimana tekanan sosial menjadi dilematis ketika hal itu dilakukan kepada pemeluk lain yang notabene memiliki kedudukan yang sama didepan hukum.

Sebuah permenungan untuk kita semua, melihat lebih jauh bagaimana hubungan antar agama selama ini dijalin. Toleransi yang sejak dulu dibangun kadang harus tercoreng dengan sikap “menang sendiri” dan bertindak atas nama pembenaran. Sikap tidak bijak ketika hak setiap warga Negara untuk beribadah yang dilindungi Undang – undang dikesampingkan untuk tujuan yang kadang belum tentu bisa diterima oleh khalayak umum. Sebuah sikap represi yang tidak seharusnya dilakukan kepada pemeluk agama lain.
Penghargaan yang tinggi terhadap perbedaan seakan hanya pemannis belaka ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan agama, mengintimidasi pemeluk agama lainnya dengan cara – cara yang tidak manusiawi.
Pertanyaannya, dimanakah hak sebagai warga Negara harus ditempatkan, ketika sebuah prosesi ibadah yang secara hukum diakui Negara, diperlakukan seperti gerombolan separatis yang harus ditumpas habis? Pihak yang berwenang hendaknya menempatkan diri secara proporsional dalam kasus ini. Melihat kebenaran hakiki dibalik kebenaran hukum negara.
Semoga mata kita dibukakan untuk lebih peka terhadap berbagai gejolak sosial yang seringkali muncul. Perbedaan itu indah, kalaupun tidak bisa disatukan, biarkanlah itu berjalan seiring.

Selamat Paskah

2008-03-24T02:03:00.000+09:00

Setelah 40 hari lamanya menyelami diri dan mencoba menghayati hidup lebih dalam, jalan dibuka buat kita dengan jejak tiga hari suci yang semakin memantapkan pengharapan akan sebuah kehidupan baru.

Kristus bangkit membawa serta hidup kita, dan kita pun beroleh hidup dalam Dia. Maka kita harus mematikan cara – cara hidup lama, dan kita harus menghidupkan dan menghidupi cara – cara hidup baru kita dengan ; hidup selaras dengan Allah, hidup selaras dengan sesame, dan hidup selaras dengan alam ciptaan.

“Haec Dies quam fecit, Dominus; exsultemus et laetemur in ea. Alleluia, Alleluia” ;“Terpujilah Tuhan Maha Kuasa ; mari kita sukaria bergembira, Alleluia, Alleluia”.

SELAMAT PASKAH
TUHAN SENANTIASA MEMBERKATI. AMIN.

"Hukum Rimba" di PSSI !? benarkah???

2008-03-19T18:01:00.001+09:00

Reformasi kelembagaan yang digencarkan pemerintah dengan merevitalisasi lembaga-lembaga yang rawan dengan praktek KKN ternyata tidak berlaku di tubuh PSSI. Setelah FIFA menyampaikan teguran beberapa waktu lalu yang kemudian ditindak lanjuti oleh konfederasi sepakbola Asia (AFC) tanggal 6 maret 2008 dengan memberikan surat teguran lanjutan, tidak memberikan efek jera sama sekali kepada para petinggi PSSI. Bahkan sekjen PSSI Nugroho Besoes berencana untuk melobi AFC terkait dengan surat teguran yang mengharuskan PSSI mengadakan revisi Pedoman Dasar yang sesuai dengan statuta FIFA yang awalnya harus selesai sebelum februari 2008 lalu.

Senin, 18 maret kemaren PSSI mengadakan Rapat Paripurna Nasional (Raparnas) di bali dengan agenda pertanggungjawaban program kerja 2007 serta pembahasan program kerja 2008.

Ironis sekali ketika sang ketua Nurdin Halid masih mendekam di penjara, jajaran pimpinan masih saja bersikeras mempertahankannya dengan alasan tidak ada ketentuan dalam pedoman dasar yang mengatur status hukum seorang ketua.

Bahkan untuk berkomentar pun, beberapa pengurus daerah yang awalnya ingin membawa isu pergantian ketua umum dalam raparnas ternyata memilih diam tanpa ada penjelasan alasan mendasarnya. Mengapa? Apakah dalam tubuh PSSI masih kental dengan “hukum rimba?” yang kuat akan menang dan yang lemah pasti kalah?. Demokratisasi ternyata tidak menyentuh sama sekali ke dalam tubuh PSSI meski berbagai desakan muncul bersamaan dengan tetap ngototnya Nurdin Halid untuk tidak mau mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Dan rumornya, dalam Raparda yang diselenggarakan kemaren, sangat tertutup untuk kalangan media. Entah dengan alasan apa, yang jelas menjadi sebuah pembenaran ketika panitia beralasan bahwa rapat internal tidak boleh diliput oleh kalangan media.

Berbeda dengan Anindya Backrie yang terkesan diam dan sedikit keluar dari masalah internal PSSI meski kedudukannya sebagai wakil ketua seharusnya memiliki peran strategis dibanding sekertaris jendral PSSI. Alasan yang perlu digali mengapa anindya yang memiliki kompetensi tinggi untuk memimpin malah diam dan seoalah tidak ingin terlibat jauh dalam euforia internal itu.

Sudah saatnya PSSI melihat keluar dan berjalan pada alur yang seharusnya dimana segala sesuatu didasarkan pada asas demokrasi tanpa ada inklusifisme yang cenderung mengedepankan pembenaran organisasional yang mengatasnamakan kepentingan bangsa. Berkaca diri dan melihat lebih jauh bagaimana seharusnya organisasi sebesar PSSI ditempatkan.

Catatan "kejahatan politik" Soeharto di era Orde Baru

2008-03-11T14:31:00.000+09:00

Meski mantan Presiden Soeharto telah meninggal, kasus hukum yang ditinggalkan masih sangat banyak. Bukan hanya terkait dengan polemic Yayasan Supersemar, melainkan berbagai kejahatan kemanusiaan yang disinyalir melibatkan Soeharto sebagai orang nomor satu dalam pemerintahan Orde Baru.

Berikut ini sejumlah kasus yang terjadi diera orde baru :

1965 – 1970
Pembunuhan orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesi (PKI). Jumlah korban simpang siur. Angka paling dramatis, 1.5juta orang.

1970 – 1998
Aceh dijadikan daerah operasi militer (DOM). Jumlah korban, menurut data konservatif, 871 tewas. Kasus ini ditelisik Komnas HAM karena diduga terkait Soeharto.

1974 – 1999
Korban invasi Indonesia ke Timor Timur. Korban diperkirakan 102 ribu orang. 18.600 diantaranya korban langsung konflik.

1978 – 1998
Kasus operasi militer di Papua masuk daftar yang diduga terkait Soeharto. Jumlah korban tidak jelas tapi diperkirakan ratusan juta.

1982 – 1983
Bromocorah dieksekusi tanpa pengadilan. Korban 1. 678 orang. Komnas HAM membuka ulang kasus yang diduga terkait Soeharto ini.

1984
Tentara menembaki warga yang menggelar unjuk rasa di tanjung priok. Versi komnas HAM setidaknya 24 orang tewas, diluar 9 warga lain yang tewas di tangan massa.

1989
Polisi dan tentara menyerbu kelompok pengajian di dukuh Talangsari III, lampung. Versi pemerintah, korban 27 orang. Versi LSM Komite Smalam, 246 tewas.

1991
Tentara menembaki pengunjuk rasa dekat pemakaman Santa Cruz, dili. Versi TNI, 19 tewas. Versi LSM, sedikitnya 271 tewas.

1996
Empat warga tewas ditangan aparat saat memproses berdirinya waduk nipah di madura.

1997
Puluhan tokoh masyarakat dibunuh di Jawa Timur dengan tuduhan dukun santet.

1998
Penculikan aktivis, 23 orang hilang. Kerusuhan mei disejumlah kota. Dijakarta saja, setidaknya 1.300 orang tewas.
(sumber : Koran Tempo, selasa 11 Maret. Edisi No 2423 tahun VII “Komnas HAM usut kejahatan Soeharto”)

Dengan mengatasnamakan kestabilan politik dan pemerintahan, serta ketentraman masyarakat, berbagai kasus “kejahatan politik” tersebut seakan dibenarkan dengan berbagai pertimbangan yang seakan menafikan kemanusiaan.
Akankah semuanya itu dapat diungkap kembali setelah kejadian-kejadian itu berlangsung puluhan tahun lalu? Tapi keinginan Komnas HAM untuk mengusut dan membuka kembali kasus-kasus tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak, baik eksekutif, legislative maupun yudikatif. Dukungan politik semata tidak cukup untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus-kasus tersebut. Kemauan politik dan rasa kemanusiaan harus menjadi dasar dalam mengungkap berbagai kejahatan yang mengatasnamakan stabilitas Negara tersebut. Apalagi saksi atas kasus-kasus tersebut belum tentu mau terlibat dengan berbagai alasan yang harusnya menjadi pertimbangan juga dalam mengusut kasus-kasus yang terjadi. Kearifan dan keterbukaan kadang menjadi sesuatu yang menakutkan bagi saksi peristiwa-peristiwa tesebut. Ketakutan dan traumatis menjadi dasar utama ketika mereka harus berhadapan dengan hukum yang terkadang tidak berpihak kepada mereka yang notabene merupakan masyarakat yang buta hukum.
Para petinggi (TNI-Polri) dan pejabat (pemerintahan) yang terkait dengan kasus-kasus tersebut belum tentu mampu disentuh oleh hukum secara adil.
Meninggalnya Soeharto adalah titik dimana keadilan terhadap korban dan keluarga korban semakin terpedayakan. Hak asasi menjadi sangat absurb ketika politik kekuasaan masih kental dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diindikasi terkait dengan pelanggaran hak kemanusiaan.
Tapi, paling tidak harus ada dukungan penuh dari semua pihak yang memiliki akses untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut dan hasilnya dapat diungkap dan terbuka untuk diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Menjadi catatan bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa, keadilan masih sangat mahal harganya. Kebebasan menjadi sesuatu yang dilematis ketika berbenturan dengan kepentingan politik.

RUU Pemilu 2009, asal "kami=DPR" suka

2008-03-07T22:33:00.002+09:00

Beberapa waktu lalu dalam sidang DPR yang terkait RUU Pemilu, golkar ngotot untuk merubah pasal yang terkait dengan hak warga negara yang tersangkut kasus hukum atau sedang menjalani hukuman untuk memberi kelonggaran sebagaimana yang digariskan undang-undang bahwa hak politik warga negara dijamin oleh undang-undang.

Ironisnya, isu yang dibawa bukanlah untuk kepentingan masyarakat banyak, melainkan untuk meloloskan kader partai yang sedang menjalani hukuman dan kembali memiliki hak politik untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilu yang akan datang. Padahal, dalam semua undang – undang yang berkaitan dengan jabatan publik, tidak satupun yang mencantumkan bahwa seseorang yang sedang tersangkut kasus hukum diperkenankan untuk mencalonkan sebagai pimpinan ataupun menduduki jabatan publik. (kecuali PSSI yang ngotot memeprtahankan Nurdin Halid meskipun FIFA sudah berkali-kali memeberi ultimatum untuk mengadakan pemilihan ketua umum yang baru untuk menggantikan Nurdin yang sedang menjalani hukuman kurungan).

Namun pandangan tersebut akhirnya ditolak oleh anggota dewan yang terhormat meskipun hasil dari pembahasan RUU Pemilu tidak sepenuhnya memihak untuk kepentingan masyarakat. Malah untuk beberapa pasal krusial, seakan dengan sengaja DPR mengkebiri suara rakyat untuk kepentingan partai pada pemilu 2009 yang akan datang.

Pasal yang terkait dengan daerah pemilihan (Dapil), DPR memutuskan daerah pemilihan ditarik ke provinsi, dimana hal itu akan menjauhkan proses pemilu dari rakyat. Belum lagi Itu memperumit proses pemilihan, penyelenggaraan, dan keterwakilannya dengan daerah pemilihan. Kemudian terkait dengan sistem pemilihan, DPR tetap bersikukuh dengan penetapan sesuai nomor urut. Meski seorang calon memperoleh suara terbanyak, tetapi kalau tidak memenuhi kuota, maka belum tentu dia akan duduk sebagai wakil rakyat. Sistem proporsional terbuka yang ditawarkan pemerintah untuk mengakomodir semua suara rakyat ternyata dimentahkan DPR untuk kepentingan masing-masing partai di 2009.

Entah bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia kedepan. Akankah kembali ke jaman orde baru!? Atau mencontoh Pemilu malaysia yang akan dilakukan esok hari!? Gedung DPR/MPR/DPD hanya menjadi tempat bagi orang-orang yang sekedar debat kusir lalui berkoar mengatasnamakan rakyat.

Pertanyaannya, apakah ketika akan mengambil keputusan terhadap sebuah rancangan undang - undang, mereka kembali terlebih dahulu ke daerah pemilihan masing-masing untuk meminta pendapat rakyat? Apakah mereka mendengar berbagai pernyataan rakyat melalui media maupun unjuk rasa secara seksama lalu membawanya ke pembahasan rancangan undang - undang yang terkait dengan isu yang dikedepankan? Lalu, kepentingan siapa yang dibawa ketika melakukan lobi!? Kepentingan rakyatkah!? Naif sekali kalau tetap bicara mengatasnamakan rakyat, tetapi tindak tanduk dan sikap di dalam gedung dewan tidak lebih baik dari adu mulut antara satpol PP dengan masyarakat yang terkena penggusuran. Siapa yang lebih memiliki wewenang, dialah yang akan memperoleh pembenaran.

Ah, demo-crazy-kah!?

Belajar dari media penyiaran

2008-01-24T01:54:00.000+09:00

Arus informasi di era reformasi hingga saat ini rasanya tidak dapat lagi dibendung dengan dalih kebebasan menyampaikan pendapat dan menyampaikan informasi. Berbagai media baik cetak maupun elektronik, tumbuh bak jamur dimusim hujan. Semuanya berlomba untuk menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi.

Tapi semangat itu sepertinya patut dipertanyakan kembali setelah kebebasan yang ada tidak lagi memiliki visi dan misi yang jelas untuk kepentingan publik. Tanggungjawab sosial terhadap berita dan informasi yang disampaikan seakan tidak lagi menjadi hal yang mutlak untuk diperhatikan. Kepentingan bisnis menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan demi kelangsungan media yang bersangkutan.

Yang perlu mendapat perhatian lebih adalah tayangan televisi yang seakan tidak memiliki batasan sama sekali. Undang-undang penyiaran seakan hanya menjadi bahan bacaan wajib tanpa ada wujud nyata dalam pelaksanaannya. Norma dan etika penyiaran seakan dikesampingkan untuk kepentingan pemilik media semata.

Tayangan yang sebenarnya tidak layak untuk ditayangkan karena sudah membelokkan sejarah atau pun mitos-mitos masyarakat tertentu, masih marak dibeberapa stasiun televisi. Bahkan dengan embel-embel aliran agama tertentu, sebuah tayangan televisi dikemas dalam nuansa dan latar belakang yang lebih modern meski sangat tidak etis ketika cerita yang dicuplik sebenarnya belum menganut paham agama tersebut atau pada masanya hanya merupakan penganut aliran kepercayaan. Belum lagi nuansa mistis yang sangat jauh dari rasionalitas tapi dengan mudahnya menembus lembaga sensor tanpa ada pembenahan baik isi cerita maupun visualisasinya. Meskipun hanya sebagai tayangan hiburan, tidakkah sang sutradara merasa memiliki beban moral untuk menciptakan tayangan yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberi nilai pendidikan didalamnya!? Belum lagi berbagai berita dan fenomena sosial yang makin bergeser seperti yang selama ini kita lihat diberbagai tayangan stasiun televisi.

Layaknya sebuah bangsa yang sedang mencari jati diri, kita hanya berkutat dengan apa yang “tampak muka”. Belum mampu mengemas apa yang sudah dimiliki untuk lebih dikembangkan dan dipertahankan tetapi “malah” terlalu sibuk untuk mencari inovasi yang sebenarnya “kadang” tidak cocok dengan karakteristik dan identitas kita sebagai bangsa yang memiliki heterogenitas sosio-budaya.

Sekarang, hendaknya tidak hanya melihat apa yang ada didepan mata dan apa yang dimiliki bangasa lain, tetapi lebih jauh lagi hendaknya kita menyadari dan menghargai apa yang kita miliki dan kemudian memadukannya dengan apa yang dimiliki bangsa lain tanpa meninggalkan identitas bangsa patut untuk dipertahankan.

Belajar bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Melengkapi bukan berarti mengesampingkan apa yang selama ini dianggap tidak penting.

NB :

Link gambar, silahkan diklick aja.

Lokalisasi Pasar Kembang (sarkem), dilema-kah!?

2007-12-01T04:24:00.000+09:00

Beberapa waktu yang lalu muncul berbagai argumentasi terkait dengan tata kota dan tata kelola kota yogya dengan mengedepankan kekhasan tanpa meninggalkan fungsinya sebagai penyokong perekonomian Ibukota propinsi.

Ada wacana dari beberapa kalangan untuk menata kembali dan menjadikan kawasan Pasar Kembang (Sarkem) sebagai bagian dari paket wisata yogyakarta yakni sebagai bagian dari paket “wisata sex” untuk mendukung pencanangan kembali kota yogya sebagai daerah tujuan wisata.

Pasar kembang yang sejak dulu memang identik dengan komplek “wisata lendir” mau tidak mau memang sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang kota yogyakarta hingga menjadi seperti sekarang ini. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pola masyarakat jawa jaman dulu dimana berbagai hal yang bersinggungan dengan hasrat dan imani tidak dapat dipisahkan begitu saja. Cara pandanglah yang membuat segala sesuatu yang pada awalnya merupakan bagian dari heterogenitas menjadi sesuatu yang terpolar. Ya, yakni antara kekhasan budaya dan kultur dengan hakekat kemanusiaan raga yang tidak juga dapat dihapus dengan begitu saja meski mengatasnamakan moral dan religiusitas.

Lokalisasi yang keberadaannya tepat didaerah pusat kota dan lingkup pemerintahan hendaknya disikapi dengan rasio yang bukan hanya menilik dari keberadaannya sekarang, melainkan menarik mundur mengapa sejak awal komplek itu berada tepat didaerah pusat keramaian dan pusat pemerintahan!? Bukankah tidak mustahil kompleks semacam itu digusur keberadaannya dengan dalih mengganggu kepentingan umum dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Mengapa kota yogya yang sarat dengan nuansa religius, kultural dan budaya “malah” memangku kompleks itu diantara deretan komplek strategis dan memiliki kedudukan yang penting dalam tata kelola pemerintahan!?

Entah siapa yang memiliki wewenang untuk menjawab secara tepat pertanyaan ini meski sampai detik ini masih banyak sekali perdebatan yang mempertanyakan dan mempermasalahkan keberadaan sarkem didaerah yang begitu strategis baik dalam peta pemerintahan maupun ekonomi.

Kita lihat saja, bagaimana nasib kompleks sarkem kedepan seiring dengan perubahan kota yogya yang semakin hari semakin sesak dijejali problematika sebuah kota besar. Semoga setiap permasalahan diselesaikan dengan arif dan bijaksana.

Sungguh indah kematian

2007-09-07T14:52:00.000+09:00

Sungguh, kematian begitu indahnya..
Sudah tak ada lagi rasa yang menyayat, tangis dan rintihan, kelu dan kebisuan. Yang ada hanya diam dalam kelam, menanti alam yang menjembut raga. Kosong, tak berbentuk dan lugas tak terlindas.
Mati, sudah biasa..bahkan berkali dalam mimpi. Berjuta dalam rasa, tidak cuma sekali..tapi berkali-kali.
Ya, taburan bunga datang tak terduga, entah siapa yang turut berduka, entah siapa yang masih menyimpan rasa, tapi cuma dalam hitungan menit. Bunga melayu, luruh bersama terpaan angin diatas pusara, terbang bersama hembusan semberani sang nafas dunia.
Bukan kali ini saja, kematian berkali-kali..meski kehidupan hanya sekali. Berkali-kali…dengan cara yang sama.
Ya, taburan bunga datang tak terduga, meretas asa yang tergerus sukma. Merengkuh ajal kefanaan jiwa. Cuma semalam, tapi dalam sepanjang masa.
Bukan hanya sekali, tak hanya jatuh lalu ditindih, tapi diinjak lalu dibuang.
Mengapa harus datang “lagi” dengan kesenyapan yang kau punya!? Melongok, menyampaikan rasa lalu setelah kesenyapanmu kembali riuh, kau diam dan melangkah seakan tak ada apapun didetik yang lalu.
Mengapa harus singgah “lagi” kalau hanya untuk mencerca!? Tak perlu ada kata kalau sudah tak nyata, tak perlu sia-siakan waktu untuk berkeluh kalau hanya untuk meludahi.
Aku sudah biasa, sudah tidak heran dengan rasa. Bagimu cuma permainan, bagiku sebuah kenyamanan.
Entah, aku tak tau hitam putihnya lembaran itu, tak mengerti bait kata yang tertoreh indah, tak mengerti makna dibalik lara. Aku hanya menerka, turut merasa lalu terdiam, lelap dengan cerca.
Terima kasih. Aku sudah terbiasa…
Datang, tersenyum, berkisah lalu pergilah dengan cercaan. Aku sudah biasa…
Bukan orang sempurna....bukan manusia suci yang dikehendaki meski sekedar berbagi...
cukup dengan maki, tak perlu kau hempaspun sudah jatuh...
Cerita dan keluh kesah yang aku dengar hanya buaian, cukup aku dengar meski masih ingin peduli.
terima kasih, tengkiu...

Identitas Yogya sebagai kota budaya

2007-09-06T17:56:00.000+09:00

Lagi-lagi dan lagi diskusi, curah ide, dialog dan entah apalagi namanya yang bicara tentang yogyakarta sebagai kota “budaya”, kota “seni”, kota “pendidikan” seringkali berlangsung disetiap sudut kota dan ditempat-tempat dimana orang yang konsen dengan kota yogya berkumpul.

Baru saja turut dalam sebuah diskusi yang berbicara tentang citra jogja sebagai kota budaya, dan hilangnya nilai-nilai luhur heterogenitas jogja, disebuah komunitas kecil yang dihadiri beberapa seniman dan budayawan dijogja.

Masalah utama yang coba digali kali ini adalah mulai lunturnya nilai-nilai estetis dan kultur masyarakat jogja, ditengah himpitan modernitas dan kapitalisasi modal yang mulai menyerang disetiap sudut kota. Media publik untuk komunitas mulai terpinggirkan oleh kepentingan bisnis yang sejalan dengan tuntutan perkembangan jogja sebagai kota pendidikan.

Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia pendidikan di jogja secara tidak langsung membawa perubahan yang cukup signifikan bagi perubahan kultur dan identitas kota jogja secara menyeluruh. Budaya masyarakat asli dan penghayatan nilai-nilai luhur yang selama ini tercitra otentik rasa-rasanya mulai memudar. Identitas jogja dengan berbagai potensinya seakan ditelan mentah-mentah oleh modernitas. Potensi jogja yang luar biasa adalah pertama, orientasi nilai budaya yang tercermin dalam ide, konsep dan wacana. Kedua, budaya ekspresi yang tercermin dalam banyaknya komunitas seniman, budayawan dan orang-orang yang mempunyai idealisme terhadap nilai-nilai heterogenitas (budaya, seni, nasionalisme), ketiga, budaya material dan warisan budaya yang tercermin dalam benda dan peninggalan bangunan fisik, karakteristik dan arsitektur masa lampau yang masih berdiri kokoh diseantero kota jogja. (Indra Tranggono; kota budaya yogya “terancam”, rubrik analisis Harian Kedaulatan Rakyat, 4 september 2007).

Potensi inilah yang terancam oleh perubahan cara pandang masyarakat sebagai akibat modernitas tadi. Wacana yang tergali selama ini sifatnya masih embrional dan belum menyentuh tataran kebijakan secara menyeluruh sehingga yang ditakutkan adalah pemahaman pengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan identitas jogja sesungguhnya. Hal ini memungkinkan terjadinya distorsi terhadap nilai dan kultur secara menyeluruh sebagai akibat pengambilan kebijakan yang tidak sesuai dengan keontetikan kultur dan nilai itu sendiri.

Dapat kita lihat sekarang, disetiap sudut kota berdiri megah mall, swalayan, area-area bisnis dan tempat-tempat hiburan yang jauh sekali dari konsep otentitas jogja. Malam hari sulit sekali ditemui kumpulan-kumpulan komunitas yang mengekspresikan seni maupun untuk berdiskusi. Yang ada hanyalah hiruk pikuk hiburan dengan dentuman musik café yang sarat dengan hura-hura semata. Tak dapat dipungkiri, semua itu adalah bagian dari perjalanan dan pendewasaan kota jogya dalam mempertahankan keasliannya. Mampukah jogja bertahan seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut perubahan tanpa pandang bulu!?

Dalam diskusi hari ini yang muncul adalah wacana untuk membuat sebuah rumusan “membangun strategi” dan merunut otentitas budaya jogja yang mulai luntur dalam sebuah konsep dasar yang tegas dan menyeluruh. Inilah yang akan diajukan sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RUU keistimewaan yogyakarta.

Yach, semoga saja jogja tetap menjadi kota yang berbudaya dan tidak meinggalkan nilai-nilai dasar sebagai kota yang memiliki patron heterogenitas.

Bentara Budaya mengundang birahi!!!

2007-09-03T19:24:00.000+09:00

Bentara budaya, 02 sept 2007

Sepulang dari Gereja kotabaru pukul 17 30 wib, aku menuntaskan niatku sejak malam kemaren untuk berkunjung ke Bentara Budaya sekedar melihat lukisan seniman Jogja yang sedang dipamerkan disana.
Begini…

“…

Bung, ayo Bung, kau tunggu apa
sudah kukupas pisangmu
dengan jemari jari khayalanku
sudah kutanggalkan kainku
hisaplah segera aku dengan oncemu.

Oncemu, bung, seperti gurdi
apalagi yang hendak kau lubangi
disini bung,lubangku
dari baja berenda merah
ayo Bung, masuklah, sebelum senja merejah.

… “

Penggalan bait puisi tulisan Romo Sindhunata dalam buku septemberan 2007 dengan tema “Boeng ajo Bung! Tafsir ulang nilai-nilai manusia affandi”

Penggalan yang bukan sekedar berkisah tentang bait yang seadanya melainkan cerminan dan rangkuman dari karya seni lukis yang saat ini sedang dipamerkan di Bentara Budaya Yogyakarta, Museum Affandi dan Taman Budaya Yogyakarta.
Jauh dari omong kosong dan topeng idealisme yang seringkali ditunjukkan manusia masa kini yang haus dengan jabatan dan sanjungan. Ketika aku masuk ke Bentara Budaya seakan sedang berada dialam yang jauh dari kenyataan. Semu dibalik sketsa seni tapi tampak nyata terlihat dari setiap ketegasan goresan yang sempat aku lihat. Hanya beberapa orang sibuk mengamati detail lukisan dengan caranya masing-masing. Tak lebih dari lima orang dan dua orang wanita cantik yang bertugas sebagai penjaga stand pameran.
Sungguh kumpulan karya seni yang menggugah imaginasi untuk bereksplorasi dengan pikiran masing-masing. Setiap sudut dan detail lukisan mengandung makna yang tak habis untuk diterjemahkan. Apalagi ketika yang melihat bukan hanya mata dan kecermatan memaknai, tapi mencoba masuk dalam alam lukisan yang ada. Kesunyian ruang pameran sangat mendukung untuk menyelami dalamnya makna yang coba disampaikan.
Beberapa lukisan yang merujuk pada tema “bung ayo bung” sangat kental dengan dualisme hawa nafsu kemanusiaan antara hasrat/libido dan semangat memerdekakan diri. Tak jauh berbeda dengan affandi sebagai manusia, dia tak lepas dari libido seksual. Inilah yang ingin digali dalam peringatan 100 tahun Affandi kali ini. Gambaran ekstrem Affandi sebagai penganut aliran ekpresionisme adalah kemanusiaannya yang mengusung libido seksualitas dan libido melukis dalam satu gayutan. Dikumpulkan menjadi satu dan membangkitkan semangatnya untuk secara total mengekspresikan karya seni. Menjadi pemacu untuk menjadi manusia merdeka yang tak hanya berkutat dengan idealisme tetapi jujur dengan realitas yang sesungguhnya. Membuka baju dan celana “dalam” untuk sebuah kesungguhan yang tak hanya dimaknai secara dangkal. Aktualisasi diri yang sarat dengan nilai kemanusiaan dan erotisme hidup sesungguhnya.
Itulah affandi, itulah semangat manusia merdeka… seperti cerita dibalik slogan “bung ayo bung” yang sesungguhnya.
Silahkan bagi yang tertarik dengan karya seni lukis, berkunjunglah ke Bentara Budaya, Taman Budaya atau Museum Affandi di yogyakarta sampai tanggal 14 september 2007 yang akan datang. Nikmati dan selami idealisme dibalik goresan diatas kanvas. Temukan makna kehidupan yang sarat dengan kejujuran dibalik goresannya.

Ketoprak perupa "gambar nyalawadi" 100 tahun Affandi

2007-09-02T04:21:00.000+09:00

Awalnya hanya ingin membuang kejenuhan setelah seharian berkutat dengan angka yang semakin tak jelas dimana akan berakhir. Mengendarai sepeda motor butut tanpa tujuan yang jelas setelah beberapa saat sebelumnya mengantar seorang teman pulang ke kostnya.

Melewati sudut kampus UNY ada kemeriahan band lokal yang disponsori sebuah produk rokok. Hanya berhenti sejenak lalu menarik gas lagi melanjutkan perjalanan yang tak pasti. Melintas dibundaran kampus UGM, lagi-lagi hanya kemeriahan pasangan muda mudi yang sedang asik bercengkrama dengan masing-masing pasangan.

Sejenak memastikan tujuan, awalnya terbersit untuk melepas kepenatan dibawah keremangan depan pakualaman sambil menikmati minuman hangat, tapi ketika melintas didepan kantor harian kompas, mataku tertumbuk pada panggung pentas kecil disudut bentara budaya yang dibuat dengan seadanya. Dengan penonton yang hanya beberapa gerombol, aku coba pastikan ada apakah gerangan disitu. Sekilas membaca, “gambar nyalawandi, ketopraok perupa” dengan semakin mencermati tulisan, aku coba cari tempat yang nyaman untuk memarkir motor. Sedikit berjejal dipinggir jalan dengan pemakai jalan yang hanya sekedar mampir, aku coba mencari tempat yang lebih nyaman untuk mengamatilebih detail ada apakah gerangan didalam.

Ah, betapa girangnya ketika mataku tertuju pada sosok yang semakin renta dengan ciri khas jenggot panjangnya. Joko pekik!!! Dialah orangnya, beliau yang lima tahun lalu sempat menjadi tamu kehormatan ketika kampus mengadakan kegiatan seni dan budaya. Masih dengan suara yang khas, beliau terlihat masih tetap bersemangat berteriak diatas panggung mungil. Semakin tertarik ketika aku lihat beberapa tokoh perupa/pelukis yang sempat aku kenal lewat media massa melakonkan ketoprak dengan gaya seadanya. Ternyata acara ini untuk memperingati 100 tahun lahirnya perupa, sang Maestro Affandi. Disudut jalan aku masih mengamati dengan seksama, lakon demi lakon yang coba ditampilkan. Ternyata para pemainnya adalah para perupa jogja yang sebenarnya jauh dari dunia pementasan. Sedikit menggelikan ketika para pelakon mencoba mengekspresikan diri menurut lakon masing-masing tanpa meninggalkan sisi unik sebagai perupa. Ketoprak “selengek’an” yang diprakarsai oleh Romo Sindhunata ini mengusung tema sederhana yang intinya mengingatkan kita untuk selalu menghargai karya tanpa mengintimidasi ekspresi dari sebuah hasil seni.
Terlihat para pemain diantaranya marwoto, den baguse ngarso, ki mantep sudarsono, Yuswantoro Adi, Samuel Indratma, Bambang Heras dan beberapa pelukis lokal yang aku kenal wajahnya namun tidak tau nama sebenarnya.
Joko pekik yang menjadi lakon utama dalam pementasan ini beberapa kali mengundang keriuhan penonton ketika dalam setiap adegannya selalu menjadi bahan ejekan pemain lain. Marwoto dan den baguse ngarso sebagai lawan main, bukannya membawa pementasan pada patron ketoprak yang sesungguhnya tetapi malah membuat pementasan itu sebagai ajang untuk saling silang dengan jok-jok khas mereka sebagai pemain “dagelan jawa” yang kental dengan nuansa humor.
Tapi dengan gaya seadanya, pesan yang ingin disampaikan ternyata bisa diterima dengan mudah meski pada awalnya cuma bisa meraba-raba tentang apa yang ingin disampaikan.
Semakin larut malam, gelak tawa semakin meriah ketika diselingi dengan lagu-lagu jawa dan pop yang dikemas apik melalui alunan gamelan. Salah satunya dari penyanyi idolaku, Yu Imah dengan gaya “kenes”nya begitu memikat para penonton dan menggerakkan aku untuk mengeluarkan HP dari saku, mencari posisi yang tepat untuk mengabadikan wajah cantiknya dengan kamera HPku yang baru berisi beberapa file foto. Baru kali ini aku bisa melihat wajah idolaku ini setelah beberapa kali cuma bisa mengagumi penampilannya dalam acara klinang-klinong campur sari maupun dalam acara Gudeg Yu Imah yang disiarkan di Jogja TV. Sosok wanita jawa modern yang kental dengan budaya lokal. Sungguh, hadiah malam minggu yang menggembirakan.

Oya, satu hal yang membuatku berfikir semakin dalam adalah ketika melihat ke seberang jalan dengan hiruk pikuk keriuhan lain dari sebuah café yang menyajikan hiburan berbeda. Sangat kontras dengan apa yang aku saksikan dimana mayoritas yang hadir adalah kaum muda, sedangkan yang menyaksikan pagelaran ketoprak mayoritas orang yang usianya sudah setengah baya sampai bapak-bapak atau ibu-ibu. Cuma segelintir kaum muda yang berminat untuk menikmati hiburan yang sarat dengan nilai budaya dan seni tradisional ini. Begitu kecilkah minat kaum muda untuk mengenal dan memahami budaya bangsa yang sebenarnya tidak kalah menarik untuk dinikmati ini!?
Jogja sebagai barometer budaya jawa akankah menjadi kota budaya yang tidak memiliki jiwa!? Semoga saja hal itu tidak terjadi.
Terima kasih Tuhan atas malam yang indah ini, esok hari adalah saat dimana aku harus menemui-Mu untuk kesekian kalinya ditengah waktu yang kadang menjemukan buatku.

Gambar asli

Kerja Sama Pertahanan (DCA) lagi

2007-08-05T22:05:00.000+09:00

Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau Defence Coorporation Agreement (DCA) Pemerintah Indonesia dan Singapura kembali mencuat dikalangan anggota DPR dan cenderung menimbulkan resistensi yang gejalanya menuju pada penolakan ratifikasi yang akan diajukan pemerintah terkait dengan DCA. Hal ini tidak terlepas dari dasar pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dianggap tidak transparan dan cenderung lebih menguntungkan pihak Singapura. Kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat seakan – akan dilecehkan setelah kesepakatan antara Indonesia dan Singapura dalam Military Training Area (MTA) dengan memberikan hak kepada FIR Singapura untuk melakukan latihan perang di wilayah udara Indonesia antara pulau Batam dan Kepulauan Anambas yang oleh Singapura dinyatakan sebagai “military aerospace” dan dianggap kawasan berbahaya yang tidak boleh dilalui oleh penerbangan sipil.

Yang jelas secara konstitusional, wilayah itu masih masuk dalam kedaulatan Indonesia tapi pada kenyataannya, hak pakai yang sudah berpuluh tahun dimiliki Singapura secara tidak langsung akan menghapus wilayah itu dari peta kedaulatan udara Indonesia. Inilah yang menjadi ketakutan bersama bahwa Indonesia akan semakin dijajah oleh Singapura apabila DCA tidak diatur secara detail menyangkut kedaulatan Negara da aturan hukum yang jelas sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bilateral kedua Negara.

Dan dengan adanya DCA tersebut diharapkan bisa menjadi pintu untuk membahas kembali kesepatakan MTA 1 dan 2 yang memberikan hak pengawasan kepada Singapura (under occupation and control of Singapore government).

Seperti tulisan sebelumnya, ratifikasi yang akan diajukan pemerintah ke DPR hendaknya tidak dilihat secara politis antara pemerintah vs DPR tetapi bersama-sama melihat kepentingan bangsa secara luas. DPR pun hendaknya tidak mempersalahkan pemerintah sebagai pengusung perjanjian tetapi mengiringi kesepakatan itu sampai pada pengaturan implementing arrangement-nya sehingga memiliki payung hukum dan aturan yang tidak merugikan masing-masing Negara.

Putri Indonesia 2007

2007-08-04T05:34:00.000+09:00

Putri Raemawasti asal Jawa Timur akhirnya berhasil menyandang mahkota Putri Indonesia 2007. Setelah dibabak terakhir menyisihkan Duma Riris Silalahi (Sumatera Utara) dan Ika Fiyonda Putri (DKI 4)

Sejak awal keberadaan putri cantik ini memang menyita perhatian publik dan dewan juri meski semua kontestan memiliki kemampuan dan kecantikan yang kurang lebih sepadan.

Yang cukup mencengangkan adalah kontestan dari Jakarta 4, Ika Fiyonda Putri yang terkesan tidak konsentrasi dalam menjawab pertanyaan juri dibabak terakhir. Padahal sejak awal pemilihan dia merupakan salah satu kandidat yang memiliki kompetensi yang sedikit diatas kontestan lain. Setiap jawaban yang diberikan menunjukkan bagaimana dedikasinya dan kemampuannya dalam memahami permasalahan. Tapi entah mengapa diakhir babak yang menanyakan tentang perbedaan pengecut dan pahlawan jawaban yang diberikan sama sekali keluar dari konteks pertanyaan dan tidak menyentuh aspek yang ditanyakan. Mungkin inilah yang menurut dewan juri kurang memuaskan hingga hanya menempatkannya pada runner-up kedua. Sedangkan yaitu Duma Riris Silalahi (Sumatera Utara) sebagai runner-up pertama.

Hal seperti ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila pertanyaan benar-benar dipahami dan dicermati dengan seksama. Menjadi pelajaran buat kita juga bahwa sepandai apapun seseorang, apabila tidak konsentrasi pada satu hal tertentu, apapun itu akan menjadi boomerang buat kita sendiri.

Sketsa akhir disudut sana

2007-08-01T16:02:00.000+09:00

Lima tahun sudah aku tinggal ditempat ini, dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Dengan dinamika dan realitas kehidupan sosial kost yang kadang menjengkelkan, menjemukan dan membuat emosi memuncak karena letupan-letupan kecil antar penghuni. Tapi disini jugalah aku menemukan bagaimana hidup yang sesungghnya. Interaksi yang harus dibangun ditengah kesibukan dan rutinitas masing – masing.

Pertengahan tahun 2003 aku menjejakkan kaki ditempat ini atas bantuan seorang kawan yang sebelumnya sudah tinggal disini. Awalnya perasaan asing begitu menghantui karena keegoisan beberapa penghuni yang dengan sengaja menciptakan jarak dengan penghuni baru. Tempat kost yang sarat dengan maksiat, anak – anak kost yang brutal dan sama sekali tidak bisa menghargai keberadaan oranglain. Tapi seiring berjalannya waktu dan seleksi alam berlangsung, mereka yang awalnya ‘sok’ dengan kehidupan sesama berlahan menghilang satu persatu. Berganti generasi dan latarbelakang pribadi yang semakin unik.

Dengan 35 kamar kost yang semuanya terisi penuh ketika itu, segala hal seakan berlalu begitu saja, apalagi ketika awal tahun berteduh disitu, aku masih aktif dikegiatan kampus. Kost hanyalah tempat berteduh ketika malam menjelang dan hujan menghiasi muka bumi. Waktuku habis oleh dinamika sosial kampus yang “senyatanya” membuat aku semakin lupa dengan duniaku yang sesungguhnya.

Idealisme yang masih sangat kental, membuatku semakin terobsesi untuk terus dan terus berontak dengan tatanan sosial kampus yang seakan – akan membelenggu kehidupan mahasiswa sebagai pribadi yang mandiri. Beralih dari satu komunitas ke komunitas lainnya, aku mencoba membangun sisi intelektualitas diluar konteks pendidikan formal sebagai mahasiswa. Bergelut dengan rethorika dan wacana sosial kampus yang kadang membuat kepalan tangan menjadi makin keras. Argumentasi yang ingin saling memenangkan menjadi tolok ukur untuk semakin radikal. Semuanya berubah…bahkan harus berbenturan dengan birokrasi yang sesungguhnya menjadi kunci untuk kehidupan studiku.

Meski akhirnya berimbas pada studiku sendiri, tapi paling tidak ada sesuatu yang berharga dapat aku petik dari situ. Ah, sudahlah… yang jelas ada hal penting yang tidak bisa aku dapatkan diluar dinamika itu. Studiku gagal, tapi tempaan yang aku peroleh bisa membuatku tetap bisa bertahan meski harus bersusah payah mencari sesuap nasi.

Sekarang waktuku untuk berbenah, mengemasi kehidupan yang ternyata benar – benar berantakan. Bangun kembali dengan sisa idealisme yang semakin menipis oleh kikisan kenyataan hidup.

Saatnya pula aku meninggalkan tempatku berteduh selama lima tahun terakhir ini, mengemasi masa lalu dan menempatkannya sebagai bekal untuk kembali menjalani sisi kehidupan yang lain.

Sepeda tua ini saksi bisu perjalananku selama ini, membawa aku mengelilingi sudut jogja yang mungkin mustahil bagi oranglain, tapi bagiku, itulah guratan nyata bagaimana aku menyelami jogja dengan sesungguhnya.
Kampus tercinta tinggal kenangan, menyisakan tanya dan keangkuhan untuk kembali menatapnya. Aku berjalan didepanmu meski tak hendak untuk sejenak menoreh cita "kembali" didalam naunganmu. Aku tak mampu, hanya torehan tinta huruf - huruf berapa kumulatifku yang tersisa disana. Aku tak berani menanyakannya, aku masih berhutang padamu.
Dalam benak memang aku ingin kembali, datang dan mengambil huruf - huruf itu dalam torehan prestasi, tapi cukuplah aku menatapmu. Sudah .....

Jogjaku masih seperti dulu

2007-07-29T17:40:00.000+09:00

Sudah lama tidak menikmati suasana jogja malam hari, tidak pernah melihat para pedagang gudeg disepanjang jalan solo dan gejayan (sekarang jln affandi). Tukang becak dimalam hari dan keriuhan disepanjang jalan solo dengan kesibukan masing-masing dalam keremangan cahaya lampu. Selama ini hanya berkutat dengan kesibukan yang sengaja diciptakan dikost meski tidak menghasilkan apa-apa, hanya mengisi waktu dengan berbagai hal untuk menanti bergantinya waktu.
Semalam sengaja keluar dari rutinitas menjemukan bersama beberapa kawan hanya untuk sekedar melonggarkan rongga kepala dengan berbagai hal yang seakan tidak mau menghilang.
Ternyata masih sama seperti dulu, tidak ada yang berubah sama sekali dengan berbagai suasana yang masih menyenangkan untuk dinikmati. Deretan berbagai jenis motor mulai dari model “jadul” sampai keluaran terbaru berjejer disepanjang jalan solo, perempatan malioboro, dan alu-alun utara maupun selatan. Hiruk pikuk masih menghiasi alun – alun selatan dengan pesonanya sendiri. Gadis – gadis manis yang dengan senyum tanpa beban menghias disepanjang jalan seputar sana. Tak tertinggal pedagang ronde yang dengan setia menunggui pembeli sambil berbincang entah kapan akan usai.
Masih sama, masih seperti dulu… yang membedakan hanya asap tebal yang semakin hari makin tidak bersahabat dengan lingkungan.
Tak lekang oleh waktu, jogja masih memiliki magnet tersendiri untuk selalu dikenang dan dinikmati dengan berbagai keunikannya. Dengan kepolosan budaya yang sebenarnya semakin usang ditelan pergantian waktu.
Pasar kembang masih seperti dulu, berjejer perempuan disana menebar senyum untuk merajut indahnya malam bersama laki-laki yang mau sekedar menghentikan roda kendaraan bermotornya. Memasuki gang kecil dan menebar pandang untuk menatap kesetiap sudut. Merasakan keindahan malam dengan gelayut remang yang masih tetap sama untuk melepas dahaga semalaman.
Yach, itulah jogja.. entah sampai kapan aku bisa menikmati keindahannya meski banyak hal tidak mampu aku raih disini. Menyisakan kesesakan yang seakan enggan untuk dilupakan dengan begitu saja.
Waktu beranjak pagi, setelah puas menebar pandang ke beberapa sudut kota, kami pun sepakat untuk kembali ke sudut kota dimana hanya ada kesenyapan dan angin kering. Kembali pulang dengan membawa sedikit senyum dan guratan masa yang kembali terlintas dengan indahnya.
Pagi hari diantara kicauan burung peliharaanku, seorang kawan berinisiatif untuk kembali menorah hari dengan kesegaran. Berinisiatif untuk menikmati indahnya lereng gunung merapi dipagi hari. Berlahan laju kendaraan roda dua ditengah angin dingin pagi hari, kamipun berangkat ke kaliurang. Sesampainya disana ternyata bukan cuma kami yang ingin menikmati keindahannya. Sudah banyak mata menebar kekaguman sambil melihat puncak merapi yang sedikit tertutup kabut. Berbincang dengan rekan masing-masing yang seakan tidak mau melepas kesegaran pagi ini dengan begitu saja. Sebentar menikmati dari sudut gardu pandang, kamipun turun menuju ke bagian lainnya sambil menikmati angina segar yang sulit sekali didapatkan ketika memasuki kota jogja. Merapi Golf menjadi tujuan kami selanjutnya, meski harus melewati jalan yang sedikit berbatu tapi tak menyurutkan niat untuk tetap menuju kesana.
Yach, tanpa diduga kenanganku langsung tertuju pada saat dimana dahulu pernah terukir kenangan disudut sana. Saat dimana masih ada keriangan dalam menapaki hari. Saat dimana masih ada cinta yang menemani disana. Sesaat tertegun, ahh sudahlah… bukan waktunya lagi. Sambil memandang ke puncak merapi, berbincang kecil menerawang kembali saat dimana gunung merapi pernah dengan garangnya mengeluarkan aura panas. Bercerita tentang malam ketika lelehan lahar seakan mengancam dari puncak sana dan sedikit banyak menimbulkan kecemasan.
Tanpa terasa mentari semakin menyengat kulit yang seakan menyadarkan bahwa hari sudah beranjak siang.
Berlalu dan kembali turun ke dunia jogjaku lagi. Ah, indahnya pagi ini….

Revitalisasi Parpol dibalik keputusan MK tentang uji materi UU No 32 Tahun 2004

2007-07-28T03:13:00.000+09:00

Rasanya kok jadi tergelitik untuk turut sedikit bicara setelah membaca tulisan M Fadjroel Rachman dalam harian kompas (Jumat, 27 Juli 2007) dalam rubrik Opini dengan tajuk “Selamat Datang Calon Perseorangan”
Era demokratisasi yang digembar – gemborkan sampai saat ini rasa-rasanya kok basi banget, apalagi ketika kita berhadapan dengan argumentasi politis yang sering dilontarkan para politisi baik ditingkat pusat maupun daerah. Mereka yang notabene perpanjangan tangan partai politik yang meng”atas namakan rakyat” masih saja belum sadar bahwa “kita” harus bangun tidur panjang meski beberapa tahun lalu dikagetkan dengan kebakaran dibeberapa bagian rumah (baca : lengsernya Soeharto dan munculnya era reformasi). Mengapa demikian!? Yach, jelas bahwa selama kurun waktu 10 tahun ini kita masih berkutat pada euphoria politisasi wacana demokrasi yang senyatanya tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya. Yang membedakan hanyalah kontek sosio-politik dan publisitas yang cenderung lebih terbuka dan tanpa batas.
Anggota dewan – pemerintah yang memegang peran dalam pengejawantahan demokratisasi nyatanya hanya berkutat dengan permasalahan masing-masing dan saling sikut untuk “sok” ambil peran dalam kancah membela kepentingan rakyat. Lihat saja, produk undang-undang mana yang sama sekali terbebas dari kepentingan politik. Mulai dari undang-undang tentang pendidikan nasional sampai pada undang-undang yang mengatur jalannya pemerintahan secara umum, semuanya tak bisa terlepas dari tarik ulur kepentingan politik. Jelas, karena dengan demikian baik pemerintah maupun anggota dewan akan mengambil porsi masing-masing dan menempatkan diri sebagai pihak yang paling berjasa dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Lihat saja mana kelanjutan dari UU Dosen dan Guru, UU penyiaran, interpelasi DPR terkait dengan kebijakan politik pemerintah dalam kasus Iran, undang-undang pemerintah daerah dan masih banyak lagi produk hukum yang sebenarnya cacat dimata rakyat tapi dipaksakan untuk memenuhi hasrat politik kepentingan.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah dipakai sebagai rujukan dalam pelaksanaan Pilkada beberapa daerah ternyata tidak mengakomodir secara penuh kepentingan rakyat. Terkesan bahwa pada waktu Undang-undang tersebut masih dibahas pada tahun 2004 lalu, mata dan pikiran anggota dewan hanya tertuju pada kepentingan politisasi massa dalam wadah partai politik. Tidak termaktup sedikitpun dalam Undang-undang tersebut pasal yang mengakomodir pencalonan dari luar partai politik/independen. Kalaupun ada calon independen, itupun harus melalui tangan partai politik, dimana mereka harus diusung oleh partai tertentu untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur, wali kota maupun bupati. Lalu yang terjadi adalah, balas jasa dari calon yang diusung partai kepada partai yang barsangkutan. Itu artinya!? Silahkan dijawab sendiri apa kira-kira bentuk balas jasa tersebut.
Kran demokratisasi dalam pemilihan gubernur, walikota maupun bupati sudah dibuka oleh MK dengan dikabulkannya uji materi terhadap Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya memberikan hak sebesar – besarnya kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk berpartisipasi penuh dalam proses demokrasi. Individu dapat mengajukan diri sebagai calon gubernur, walikota dan bupati diluar prosedur yang sudah termaktub dalam Undang – undang selama ini yang harus melalui partai politik maupun gabungan partai politik.

Kutipan keputusan MK Nomor 05/PUU-V/2007 seperti yang ditulis M Fadjroel Rachman “…adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain diluar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Lalu masalahnya sekarang adalah perlunya Peraturan Pemerintah (perpu) Pengganti Undang-undang atau DPR membuat peraturan pelaksanaan untuk merespon keputusan MK tersebut. Hal ini diperlukan sebelum diadakannya revisi terhadap Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 oleh DPR. Padahal dibeberapa daerah pemilihan kepala daerah sedang berlangsung dan yang paling dekat adalah pemilihan gubernur DKI Jakarta yang menjadi awal diajukannya uji materi terhadap isi undang-undang nomor 32 tahun 2004 ini. Tapi perlu dicatat bahwa untuk penerbitan perpu harus mengacu pada aturan hukum yang sudah ada. Yang jelas, harus ada kegentingan yang memaksa diterbitkannya perpu oleh pemerintah.
Bisa diyakini kalau pemerintah (baca : SBY) tidak mungkin mengambil bola panas itu begitu saja. Apalagi dalam situasi dibawah tekanan parlemen terkait dengan beberapa konflik politik terkait dengan kebijakan politik pemerintah. Pemerintah akan bersikap hati-hati dan melihat bagaimana respon DPR dengan keluarnya keputusan terhadap uji materi ini. Bisa dimungkinkan pemerintah akan menyerahkan keputusan lanjutan uji materi ini kepada pihak DPR yang memiliki wewenang penuh diluar pemerintah untuk mengambil sikap dalam konteks penyusunan peraturan perundangan.
Sekarang kita lihat saja, bola panas itu akan jatuh kemana. Pemerintah atau DPR ? Mana yang lebih berani menyikapi tuntutan politik itu untuk kepentingan bersama. Atau akan menunggu sampai keputusan ini menjadi polemik baru kemudian pemerintah atau DPR bersikap dan mengambil peran.
Yang jelas pemerintah ( baca : SBY) sudah memberi signal bahwa perpu tidak bisa dipaksakan untuk merespon hasil dari uji materi tersebut karena tidak ada hal mendesak yang memungkinkan diterbitkan perpu. Tinggal DPR secara kelembagaan yang belum bicara, kita tunggu saja…

Per"jalan"an Salib

2007-07-26T19:46:00.000+09:00

Tak ada kisah yang terlupa begitu saja, tak ada hari yang terlupa dengan sendirinya. Selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, semuanya tergambar jelas bak lukisan sang maestro.

Detak masih selalu ada, gemuruh akan senantiasa hadir, semua masih, dan masih….

Langkah ini bukan keinginan semata tapi kerinduan yang membuncah di balik bait dan untaian kisah yang tak lekang oleh waktu.

Setiap malam menjelang dan pagi menanti dengan sombongnya, aku coba bersimpuh disana, melafalkan untaian bait yang begitu lama aku lupakan. Aku ingin bangun, aku ingin berdiri, aku ingin melangkah lagi tanpa jejak hitam yang selalu menghantui.

Salib adalah salib… dosa adalah dosa… penyesalan adalah penyesalan…penebusan adalah penebusan. Diantara asa yang tersisa tercurah setetes embun yang menyejukkan. Semoga bukan bualan, semoga bukan karena derita semata tapi kerinduan bersimpuh dibawah atap keteduhan-Nya.

Aku kembali… aku pulang… aku ingin selalu dalam tuntunan-Mu. Sampai kapanpun, sampai nafas tak lagi berhembus dan ketika jiwa tak bersama raga.

Semoga… semoga… dan semoga….

“Perjanjian RI – Singapura” Mempertahankan Kedaulatan Bangsa atau Mengorbankan Harga Diri Bangsa !?

2007-07-20T01:01:00.000+09:00

Beberapa hari terakhir ini, headline di harian Kompas banyak menyoroti hubungan kerja sama pertahanan atau Defence Cooperation Agreementantara (DCA) dan perjanjian ekstradisi atau Extradition Treaty (ET) antara Indonesia dengan Singapura yang ditandangani pada bulan April 2007 lalu.
Mengapa perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh pemerintah ke dua Negara itu menjadi sangat penting bagi kedua Negara karena menyangkut kedaulatan dan kepentingan masing-masing Negara. Indonesia yang selama ini memeprjuangkan adanya kerjasama ekstradisi dengan singapura berharap dengan adanya kesepakatan tersebut, koruptor yang sembunyi di Singapura bias dibawa pulang ke Indonesia dan di adili disini. Sedangkan bagi Singapura, dengan adanya kesepakatan perjanjian pertahanan dimana Singapura diijinkan melakukan latihan militer di Indonesia dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi kedua Negara.
Namun hal ini tidak bisa berjalan begitu saja karena perjanjian yang sudah ditandangani harus diratifikasi terlebih dahulu oleh parlemen kedua Negara. Masing-masing parlemen harus memberi persetujuan sebagai bentuk legalisasi sevcara menyeluruh bahwa perjanjian kerjasama itu benar-benar mengikat bagi kedua Negara. Tapi naasnya, parlemen Indonesia menilai perjanjian itu cacat dan harus kembali dikaji ulang karena dalam beberapa pasal perjanjian diindikasikan sangat merugikan kedaulatan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat. Terlebih menyangkut perjanjian pertahanan dimana Indonesia sebagai Negara berdaulat harus mengakui hak tradisional singapura atas Laut Cina Selatan sebagai daerah latihan militer Singapura padahal menurut Konvensi Hukum Laut PBB/UNCLOS menerangkan bahwa wilayah tersebut masuk ke perairan Indonesia seperti yang disepakati pada tahun 1982. jadi jelas bahwa Singapura ingin menjajah Indonesia secara tidak langsung melalui perjanjian pertahanan tersebut.
Inilah yang menyinggung kewibawaan pemerintah menurut para anggota DPR disenayan. Pemberian hak wilayah teritorial digunakan sebagai wilayah latihan tempur Negara lain, belum pernah terjadi dinegara manapun. Yang ada selama ini adalah latihan bersama (joint exercise) yang melibatkan kedua Negara tanpa masuknya Negara ketiga yang terlibat dalam latihan tersebut.
Belum lagi kesepakatan bahwa Singapura diijinkan mendirikan fasilitas latihan tempur di daerah Baturaja, Sumatra Selatan dan latihan perang udara di Seabu, Pekanbaru seakan memperpanjang deretan arogansi Singapura yang ingin masuk ke kawasan Indonesia secara legal tapi menjajah secara kedaulatan. Bentuk perjanjian inilah yang masih dipertanyakan oleh parlemen Indonesia dimana hal itu dianggap akan sangat mengganggu eksistensi Negara sebagai bangsa yang berdaulat meskipun dalam perjanjian itu termaktum pasal yang menyatakan bahwa setelah 20 tahun fasilitas itu akan menjadi milik Indonesia serta Indonesia berhak mengatur dan terlibat dalam tata pelaksanaan latihan tempur yang akan dilakukan Singapura. Namun sampai detik dimana perjanjian itu dibawa ke masing-masing parlemen, belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur secara jelas bagaimana kedudukan masing-masing Negara dalam perjanjian tersebut. Baik bagaimana prosedur ekstradisi bagi koruptor yang lari ke Singapura maupun bagaimana tata pelaksanaan latihan militer yang akan dilakukan Singapura didaerah kedaulatan Indonesia yang teryata akan melibatkan Negara lain sebagai partner dalam latihan militer tersebut.
Dalam hal ini, yang terpenting adalah kedaulatan Negara harus tetap dijaga dan masyarakat sebagai bagian dari Negara tidak merasa dilecehkan oleh keputusan pemerintah dalam perjanjian tersebut. Jangan sampai hanya untuk menangkap beberapa koruptor yang sembunyi di Singapura saja harus mengorbankan kedaulatan bangsa. Masih banyak cara untuk membawa koriptor kembali ke Indonesia tanpa mengorbankan kedaulatan bangsa. Indonesia sebagai bangsa yang besar hendaknya tetap memiliki bargaining power untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.
Pemerintah sebagai ujung tombak penegakan kedaulatan bangsa hendaknya bisa mengambil sikap tegas dalam setiap proses kerjasama dengan Negara lain.

Dagelan Politik ala DPR

2007-07-11T02:13:00.000+09:00

Hari ini Sidang Paripurna atas interpelasi Iran berlangsung di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa 10 juli 2007. Hingga saat ini, masih banyak anggota dewan yang menolak jawaban pemerintah atas dukungan Indonesia pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang sanksi kepada Iran.

Dagelan ala DPR memang bikin semua orang yang mengamati tingkah polah anggota dewan yan terhormat itu merah padam. Tak habis-habisnya bermain sandiwara dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Interpelasi tentang kasus iran yang sebenarnya tidak begitu berkaitan dengan hajat hidup rakyat Indonesia seakan menjadi peluru tajam untuk menyerang pemerintah. Bahkan untuk membahas tentang interpelasi itupun menghabiskan banyak waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk membahas berbagai hal yang sebenarnya lebih krusial menyangkut berbagai undang-undang yang masih ngendon di DPR. Hanya karena masalah tata tertib interpelasi tentang iran menjadi berkepanjangan. Begitu urgenkah kedatangan Presiden sampai beberapa fraksi di DPR bersikeras untuk memaksa Presiden hadir!? Lalu dimanakah sangkut pautnya dengan kepentingan bangsa secara menyeluruh!? Trik politik apalagi yang akan dipakai segelintir anggota dewan untuk bersandiwara biar “seakan” “terlihat” membela kepentingan rakyat!?

Yang jelas semuanya tak begitu saja bergulir, banyak hal yang menjadi landasan kenapa interpelasi iran seakan menjadi “sangat” penting bagi beberapa kalangan anggota dan fraksi di DPR. Lagi-lagi menciptakan konflik politik yang sama sekali tak terlihat dimana letak keberpihakannya pada masyarakat. Menjadi sangat aneh bila anggota dewan yang terhormat, yang dipilih “meng”-atasnama-“kan” rakyat tidak mampu memilah hal-hal mana yang sebenarnya lebih menyentuh kehidupan rakyat secara langsung. Tidal hanya sekedar beradu argumentasi dan mencari simpati dengan berkoar sebagai yang “paling” benar.

Sudah saatnya anggota dewan sadar dengan berbagai trik “politik” kampungan yang ditunjukkan selama ini. Bukan saatnya lagi bicara rethorika, yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan bersama menuju ke hal-hal yang lebih baik. Sekat antar fraksi hendaknya dikesampingkan atas nama rakyat, bukan lagi karena kepentingan partai yang sebenarnya hanya akan merugikan rakyat. Rakyat memilih wakil-wakil rakyat bukan untuk membela kepentingan partai belaka, melainkan optimisme masyarakat akan adanya perubahan mendasar untuk keluar dari kemiskinan “sosial-ekonomi”.

Ughhhh, jangan cuma bikin geram rakyat donkkkk…!!!!

Kamis, 17 Mei 2007

2007-05-17T13:06:00.000+09:00

Selamat Merayakan Hari Kenaikan Tuhan, semoga membuka mata hari kita akan kebaikan Tuhan.

Tragedi lumpur belum usai

2007-03-02T05:22:00.000+09:00

Sepertinya tak ada prahara yang bisa lepas tanpa masalah dinegeri tercinta ini, bertubi-tubi bencana melanda ditengah berbagai kesulitan yang sebelumnya sudah mendera. Belum tuntas pencarian bangkai pesawat Adam Air, tenggelamnya kapal Senopati, terbakarnya KM Levina 1 dan masih banyak kecelakaan transportasi lainnya. Sekarang kembali mata kita dibuka dengan semakin peliknya permasalahan Lumpur panas di porong Sidoarjo. Tanggal 8 Maret 2007 yang akan datang tugas Tim Nasional Penanggulangan lumpur panas akan berakhir, padahal masalah utama dan dampak dari semburan lumpur panas tersebut sama sekali belum terselesaikan. Penderitaan masyarakat yang porong belum akan berakhir, pasalnya kesepakatan ganti untung belum menemukan titik temu antara Tim Nas, Masyarakat dan Lapindo Brantas sebagai pihak yang bertanggungjawab. Pihak Lapindo hanya akan mengganti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan Tim Nas padahal sampai detik ini sudah ribuan hektar lahan warga yang terkena dampak semburan Lumpur. Tidak hanya terbatas seperti peta yang sudah disusun Tim Nas beberapa waktu lalu. Lalu kepada siapa masyarakat yang terkena dampak semburan Lumpur yang tanahnya tidak masuk dalam peta yang dibuat oleh Tim Nas harus meminta tanggungjawab!? Sedangkan sudah jelas bahwa pemerintah propinsi dan kabupaten tidak mau turut serta mengganti kerugian masyarakat sejauh pihak Lapindo masih bersedia bertanggungjawab.
Entah sampai kapan masyarakat porong akan berada diarea pengungsian, padahal hajat hidup mereka harus dihormati. Hak mereka seakan terampas oleh kejadian yang terjadi sebagai akibat kesalahan pihak tertentu. Kalaupun sampai saat ini pemerintah masih menutup mata, hendaknya tidak berlangsung sampai masyarakat berteriak karena tidak memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Pemerintah sebagai pengemban amanat undang-undang harus mampu mengedepankan kepentingan masyarakat. Tidak hanya sebatas pada pemberian bantuan yang sifatnya sementara, melainkan perlu dipikirkan juga kelangsungan hidup mereka.
Keprihatinan kita hendaknya bukan hanya sesaat ketika semburan Lumpur meluluh lantakkan daerah sekitar porong saja, tetapi sampai mereka benar-benar memperoleh haknya seperti yang seharusnya mereka terima. Duka bangsa adalah kewajiban bersama untuk turut memikirkannya, bukan sekedar dengan keprihatinan belaka melainkan dengan bentuk nyata apapun itu. Yang jelas, harus ada dorongan konkrit untuk pemerintah dan pihak lapindo untuk segera mengentaskan permasalahan itu sampai pada titik dimana masyarakat merasa segala haknya terpenuhi.
Semoga tim yang menggantikan TimNas penanggulangan Lumpur yang akan datang mampu mengambil sikap dan peran yang tepat sasaran. Bukan hanya dalam proses penghentian Lumpur (yang diprediksi baru akan berhenti setelah 31 tahun) melainkan juga memikirkan hajat hidup masyarakat yang saat ini hidup dalam pengungsian.

Kisruh antara Yusril dan Ruki semakin memanas

2007-02-21T13:14:00.000+09:00

Laporan Yusril Ihza Mahendra yang meminta KPK untuk menelaah isi Keppres No 80 Tahun 2003 dan meminta KPK secara eksplisit untuk memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrahman Ruki yang menunjuk langsung rekannanya, perusahaan alat sadap telepon seluler, tanpa mekanisme tender. Laporan Yusril tersebut sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan laporan adanya tindak korupsi dalam tubuh KPK melainkan hanya sebatas untuk menelaah isi keppres tersebut tanpa menunjuk seseorangpun sebagai tersangka atau obyek tujuannya. Dalam laporan tersebut Yusril sengaja mencoret kata “korupsi” dalam form yang memang disediakan KPK sebagai form pengaduan oleh masyarakat. Ternyata hal ini berbuntut panjang hingga pihak kepresidenan harus mengeluarkan pernyataan pers terkait dengan hal tersebut. Laporan yang awalnya ditujukan untuk Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) ternyata membawa implikasi apalagi sehari sebelumnya Yusril diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan sistem identifikasi otomatis sidik jari 2004 di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM senilai Rp 18,48 miliar yang diduga merugikan negara senilai Rp 6 miliar.
Kisruh antara Menteri Sekretaris Negara dengan Ketua KPK semakin memperjelas bahwa konflik politik ditubuh pemerintah dapat terjadi antar instansi penegak hukum sendiri. Konflik kepentingan tidak dapat ditutup-tutupi sehingga perlu adanya sikap tegas dari Presiden sendiri untuk menyelesaikan hal ini secara baik-baik. Kalaupun kasus ini harus berakhir dimeja pengadilan maka semua pihak harus bisa melihat hal ini secara proporsional. Jelas sekali terlihat bahwa keppres tersebut multi interpretasi hingga menimbulkan pemaknaan yang berbeda antara pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pelaksanaannya. KPK yang notabene sebagai pihak penegak hukum dalam kasus-kasus korupsi merasa telah melalui prosedur yang ditetapkan sedangkan dalam kasus Departemen Hukum dan HAM, Yusril merasa diperlakukan berbeda dalam penunjukkan langsung padahal hal ikhwal alasan yang dikemukakan kurang lebih sama yaitu demi kerahasiaan Negara. Yang membedakan hanya dalam prosedur pengesahannya. Dalam kasus KPK, Presiden turut menyetujui penunjukkan langsung tersebut dengan alasan sudah memenuhi prosedur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang demi kerahasiaan Negara. Sedangkan dalam kasus Departemen Hukum dan HAM Yusril sebagai menteri waktu itu melakukan penunjukkan langsung karena dialah yang bertanggungjawab dalam pengadaan peralatan tersebut sebagai pembantu presiden yang memiliki wewenang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai mentri Hukum dan HAM.
Semakin bergulirnya kasus ini tidak terlepas dari peranan media yang mengekspose hal tersebut secara besar-besaran tanpa melihat akar masalah sebenarnya. Inilah yang semakin membingungkan masyarakat dimana masing-masing pihak merasa dalam posisi benar.
Untuk menyikapi hal ini hendaknya masing-masing pihak tidak hanya mengemukakan kebenaran masing-masing tetapi harus menilik dari segi hukum secara legal formal sehingga bukan interpretasi yang menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah melainkan arti sesungguhnya dari keppres tersebut menurut undang-undang yang berlaku. Kita tunggu kelanjutan kasus ini, siapa yang benar menurut hukum, kita tunggu saja.

Revisi Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2006

2007-01-31T11:54:00.000+09:00

Akhirnya Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2006 direvisi dengan mencabut pasal 14 D yang mengatur kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang berlaku surut. Hal ini disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng selasa malam (30/01/07) yang akan diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. Dalam jumpa pers tersebut disampaikan juga pembatasan pemberian tunjangan operasional hanya kepada pimpinan DPRD secara kolektif dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak untuk keperluan pribadi. Serta penetapan kategorisasi daerah berdasarkan kemampuan keuangannya menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD pun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya sesuai dengan kategori tersebut.
Keputusan pemerintah ini cukup memberi pencerahan meski masih saja menimbulkan pertanyaan, mengapa setelah terjadi polemik pemerintah baru bersikap pro-aktif untuk mengkaji ulang yang akhirnya menganulir keputusan sendiri setelah menimbulkan gejolak yang sangat besar dikalangan masyarakat. Sangat tidak kredibel ketika sebuah peraturan dibuat dan dianulir sendiri tanpa mempertimbangkan sisi hukum dan tata kenegaraan meski hal itu wajar ketika berbenturan dengan kepentingan publik. Bukankah banyak waktu untuk mengkaji dan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang sebelum rancangan peraturan tersebut disahkan menjadi Peraturan.
Bukan hanya kali ini, banyak peraturan pemerintah dan produk undang-undang legislatif yang tidak disusun dengan perencanaan yang matang. Malah kadang terkesan tendensius dan sarat dengan kepentingan politik. Semoga kedepan bisa menjadi lebih baik dengan tetap menjunjung tinggi amanat rakyat.

Sebaris kalimat untuk --> Pakar Hypnosis : Mengintip Surga Lewat Seks

2007-01-27T12:54:00.000+09:00

Banjarmasin (ANTARA News) - Pakar hypnosis, Anisah Kortschak M.Psi. MCht, berpendapat bahwa hubungan seks suami istri yang dilakukan dengan harmonis hingga orgasme merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mengintip surga.
Pendapat tersebut disampaikan Anisah, dalam seminar sehari tentang hypnoseks, Sabtu, di Hotel Victoria, Banjarmasin.
Menurut psikolog asal Jakarta itu, orgasme yang dilakukan melalui hubungan suami istri yang aman dan nyaman merupakan kesempatan bagi manusia untuk mengintip indahnya surga.
Artinya, kegiatan seksual yang dilakukan oleh suami istri itu adalah salah satu ibadah, bila dilakukan dengan benar akan mendapatkan pahala yang berlimpah.
Sayangnya tambah Anisah keindahan itu diberikan dalam waktu yang cukup singkat, tidak lebih dari lima menit, sehingga manusia menjadi ketagihan untuk kembali mengintip "surga" tersebut.
Agar kegiatan yang indah itu tidak menjadi kegiatan yang rutinitas dan membosankan, pasangan suami istri harus sama-sama memiliki kemampuan untuk menghypnotis pasangan masing-masing.
Sebagaimana layaknya orang akan menghadap Tuhan, baik itu shalat ke masjid, ke gereja maupun ke tempat peribadatan lainnya, yang harus dalam kondisi bersih dan wangi, hubungan seks suami istripun harus demikian juga.
Di antaranya, dengan selalu menjaga hubungan suami istri tetap harmonis aman dan nyaman, bagi masing-masing pasangan.
Selalu ada aroma terapi dalam setiap kesempatan bersama pasangan, kamar tidur dan penampilan diri yang selalu rapi dan bersih adalah salah satu cara untuk selalu menghipnotis pasangan dan menjaga kenyamanan hubungan itu.
Selain berdoa dan berusaha, katanya, kunci sukses seseorang juga berasal dari kesuksesan saat berhubungan suami istri.
Menurutnya, hubungan suami istri yang aman dan nyaman, mampu mendorong kreatifitas seseorang sesuai dengan minat dan bakatnya.
Karena pada saat suami istri berhubungan seks, di situ tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, keduanya bersatu dalam kekuatan energi yang luar biasa.
Energi yang dihasilkan dari hubungan tersebut, tambahnya, secara otomatis akan tersalurkan menjadi energy positif yang memacu kerja otak dan kreatifitas.
"Di saat pasangan sedang dalam kondisi saling merayu, masing-masing bisa saling menghipnotis dengan membisikkan kata-kata lembut ke alam bawah sadarnya, yang akhirnya bisa membawa hubungan ke hal yang lebih baik," katanya.
Menurutnya, bila pasangan telah mampu menyentuh alam bawah sadar satu dengan lainnya, tambahnya, jangan sekali-kali membisikkan kata negatif, misalnya kata "jangan" dan "tidak".
Dicontohkannya pada saat seseorang sedang terhipnotis atau alam bawah sadarnya sedang bekerja, dibisikkan kata "jangan pukul saya", yang terjadi justru kita akan dipukul, karena alam bawah sadar menolak kata "jangan".
Contoh lainnya, tambah Anis, saat pasangan kita membaca dengan konsentrasi yang tinggi, maka kita bisikkan kata, "bila aku panggil namamu, kamu bahagia".
Pada saat dia selesai dari konsentrasinya, kemudian kita panggil namanya, secara otomatis dia akan tampak berseri bahagia, karena alam bawah sadarnya yang bekerja.
"Pada dasarnya hypnotis adalah permainan logika, semuanya adalah ilmiah, mengingat 80 persen lebih dari alam pikiran manusia adalah dibawah sadar," katanya.
Alam bawah sadar bila dioptimalkan akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup manusia, karana alam bawah sadar menolak hal-hal yang negatif.

Artikel asli bisa dilihat disini

Wah, kalau begitu selama ini sudah banyak orang yang turut merasakan nikmatnya surga meski belum resmi suami istri. Pertanyaannya, yang membuat manusia selalu ketagihan tuch kenikmatan yang dikatakan "surga" dalam arti sakral atau "surga" dalam arti hawa nafsu duniawi!? Kadang menjadi sesuatu yang absurb kalau kita menyatakan statmen tertentu hanya dilatarbelakangi satu argumentasi yang seakan hanya mengedepankan satu sisi dari keseluruhan inti yang sebenarnya masih tersimpan. Argumentasi yang sangat mengambang ketika hal itu kita komparasikan dengan argumentasi lain.
Tinggal kita yang hendaknya menjawab dengan argumentasi kita masing-masing. Apakah dengan sedikit menimati indahnya "surga" kita sudah benar-benar mampu memaknai arti surga sesungguhnya. Hanya kita masing-masing yang tau...

News.Com nge-Kick Andy

2007-01-27T02:36:00.000+09:00

Setelah melihat tayangan kick andy di stasiun tv Metrotv tadi malam, rasa-rasanya baru “ngeh” kalau ternyata kadang parodi seperti itu sangat mengena sebagai kritik yang terasa sangat halus tetapi sangat “mengena” bagi yang dikritik.
Tayangan Kick Andy dengan tema “News.Com nge-Kick Andy” semalam terasa sekali nuansa kritik yang sangat pedas dari setiap ekspresi mimik dan tutur kata bintang tamu yang dihadirkan.
Mungkin para pemimpin bangsa ini perlu belajar parody terlebih dahulu sebelum menjadi pemimpin bangsa, sehingga kalau mendapat kritik sudah siap menerima. Bagaimanapun bentuk kritik tersebut hendaknya tidak ditanggapi reaksioner dengan sikap yang emosional. Butuh sikap elegan yang tidak hanya untuk menutupi kepongahan tetapi benar-benar sikap menerima dan menjadikan sebuah kritik sebagai bahan refleksi untuk menjadi yang lebih baik lagi.
Simak saja percakapan dan saling kritik dalam tayangan tersebut yang kurang lebih akan memberi kesan bahwa kadang kritik yang pedas bila disikapi dengan kepala dingin dan persepsi positif akan menghasilkan banyak masukan yang lebih produktif.
Maka inti dari tayangan kick Andy semalam kurang lebih adalah ;
1. Hendaknya pemimpin memiliki sikap elegan yang siap dengan berbagai kritik dan menjauhkan sikap reaksioner terhadap sesuatu yang membutuhkan pemikiran mendalam.
2. Siap duduk bersama untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan kepala dingin dan terbuka dengan berbagai masukan.
3. Tidak mengedepankan kepentingan politik semata tanpa melihat kepentingan publik yang lebih luas.
4. Sebagai seorang pemimpin, dalam mencari solusi permasalahan hendaknya tidak hanya untuk kepentingan sesaat tapi hendaknya membuat sesuatu yang tadinya berantakan menjadi bentuk yang sistematis tanpa mengurangi esensi dari perencanaan yang sudah disepakati.
Masih banyak hal yang bisa diambil dari tayangan tersebut. Silahkan rangkum sendiri.

Kisruh Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2006

2007-01-25T12:44:00.001+09:00

Peraturan Pemerintah (PP) No 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menuai kritik dari berbagai kalangan. Hal ini tidak terlepas dari dampak sosial pelaksanaannya yang harus menguras banyak anggaran daerah untuk membayar berbagai bentuk tunjangan yang besarannya sangat tidak relevan dibandingkan dengan kinerja yang selama ini dianggap belum mampu mengakomodir kepentingan rakyat.
Keluarnya PP No 37 tahun 2006 “seakan” menegaskan bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami kondisi yang dilematis menghadapi tekanan dari partai politik pendukungnya. Hal ini wajar karena partai yang selama ini mendukung pemerintahan SBY terkesan “madep mantep melu Presiden” dibawah berbagai tekanan partai politik yang selama ini berseberangan dengan Presiden SBY. Lagi pula untuk mengantisipasi gejolak di Lembaga Legislatif, PP No 37 tahun 2006 ini dirasa sangat ampuh. Dengan peningkatan pendapatan yang berlipat-lipat ini, setiap partai politik akan memperoleh persentase yang lebih besar dibanding sebelumnya dari masing-masing kader yang duduk di lembaga wakil rakyat tersebut.
Meski beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM telah melakukan pertemuan untuk membentuk TIM yang akan membahas kembali berbagai hal teknis terkait dengan PP No 37 tahun 2006 namun hal itu belum membuat rakyat puas. Berbagai aksi demonstrasi tetap berlangsung diberbagai pelosok Indonesia menentang diberlakukannya PP No 37 tahun 2006 tersebut.
Dalam menyikapi aksi-aksi tersebut Mendagri menyatakan bahwa akan diadakan pengkajian terhadap ketentuan penerapan rapel tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional pimpinan DPRD yang banyak mendapat sorotan. Tunjangan komunikasi intensif merupakan tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Sedangkan dana operasional bagi pimpinan dewan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari.
Namun hal ini dirasa kurang memenuhi aspirasi karena masih tetap menyedot anggaran belanja daerah untuk kepentingan wakil rakyat yang semestinya mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Berbagai tunjangan tersebut sebenarnya sama sekali tidak tepat diberikan dalam kondisi ekonomi masyarakat seperti sekarang ini. Bagai dua sisi mata uang dengan kondisi yang sangat jauh berbeda. Disatu sisi masyarakat bergelut dengan kemiskinan disisi lain wakil rakyat bergelimang dengan tunjangan yang semakin menguras keuangan daerah yang notabene berasal dari jerih payah rakyat juga.
Sejenak kita lihat proses perubahan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendapatan anggota DPRD dari waktu kewaktu :

PP 110 tahun 2000 tentang pengaturan pendapatan anggota dan pimpinan DPRD.

PP No 24 Tahun 2004 tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
PP No 37 Tahun 2005 yang juga mengatur tentang sewa perumahan, tunjangan baru berupa tunjangan kesejahteraan, dan tunjangan jaminan kesehatan bagi keluarga pimpinan dan anggota DPRD dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan.untuk anggota dewan.
PP No 37 Tahun 2006 yang menambahkan tunjangan komunikasi intensif dan operasional pimpinan anggota dewan yang diatur dalam pasal 10 A hingga 14 D.

Inilah kronologis hingga PP No 37 tahun 2006 diterapkan sebagai bentuk revisi dari peraturan pemerintah sebelumnya yang dianggap kurang memenuhi kebutuhan para anggota dewan.

Pemerintah diharapkan bukan hanya mengutamakan kepentingan anggota dewan yang terhormat, tetapi melihat bagaimana rakyat dihadapkan pada kondisi sulit yang semakin hari semakin dicekam tingkat ekonomi yang semakin melemah. Perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi masyarakat lebih urgent dilakukan dibanding dengan peningkatan tunjangan anggota dewan. Banyak pemerintah daerah yang masih kesulitan dalam mengelola anggaran daerah untuk membenahi berbagai fasilitas publik. Jangan sampai kepentingan publik mendapat prioritas kedua setelah pemenuhan tunjangan anggota dewan. Dibutuhkan manusia-manusia yang bernurani untuk tetap menjaga amanat rakyat ketika mereka dipilihan pada saat pemilihan umum. Janji bukan sekedar janji, masyarakat butuh bukti untuk menjaga kelangsungan hidup dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang ini.
Hendaknya bukan hanya mengkaji PP No 37 tahun 2006 tersebut saja, tetapi juga memetakan sejauh mana anggota dewan hendaknya memiliki perencanaan yang sistemik untuk menjalankan amanat rakyat. Bukan membangun kerangka sistemik untuk menggerogoti uang rakyat yang dikelola oleh Negara.

Silahkan download PP No 37 tahun 2006

Masih tentang Poso

2007-01-25T06:03:00.000+09:00

Malam tadi sempat mengikuti diskusi di Metro TV yang membahas tentang kasus Poso. Dialog khusus dengan Wapres Jusuf Kalla sedikit membuka rentetan sejarah terjadinya kasus Poso. Wapres menjelaskan bagaimana konflik Poso bermula, bagaimana langkah-langkah pemerintah waktu itu sampai diadakannya perjanjian Malino yang melibatkan berbagai pihak diantaranya tokoh masyarakat, aparat pemda dan pemerintah pusat yang diwakili oleh Jusuf Kalla sendiri.
Perjanjian Malino ternyata tidak membawa perbaikan kondisi yang lebih baik, signifikansi dari perjanjian itu untuk membawa poso kembali damai dipertanyakan. Akumulasi kekecewaan masyarakat semakin besar sebagai akibat dari tidak cepat dilaksanakannya perbaikan kondisi agar keadaan kembali aman seperti sedia kala. Kasus pembunuhan beberapa tokoh masyarakat, teror bom dan penembakan misterius menjadi bagian/babak baru dalam konflik di poso. Masyarakat hanya bisa menduga-duga siapa pelakunya sehingga yang ada adalah rasa saling curiga antar kelompok masyarakat. Sampai saat dimana masyarakat merasa jenuh dengan kondisi yang tidak semakin membaik, ditambah lagi tindakan aparat keamanan yang cenderung represif semakin menambah kecemasan masyarakat . hal inilah yang semakin menambah daftar panjang tidak terselesaikannya konflik di poso.
Permasalahannya tidak hanya konflik antar kelompok masyarakat dengan tendensi agama lagi, melainkan permasalahan sosial dan eksistensi beberapa kelompok yang merasa keberadaannya terusik. Aparat keamanan menjadi pihak yang dipandang paling berperan dalam munculnya konflik baru ini. Tindakan aparat yang terkesan mengedepankan tindak kekerasan membuat masyarakat merasa terusik diantara kejengahan dengan kondisi yang tidak semakin membaik. Upaya persuasif yang hendaknya bisa dilakukan aparat secara konsisten terkesan hanya menjadi simbolisasi belaka. Hal inilah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan poso kembali aman dan damai. Dengan berbagai tindak kekerasan yang ada semakin memperjelas bahwa kasus poso bukan lagi konflik kepentingan antar kelompok tapi sudah meluas pada skenario besar dari sebuah kepentingan yang lebih luas. Seperti yang dikatakan Kadiv Humas Polri semalam dalam dialog di Metro TV. Ada kepentingan besar dari pihak tertentu yang memandang poso adalah ladang baru untuk menyemai militan - militan baru atas dasar kesamaan persepsi dan kondisi psikologis yang merasa tertindas. Hal ini dapat dibuktikan oleh aparat dengan ditemukannya beberapa dokumen tentang gerakan tertentu yang cenderung ketindakan terorisme. Ditemukannya berbagai bahan peledak dan senjata api yang tidak sewajarnya dimiliki oleh masyarakat umum.
Entah skenario besar apa yang sedang direncanakan dalam konflik diposo, tapi hendaknya pemerintah mampu menyelesaikannya tahap demi tahap tanpa mengganggu kondisi sosial masyarakat yang sedang dalam kondisi panik menghadapi berbagai konflik sosial yang sedang terjadi saat ini. Yang jelas saat ini, kondisi psikologis masyarakat poso sangat rentan dengan provokasi. Peristiwa berdarah yang menewaskan 13 warga sipil yang diindikasi sebagai kelompok yang melindungi buronan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan bagian dari DPO itu sendiri semakin menambah daftar panjang gap antara pemerintah dan warga sipil. Tidak jelas pernyataan mana yang dapat diterima kebenarannya, tapi dari masing-masing pihak memiliki argumentasi yang sama-sama membenarkan tindakan masing-masing.
Yang diperlukan saat ini bukanlah menemukan orang-orang yang masuk dalam DPO saja dan mengajukannya ke meja pengadilan tetapi lebih pada konsistensi tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Merangkul warga untuk bersama-sama menjaga kondisi keamanan, mempererat kemanunggalan dan menempatkan aparat sebagai pihak yang memberi rasa aman, bukannya bertindak arogan dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan dalih mempertahankan diri dan bertindak reaksioner terhadap tindakan dan sikap masyarakat yang secara prokologis sedang dalam kondisi labil.
Semoga kasus poso bisa secepatnya diselesaikan dengan cara yang elegan, mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat dengan mengedepankan musyawarah tanpa menindas kepentingan lainnya demi poso yang aman dan damai.

Bercermin dari konflik Poso

2007-01-24T02:04:00.000+09:00

Lagi-lagi poso membara dengan akumulasi kekerasan yang semakin memuncak. Diawali dengan keinginan pemerintah setempat yang di”mandegani” oleh TNI dan Brimob untuk menangkap sebagian masyarakat yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Meski masalah poso yang sedang mengemuka sekarang adalah hanya bagian kecil dari masalah yang sesungguhnya, tapi kondisi ini semakin memperumit bagaimana mengawali proses perdamaian yang sesungguhnya. Korban nyawa tidak mungkin bisa diterima begitu saja oleh pihak manapun, apalagi ada banyak hal yang menguatkan posisi masing-masing untuk tetap bertahan dengan konsistensi dan kebenaran masing-masing.
Entah siapa sebenarnya yang pantas dipersalahkan dengan kejadian terakhir kali ini, pihak Bromob atau masyarakat yang “katanya” bersenjata dan dengan sengaja memberikan perlawanan terhadap tindakan aparat keamanan.
Pemuka agama, tokoh masyarakat tidak lagi terdengar suaranya setelah berbagai cara untuk rekonsiliasi masing-masing pihak (pemerinta-masyarakat) yang bertikai seakan tak berguna sama sekali. Untuk mengawalinya kembali rasa-rasanya dibutuhkan komitmen yang sangat besar, apalagi “lagi-lagi” masih saja dikaitkan dengan konflik SARA.
Penyelesaian konflik poso bukan sekedar mengembalikan keadaan masyarakat aman dan tentram saja, tetapi memperbaiki kesakitan “kronis” masyarakat yang merasa tidak mendapat kemerdekaan hak-haknya. Mulai dari situasi keamanan, kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, pembangunan daerah dan pemetaan kembali hak-hak atas tanah yang sampai saat ini masih saja belum bisa diselesaikan. Banyak pekerjaan rumah yang meski diselesaikan apabila pemerintah menginginkan poso kembali seperti masa-masa damai sebelum terjadi konflik. Harus dibayar mahal semua yang telah terjadi saat ini baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa nyawa menjadi taruhan untuk mempertahankan eksitensi.
Meski berbagai bentuk rekonsiliasi dan perdamaian sudah dilakukan tapi kenyataannya masih saja muncul masalah yang sebenarnya masih berpangkal pada ketidakpuasan akan arah perdamaian yang dikedepankan. Banyak pihak yang masih belum bisa menerima langkah-langkah persuasive yang selama ini dilakukan. Aparat keamanan seakan menjadi musuh utama yang harus dilibas dari bumi poso, meski sebenarnya semuanya masih saja harus dikembalikan kepada masyarakat. Apa yang sebenarnya mereka inginkan!? Apa yang masih ingin mereka perjuangkan untuk memperoleh kembali hak-haknya. Demikianpun dengan aparat keamanan, tidak asal mengatasnamakan kondisi darurat dan bertindak seakan dengan mengangkat senjata menjadi satu-satunya cara untuk meredam kemarahan masyarakat.
Penangkapan warga yang masuk dalam daftar DPO hendaknya tidak menjadi alasan untuk melakukan tindak kekerasan yang berujung pada munculnya masalah baru yang semakin memperburuk keadaan. Moncong senjata hendaknya bukan untuk melumpuhkan warga yang sebenarnya sedang memperjuangkan hak-haknya. Banyak hal masih bisa diselesaikan dengan tangan terbuka tanpa senjata kalau masing-masing pihak masih berpegang pada hati nurani.
Semoga semua konflik yang terjadi di Negara ini tidak selamanya diselesaikan dengan kekerasan.

Tahun baru 2007

2007-01-01T02:00:00.000+09:00

Hari berganti dan tahun berlalu bersama perjalanan sang waktu. Menjauhkan usia kandung dari badan. Waktu berganti bersama tahun yang semakin usang.

SELAMAT TAHUN BARU 2007

Selamat menikmati harapan, semangat dan tantangan yang baru dengan segala kenyataan yang harus siap dihadapi.

Gempa 7,1 SR yang mengguncang Taiwan. Berdampak di Indonesia dan ISP-ISP di semua negara di Asia Pasifik

2006-12-27T20:50:00.000+09:00

Selasa (26/12) sekitar pukul 20.26 waktu setempat atau pukul 19.26 WIB. Pusat gempa berada pada 23 kilometer BaratDaya Hengcun, bagian selatan Taiwan. Dengan kekuatan tersebut, gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami.
Kekuatan gempa tadi sempat mengaktifkan sistem peringatan tsunami di Pasifik. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik (PTWC) mengungkapkan, gempa kuat di Taiwan itu mengguncang sejumlah bangunan tinggi dan menganggu layanan telekomunikasi. Sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai korban atau kerusakan yang ditimbulkan gempa tersebut.
Dampak gempa juga dirasakan oleh masyaraka dunia khususnya di layanant telekomunikasi juga di indonesia. Gempa 7,1 SR yang mengguncang Taiwan berdampak putusnya backbone fiber optik yang melewati Taiwan sehingga link internasional yang disediakan ISP (internet service provider) di Indonesia dan ISP-ISP di semua negara di Asia Pasifik, putus.

Adapun Kronologis putusnya kabel tersebut adalah sebagai berikut:

Gempa di Taiwan 26 Desember 2006 pukul 19:27 WIB. Kabel China - United States (CHUS) dan South East Asia-Middle East-Western Europe 3 (SMW3) down.
26 Desember 2006 pukul 21:58 WIB. Kabel C2C (City to City) down.
26 Desember 2006 pukul 23:06 WIB. Kabel Asia Pacific Cable Network 2 (APCN2) Segment 7 (S7) down.
27 Desember 2006 pukul 01:00 WIB. Kabel Asia Pacific Cable Network 2 (APCN2) Segment 3 (S7) down.
27 Desember 2006 pukul 03.30 WIB. Kabel Fiberoptic Link Around the Globe (FLAG) down

Sedangkan usaha perbaikan koneksi yang dilakukan ISP adalah menyediakan saluran alternatif melalui satelit. Namun langkah alternatif ini kurang optimal, mengingat kapasitas yang disediakan satelit tidak sebesar yang disedikan fiber optik.

http://www.jogjamedianet.com/

Santo Yulianus dari Antiokhia

2006-12-02T21:13:00.000+09:00

Yulianus Antiokia adalah seorang warga kota Anazarbos, Silesia, Asia Kecil. Karena imannya, ia ditangkap oleh para musuh agama Kristen. Menurut cerita, Yulianus menderita berbagai macam siksaan badan. Meskipun demikian para musuhnya tidak berhasil memperoleh apa yang diharapkan dari Yulianus, yaitu penyangkalan imannya. Menyaksikan keteguhan hati Yulianus, gubernur kota itu akhirnya memutuskan untuk memperberat siksaan atas diri Yulianus.
Selama setahun Yulianus dibelenggu dan dipaksa berjalan mengikuti rombongan tentara mengelilingi kota dan desa. Sepanjang perjalanan, ia dihina dan diolok-olok oleh semua penduduk kota dan desa. Dengan cara penyiksaan seperti ini, mereka berharap agar Yulianus menyangkal Kristus yang diimaninya. Namun semua cara itu tidak memberi hasil apa-apa. Keteguhan hati dan iman Yulianus tak pernah goyah sedikit pun oleh semua bentuk siksaan itu.
Sebaliknya keteguhan dan ketabahannya menghibur semua umat Kristen di kota itu. Semangat iman yang ditunjukkannya menjadi suatu kesaksian iman yang kongkret, yang menjelaskan dengan lebih terang keikutsertaan orang-orang Kristen dalam misteri penderitaan Yesus. Sebagaimana Santo Paulus, Yulianus pun dengan penderitaannya mengatakan: "... memberitakan Kristus yang disalibkan: untuk orang- orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia". (1 Kor 1:23-24). Gubernur yang menyadari ketidakberhasilan semua usahanya untuk menaklukkan Yulianus, akhirnya memutuskan untuk melenyapkan nyawa Yulianus. Yulianus dimasukkan ke dalam sebuah karung bersama ular-ular berbisa dan kala jengking, lalu ditenggelamkan ke dasar laut.

Aku belum pernah bertanya kepada orangtuaku apakah sebelum beliau memberikan nama baptis kepadaku, beliau tahu kisah perjalanan hidup Santo Yulianus atau tidak. Yang pasti, mereka ingin suatu saat nanti nama itu bukan sekedar embel-embel sebagai orang katolik saja tetapi memiliki makna dan semangat orang kudus yang melekat pada namaku, mampu juga aku hayati ketika aku beranjak dewasa. Sebuah keinginan yang tidak berlebihan ketika orok satu-satunya yang beliau besarkan akan menjadi haapan baru untuk kelangsungan hidup yang lain pula.
Sungguh, aku hanya ingin melakukan yang terbaik buat beliau berdua, melakukan apa yang aku bisa, untuk menunjukkan bahwa nama Santo yang melekat padaku, mampu menjadi jiwa dan semangat untuk terus menjaga kelangsungan sebuah kehidupan dan harapan. Semoga...

(disadur sesuai aslinya dari buku: 'Orang Kudus sepanjang Tahun', oleh: Mgr. Nicolaas Martinus Schneiders, CICM, disunting oleh: Drs. Michael Benyamin Mali, Penerbit OBOR, cetakan ke-VII, bulan Mei 2004. )
Dirayakan setiap tanggal 13 Pebruari.

Belajar dari tayangan SmackDown

2006-11-29T00:10:00.000+09:00

Tayangan SmackDown bukanlah satu-satunya bukti bobroknya Undang-undang penyiaran di Indonesia. Pembatasan jam tayang bukanlah hal baru untuk membendung terjadinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi selama ini. Tayangan mistis, sinetron yang memelintir sejarah sebagai ajang propaganda (agama tertentu), liputan kekerasan dan banyak lagi contoh lain tayangan hanya mengedepankan ratting dan hiburan belaka tanpa melihat aspek pendidikannya untuk penikmat.
Stasiun televisi hanyalah bentuk dari sebuah bisnis media yang diatur oleh undang-undang jadi bagaimanapun dan seperti apapun produk tayangan yang dikeluarkan harusnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Tapi kenyataannya adalah semua produk hukum dan sistem hukum tidak berjalan sesuai dengan tataran ideal sehingga yang terjadi adalah pelaksanaan sistem yang serampangan.
Memang sulit untuk mengimplementasikan hukum secara ideal tapi untuk mendekati tataran ideal itu yang terpenting. Semua pihak konsisten dengan ketentuan yang berlaku dan hukumpun diterapkan sesuai dengan tataran yang sesungguhnya. Tidak hanya berlaku seperti karet yang dapat ditarik ulur sesuai kepentingan masing-masing.
Belajar dari tayangan smackdown yang ditiru anak dibawah umur hingga menimbulkan korban jiwa, hendaknya pemerintah (komisi penyiaran dan DPR) berkaca diri. Bukan sistem hukum saja yang perlu dikaji ulang tetapi juga bentuk dari produk hukum itu sendiri. Apakah dengan batasan yang ada mampu membendung dampak negatif yang berkepanjangan atau tidak.
Dan yang perlu dilakukan oleh penyelenggara stasiun televisi adalah menata kembali seluruh bentuk dan isi berita/infotainment sehingga tayangan yang ada bukan sekedar hiburan dan berita yang sifatnya informatif belaka tetapi lebih jauh pada pembelajaran bagi pemirsa bukan sekedar menikmati tayangan tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berfikir dan pengetahuan pemirsa setelah menikmati sebuah tayangan. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran semua pihak.

Poso kembali membara

2006-11-02T18:00:00.000+09:00

Eksekusi mati Tibo Cs (Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu) ternyata bukanlah akhir dari runtutan peristiwa berdarah diposo. Keadaan darurat semakin menjadi - jadi meski dengan alasan "demi hukum" mereka (tibo cs) dieksekusi mati tapi nyatanya rentetan peristiwa berdarah semakin menjadi-jadi di poso.
Beberapa pemuka agama dan masyarakat awam menjadi korban pembantaian yang sampai hari ini belum diketahui siapa pelakunya.
Sungguh, kasus poso tidak bisa hanya diselesaikan dengan cara-cara militer dan pendekatan agama belaka. Kesepakatan antar pemuka agama dengan mediator wakil Presiden yang beberapa waktu lalu dilakukan rasa-rasanya tak ada gunanya bila hanya berhenti pada tataran kesepahaman tanpa bentuk konkrit perbaikan kondisi sosial masyarakat. Keterpurukan multidimensional merambah poso sejak kerusuhan bernuansa sara beberapa tahun lalu. Hal ini akan terus berkelanjutan apabila pemerintah tidak mampu memetakan permasalahan secara konkrit, bukan hanya mencari kambing hitam dan menyelesaikan masalah hanya sebatas situasional.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah perbaikan kondisi ekonomi, mengembalikan hak-hak sesuai dengan apa yang selayaknya mereka dapatkan. Bukan hanya sekedar mempolitisasi keadaan yang membuat amarah masyarakat semakin memuncak. Mungkin juga konflik sosial yang saat ini sedang terjadi hanyalah imbas dari ketidakberdayaan untuk membangun kondisi kemasyarakatan yang dinamis seperti sebelum kerusuhan. Dan fatalnya, pemerintahpun seakan buta dengan kenyataan itu.
Poso saat ini adalah padang ilalang yang setiap saat siap terbakar, meski hanya tersulut api kecil dari puntung rokok sekalipun.

Install YM multy messenger

2006-10-06T19:18:00.000+09:00

Kalau anda sudah meng'install yahoo messenger dan menginginkan YM dapat digunakan untuk beberapa ID, silahkan download dan install dikompi anda.

Selamat mencoba http://rapidshare.de/files/35690518/multiid.exe.html

Paus Tegaskan Penghormatan Mendalam Terhadap Islam Dan Komitmen Untuk Berdialog Dengan Kaum Muslim

2006-09-27T19:15:00.000+09:00

KOTA VATIKAN (UCAN) -- Dalam usaha untuk mengakhiri kontroversi yang muncul dari pidatonya, Paus Benediktus XVI mengungkapkan "profound respect" (penghormatan mendalam) bagi kaum Muslim dan komitmennya untuk berdialog dengan mereka.
Untuk kedua kalinya paus menyampaikan hal itu dalam empat hari terakhir ketika dia berbicara tanggal 20 September kepada para peziarah di Lapangan St. Petrus dan menyatakan bahwa dia tidak mendukung pendapat kaisar dari Byzantium abad ke-14 tentang Nabi Muhammad. Pendapat kaisar itu dikutip paus ketika memberi kuliah di sebuah universitas di Jerman pada 12 September.
Paus Benediktus menegaskan kembali pendapatnya bahwa pernyataannya salah dimengerti. Tapi dia tidak lagi meminta maaf. Dia sudah mengatakan pada 17 September: "saya sungguh menyesal atas berbagai reaksi di sejumlah negara terhadap kutipan dalam pidato saya di Universitas Regensburg, yang dianggap bersifat ofensif terhadap sensibilitas kaum Muslim."
Namun, sesungguhnya, untuk pertama kali sejak munculnya kontroversi itu, paus yang berbicara dalam bahasa Italia itu mengakui pada 20 September bahwa kutipannya dari kaisar itu memang berpeluang untuk disalahpahami.
Ketika berbicara kepada sekitar 40.000 peziarah dari berbagai benua dalam penjagaan keamanan yang ketat karena ada ancaman terhadap kehidupannya, paus yang teolog itu menjelaskan bahwa dia mengutip kata-kata kaisar dari Byzantium itu untuk memperkenalkan masalah penting yang belakangan ini terjadi dan hakekatnya yang dramatis kepada pendengar, yaitu persoalan tentang aman dan nalar.
"Saya kutip kata-kata dari sebuah dialog Muslim-Kristen abad ke-14,?katanya. Dalam dialog itu, pihak Kristen - Kaisar Byzantium Manuel II Paleologus - menyampaikan sesuatu kepada rekan dialognya sedemikian rupa yang bagi kita sekarang dianggap kasar dan tak bisa diterima, yaitu persoalan antara agama dan kekerasan."
Dalam kuliahnya, paus mengutip kaisar itu yang mengatakan: "Tunjukkanlah sesuatu yang baru yang dibawa Muhammad, dan yang Anda temukan hanyalah kejahatan dan ketidakmanusiaan, seperti dalam perintahnya untuk menyebarkan iman dengan pedang."
"Kutipan itu, sayangnya, berpeluang untuk disalahpahami," demikian diakui paus ketika berbicara di Lapangan St. Petrus. "Namun, bagi mereka yang membaca teks saya dengan cermat," lanjutnya, "jelas bahwa tidak tampak di sana keinginan saya untuk menyetujui kata-kata negatif yang diungkapkan oleh kaisar abad pertengahan itu dalam dialog ini, dan bahwa isi polemik mereka tidak mewakili keyakinan pribadi saya."
Sebaliknya, "intensi saya jelas sangat berbeda," jelas paus. "Mulai dari apa yang dikatakan Manuel II dalam arti positif, dengan sebuah ekspresi yang indah - bahwa rasionalitas mesti menuntun kita dalam menyalurkan iman -- saya ingin menjelaskan bahwa bukan agama bergandengan dengan kekerasan, tapi agama bergandengan dengan penalaran."
Karena tema kuliahnya adalah hubungan antara iman dan nalar, Paus Benediktus mengatakan, "saya ingin menghimbau sebuah dialog iman Kristen dengan dunia modern, dan dialog antara kebudayaan-kebudayaan dan agama-agama."
Paus selanjutnya menyebut pidato-pidato lain yang disampaikannya di Jerman, seperti di Munich. Di sana, katanya, "saya menggarisbawahi pentingnya penghormatan hal-hal yang oleh pihak lain dipandang sakral." Paus selanjutnya mengungkapkan harapannya bahwa apa yang dengan penuh kejernihan terungkap dari kunjungannya itu jika dipahami secara utuh, maka itu tidak lain adalah penghormatannya yang mendalam terhadap agama-agama besar, dan secara khusus bagi kaum Muslim, yang 'menyembah Allah yang Esa dan yang bersama mereka kita mempromosikan perdamaian, kebebasan, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral demi kepentingan seluruh umat manusia.'"
Paus berusia 79 tahun itu menutup dengan menyampaikan sebuah harapan lain, semoga setelah berbagai reaksi awal," kata-katanya di Universitas Regensburg "bisa menjadi dorongan dan semangat untuk dialog yang positif dan bahkan kritik-diri di antara agama-agama dan antara penalaran modern dan iman Kristen."

Puluhan ribu peziarah bertepuk tangan dengan penuh semangat ketika paus mengakhiri pembicaraannya.

Sumber teks asli : Mirifica.net

-END-

Aku :

Kadang kita memandang segala sesuatu hanya menurut pendapat kita, atau pendapat si A, si B, si C atau menurut berita dari media A, media B tanpa melihat lebih jauh akar dari masalah yang sebenarnya.
Bagiku wajar kalau pernyataan Paus Benediktus XVI kemudian menimbulkan kontroversi terkait kedudukan beliau sebagai pimpinan umat katolik sedunia tidak bisa dilepaskan begitu saja meski pada waktu menyampaikan kutipan pernyataan tersebut beliau sedang dalam forum khusus. Sebuah pernyataan yang tidak bisa dipahami dengan makna yang berdiri sendiri tanpa mencermati keseluruhan materi yang disampaikan. Dan bagi kita masyarakat awam dan bahkan berbeda bahasa dengan Sri Paus, hanya bisa menilik kontroversi itu dengan sepenggal penggal, tanpa mampu mengupas keseluruhan inti yang ingin disampaikan apabila tidak disertai dengan sumber dan data yang valid.
Sudah, hal itu sudah berlalu dan Paus sudah meminta maaf apabila pernyataan sepenggal itu dianggap kesalahan dan menjadi kontroversi sedemikian rupa yang sempat menjadi ancaman bagi keselarasan antar umat beragama.
Pelajaran berharga buat pemimpin - pemimpin kita.

Ramadhan Tiba

2006-09-23T20:03:00.000+09:00

"SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA"

Semoga bisa membantu untuk lebih menghayati makna puasa. Bukan hanya raga yang berpuasa, tetapi juga hawa nafsu dan amarah.

Untuk lagunya Opick tf Melly Guslow silahkan berkunjung ke http://asli-djogja.blogspot.com/

Sudut permenungan

2006-08-03T10:06:00.000+09:00

Sudah cukup lama gak menulis, merangkai patah kata sebagai wujud bahwa pikiran dan jemari masih mampu menyampaikan sesuatu. Tapi beberapa waktu terakhir ini seakan semuanya susah untuk diungkapkan. Banyak hal yang tidak bisa dikatakan lewat tulisan meski ada beribu kata pipikiran yang membuncah ingin untuk disampaikan.
Pernah mengalami kehausan!? Pernah merasakan berjalan diterik matahari tanpa ada pepohonan dan sebentuk bangunan dikanan kiri jalan itu!? Begitu sepi ditengah lapangnya jalan itu. Ahh, lagi lagi perumpamaan, bukan itu yang aku maksud.
Kadang, ketika semua mata memandang diri dengan decak kagum, seakan tidak saja diusung ketempat tinggi tetapi juga dibiarkan berdiri dibelantara rerindang yang oranglain tak bisa menikmatinya. Begitu hebat, begitu mengagumkan, bak preman yang memalak seantero pasar. Begitu adanya, begitu mengesankan. Tapi bisakah hal itu diterima sebagai wujud ke"aku"an yang sewajarnya!? tidakkah ada yang lebih utama dari hasrat manusiawi!?
Tahukah bahwa ada jiwa yang hilang ketika semua orang mengangkat topi sebagai wujud kekaguman atas tindakan kita!? Tahukah bahwa ada gurat - gurat sunyi disudut keangkuhan pikiran!?
Orang lain menatap dengan berbagai panorama pikiran yang kadang menjadi sangat hiperbolis dibanding kenyataan yang kita alami. Jauh dari sekat pikiran yang kita arungi. Menyapa dengan sebentuk ke"aku"an yang mereka miliki sendiri.
Tapi sudahlah, kadang ada banyak hal yang harus dimengerti, banyak hal yang harus dimaknai meski harus mengorbankan kenyataan. Semua orang melihat dengan mata kepala, hanya pikiran yang bicara ketika melihat sesuatu yang tampak didepan mata. Kita memang bukan Tuhan yang melihat manusia dengan ke"Esa'an".

2006-06-28T12:00:00.000+09:00

Pasca gempa, bukan saja terapi psikologis yang diperlukan tapi juga terapi biologis (bagi yang sudah menikah)...hikkk, gimana tuch!?
#-o

Pikir sendiri ahhh, masak gak tau...

Lagi-lagi hukum jadi mainan

2006-06-23T03:05:00.000+09:00

Persidangan kasus suap di Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa Harini Wijoso ternyata berimbas pada perseteruan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang makin berkepanjangan.
Bagir Manan menolak untuk diperiksa dengan alasan keberadaannya dalam persidangan itu tidaklah signifikan.
Ah, lagi-lagi hukum jadi permainan aparat hukum sendiri. Jelas bahwa akar masalahnya adalah suap yang dilakukan harini sebagai pengacara probosutejdo [waktu itu] kepada Mahkamah Agung (Bagir Manan)tapi masih saja Bagir merasa kehadirannya tidaklah signifikan. Kalau seperti ini, siapakah sebenarnya yang buta hukum!?
Katanya ada asas "sama dimata hukum" ah, yang benar saja....

ATribut partai, lagi-lagi...

2006-06-03T11:07:00.000+09:00

Tepat tujuh hari yang lalu gempa bumi melanda yogyakarta dan sudut jawa tengah.

Seorang calon donatur bilang....

"Aku mau kasih bantuan korban bencana asal atribut partaiku dipasang disepanjang jalan menuju kampung itu".

Naif sekali, kampanye ditengah bencana....[padahal belum waktunya kampanye...]

Ahh, negara ini memang penuh intrik dan trik. Kapan kita benar-benar bisa "memanusiakan" sesama manusia tanpa disertai kepentingan tertentu!?

Korban bencana juga manusia.

2006-06-01T10:40:00.000+09:00

Sampai hari ini, ternyata masih ada beberapa tempat yang belum mendapat bantuan logistik sama sekali. Sungguh ironis ketika bantuan mengalir dari berbagai pihak tapi ternyata masih ada sebagian masyarakat korban gempa yang menangis menahan lapar dan dinginnya malam.

Lagi-lagi masalah birokrasi...distribusi...legalitas...

Apakah mereka masih harus memikirkan "cap" sebagai tanda pengesahan atau tanda tangan ketua RT yang sudah terkubur bersama alam sedang perut mereka lapar!? Naas sekali nasib mereka.

Pemerintah masih saja mengatasnamakan "kemanusiaan" tanpa melihat betapa berat penderitaan mereka yang menjadi korban bencana. Berkoar dengan mengedepankan logika berfikir birokratis.

Lalu apa gunanya tampuk pemerintahan RI pindah ke jogja dengan berkantor di Gedung Agung kalau ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang strategis dan menyentuh kepentingan korban bencana sama sekali!?

Mereka tak butuh kunjungan, mereka tak butuh pembelaan atas nama kemanusiaan. Yang mereka butuhkan adalah makan, minum dan tempat berteduh. Bukan eksploitasi penderitaan untuk memperoleh bantuan sebanyak-banyaknya dari luar negeri.

Buat apa banyak bantuan kalau hanya menumpuk diposko satkorlak!?

Yang paling penting saat ini adalah "memanusiakan" korban bencana sebagaimana mestinya hak mereka. Memberi mereka tempat yang nyaman dalam kondisi yang paling memprihatinkan ini.

Berulang dan akan terus berulang kalau permasalahan masih berkutat pada "birokrasi". Bukan waktunya lagi meributkan sistem distribusi saat bencana sudah terjadi.

27 mei '06 kelabu...issue tsunami dan sapa'an Tuhan

2006-05-31T10:44:00.000+09:00

Terguncang....panik....issue tsunami bergema disetiap sudut kota. itulah yang dialami masyarakat jogja dan sebagian jawa tengah pada pagi hari tgl 27 mei 2006 lalu.

Saya hanyalah salah satu dari sekian banyak masyarakat jogja yg ikut mengalami kepanikan itu. Sungguh, waktu itu yang ada dikepala hanya "panik...panik...dan panik...". Bukan karena issue tsunami itu saja, tapi alam yang memang sangat mendukung issue itu. Cuaca diselatan jogja memang sangat gelap, mirip dengan situasi saat tsunami hendak melanda aceh. Udara begitu dingin, semua komunikasi terputus, listrik padam dan langit sangatlah gelap. Bisa dibayangkan apa yang ada dikepala ribuan masyarakat jogja kalau bukan kepanikan.

Tidak hanya itu, ternyata gunung merapi pun mengeluarkan awan panas "wedhus gembel" sebagai tanda bahwa aktifitasnya semakin meningkat. Semakin panik....

Ribuan masyarakat jogja tumpah ruah kejalan-jalan kota dan kampung. Semua panik...semua bingung...

Seandainya dua bencana, gempa bumi dan gunung merapi meletus terjadi, apalah jadinya kota jogja. Luluh lantak...cerai berai...hujan air mata...

Sampai detik ini, meski kecil tapi guncangan gempa masih sering terasa menyapa masyarakat jogja dan sebagian jateng dengan sentuhan-sentuhan kecilnya.

Kita hanya bisa berdoa, semoga bencana berlalu dari bumi pertiwi...Tuhan menyembuhkan segala luka fisik dan batin masyarakat yang sudah mengalami bencana. Kita berdoa...

NB :

Postingan pertama setelah alam menyapa dengan caranya. Jogjaku, indonesiaku, duniaku berkabung.

Mantan pejuang Pro Integrasi Enrico Guterres menghuni hotel prodeo

2006-05-05T01:29:00.000+09:00

"Habis manis sepah dibuang" mungkin analogi yang tepat untuk Eurico Guterres yang pada hari Rabu 3 mei 2006 lalu dieksekusi untuk menjalani masa tahanan selama 10 tahun.

Masih jelas diingatan kita kasus lepasnya timor timur setelah Pemerintah RI (Presiden BJ Habibie) waktu itu mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur yaitu menerima atau menolak otonomi khusus.

Enrico Guterres yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Panglima Pejuang Pro-Integrasi (PPI) dianggap melakukan pelanggaran HAM berat dalam kasus kerusuhan dan penyerangan oleh pasukan Aitarak dan Besi Merah Putih ke rumah Manuel Vegas Carascalao pada 17 April 1999 yang menewaskan sedikitnya 12 orang.

Sungguh, ternyata suatu keniscayaan mencari keadilan dinegeri yang "katanya" menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengedepankan aspek hukum sebagai bagian dari proses pemanusiaan "hak asasi".

Siapakah yang patut dipersalahkan dan siapakah yang patut dibenarkan!? Apakah aspek hukum benar-benar telah ditegakkan!?

Apakah nasionalisme harus berbuntut pengingkaran demi sebuah kebenaran semu!?

Link terkait :

Hari Pendidikan Nasional untuk kesekian kalinya

2006-05-02T16:03:00.000+09:00

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Pencipta Lirik dan Lagu : Sartono

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku
Sebagai prasasti terima kasihku
Tuk pengabdianmu
Engkau sabagai pelita dalam kegelapan
Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan
Engkau patriot pahlawan bangsa
Tanpa tanda jasa

Lirik lagu yang indah, penuh makna, dan halus tutur katanya memuji betapa mulia pekerjaan sebagai guru. Sungguh, tak dapat disangkal bahwa lagu tersebut sudah bertahun-tahun menggema diseluruh pelosok negeri ketika kita memperingati hari pendidikan nasional atau dalam rangka peringatan-peringatan lain yang masih ada sangkut pautnya dengan profesi guru.

Tapi apaka seorang guru akan bangga hanya dengan lagu sendu dan indah itu saja!? Masihkah mereka pahlawan yang tak perlu tanda jasa!?

Ahh, realitas telah merubah dunia kawan...

Sampai dimanakaha penghargaan kita pada mereka!? Taukah kita bahwa tidak semua guru memperoleh penghargaan sesuai dengan pengorbanannya. Masih banyak guru yang berpenghasilan dibawah kelayakan untuk hidup. Masih banyak yang harus bekerja kesana kemari hanya untuk menutup kebutuhan keluarga.

Itu realitas, itu tampak didepan mata...

Tadi pagi, disalah satu stasiun TV swasta melukiskan betapa perih kenyataan hidup yang harus dihadapi seorang guru. Layakkah bila seorang guru yang bekerja setiap hari dari pagi sampai sore hari hanya dihargai Rp 1200 000/tahun !? Ahh, benar2 pengorbanan yang masih "tanpa tanda jasa". Pengorbanan yang tidak sebanding dengan apa yang diperoleh mereka yang duduk di gedung wakil rakyat.

Dimanakah keadilan buat mereka selama ini!? Dimanakah nurani bangsa yang mengesampingkan pengorbanan mereka!?

Apakah hanya cukup dengan bait-bait himne yang memuji pengorbanan mereka tanpa memberi penghargaan yang layak pada mereka!? Ironisnya negeri kita...

Aku hanya bisa berucap tanpa bisa bertindak sebab akupun korban dari himne itu, dari lirik lagu itu.

Tapi aku yakin, pengorbanan mereka tulus...demikian juga Ayahku yang sampai saat ini masih setia berjalan kaki sejauh 2,5 km hanya untuk menemui dan berbagi sedikit ilmu dengan murid-muridnya. Selamat berjuang para guru...selamat berjuang ayah....

AKu hanya bisa berdoa suatu saat nanti nurani bangsa ini terbuka melihat kenyataan hidup itu.

Semoga...

Inside

2006-05-02T02:58:00.000+09:00

Jasadnya terkubur dan akan menjadi tanah, tapi jiwanya hidup dan menjelma diantara kita.

Pramoedya Ananta Toer Tutup Usia

2006-04-30T12:30:00.000+09:00

Telah meninggal dunia :

PRAMOEDYA ANANTA TOER

dalam usia 80 tahun

Pada pkl. 08.55 WIB. di Jln. Mukti Karya 2/26 Utan Kayu
Jakarta Timur.

===========================================

Akhirnya postingan ini harus aku sampaikan kembali :

To:(gperspektif@googlegroups.com)
CC: "keluarga rapat"( keluarga_rapat@yahoogroups.com )
From: "An.t0K" (ananto.sulistyo@gmail.com)
Date: Sat, 29 Apr 2006 23:22:39 +0700
Subject: [keluarga_rapat] Selamat jalan Pak Pram

Inna lillahi wa inna lillahi rojiun...
Telah meninggal Dunia Pramoedya Anantoer, di R.S. Carolus, Jakarta.
Jenazah disemayamkan di jl.Multikarya II/26 Utan Kayu.

Telpon 021 8509793
salam,antok

Dikutip dari : Millinglist psikologi_transformatif@yahoogroups.com. (Berita yang sempat aku terima tadi malam yang bagiku masih sangat simpang siur dan sebuah issue menyesatkan)

Sebuah berita yang sangat mengejutkanku dan entah berapa ribu manusia yang merasa kehilangan sepeninggal beliau beberapa waktu lalu.

Setelah membaca dibeberapa media online (detik, metrotvnews) bahwa beliau masih terbaring sakit akibat menderita komplikasi penyakit, seperti paru-paru dan diabetes aku masih berharap bahwa beliau akan sembuh walaupun kemungkinan itu kecil.

==============

Entahlah, ada gumpalan pencerahan ketika membaca hasil karya beliau dari masa kemasa. Apalagi saat membaca karya monumental tetralogi pulau buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca), ada secercah antusiame membuncah melampaui batas realitas.

Itulah Pramoedya, setiap goresan penanya bagai mata pedang menebas batas ruang dan waktu baik bagi setiap orang yang menganguminya maupun mereka yang menentangnya.

Inilah akhir dari sebuah kisah perjalanan seorang anak manusia yang kenyang dengan ketidakadilan.

Selamat jalan bung Pram....karyamu akan tetap abadi dimata dunia.

Issue menyesatkan

2006-04-30T09:30:00.000+09:00

Sepi...
Semalam kabar buruk sempat membuatku sedih....
aku termakan issue yang menyesatkan, padahal diberbagai media online aku membaca bahwa beliau masih terbaring di kediamannya setelah beberapa waktu sebelumnya di rawat di RS St Carolus, Jakarta Pusat.

Pramoedya Ananta toer meninggal dunia..:(
sedih...

Ach, ternyata beliau masih bernafas sampai saat ini.

Bagiku, beliau memiliki arti tersendiri dalam perjalanan hidupku sampai saat ini. Melalui buku-buku beliau aku merasa ada gejolak yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata.
Jauh dari realitas pikiran, itulah yang aku rasakan.

Sekali bertemu dengan beliau saat bedah buku di kampus UGM bersama mantan Presiden Gus Dur. Itupun hanya berjabat tangan tanpa bisa menyampaikan betapa aku mengagumi beliau.

Kekaguman itu tidak hanya karena buku-buku torehan pena beliau yang sangat jenius dan tajam, tetapi lebih jauh pada sosok beliau yang konsisten dan selalu peka dalam mencermati setiap peristiwa.

Lihat link khusus dibagian bawah blog ini, disitu begitu banyak disampaikan berbagai hal yang mencerminkan konsistensi beliau terhadap pemikiran dan hati nuraninya.

Syukur...
Beliau masih mampu bernafas walaupun harus mengalami penderitaan yang teramat sangat.

Semoga beliau lekas sembuh...
Semoga...

Emansipasi atau tuntutan hidup!?

2006-04-22T20:20:00.000+09:00

Kadang istilah/predikat emansipasi harus ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Satu contoh, karena tuntutan ekonomi seorang wanita harus menjadi tukang ojek atau pengayuh becak demi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Apakah hal ini bisa dikatakan sebagai emansipasi!? Bukankah itu merupakan tuntutan keadaan yang mengharuskan wanita melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan kaum laki-laki? Kalaupun ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan, mungkin wanita yang berprofesi sebagai tukang ojek atau pengayuh becak itu akan memilih pekerjaan lainnya. Bener gak!? Gimana komentar temen2!?